jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keputusan pemerintah yang belum lama ini diambil terkait tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Pengungkapan itu disampaikan saat penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang pada Senin (31/8/2026), yang ditayangkan secara daring.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia memilih menolak tawaran pinjaman dari IMF. Menurutnya, penolakan itu bahkan sempat membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kaget.
Prabowo menjelaskan, langkah menolak pinjaman tersebut ditempuh karena Indonesia sedang mengurangi kecenderungan untuk menerima pinjaman uang dari pihak mana pun. Ia menekankan bahwa arah kebijakan yang diinginkan adalah mengutamakan keterlibatan pihak asing melalui investasi.
“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana, ajak investasi boleh. Kalau kita pinjam uang kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” kata Prabowo dalam penutupan Muktamar NU tersebut.
Dalam uraian berikutnya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak memposisikan IMF sebagai rujukan utama pembiayaan. Ia menggambarkan penolakan itu sebagai upaya agar Indonesia tetap bisa berjalan tanpa bergantung pada pinjaman dari institusi tersebut.
“Beberapa bulan lalu Menkeu kaget ditawari pinjaman dari IMF kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” tegas Kepala Negara.
Prabowo juga menjelaskan bahwa pilihan untuk mengutamakan investasi asing dibanding sekadar mencari pinjaman menjadi pertimbangan yang konsisten. Baginya, mengundang investasi dapat menjadi alternatif yang lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan, sementara pinjaman ditempatkan secara sangat selektif.
Di sisi lain, Prabowo menyampaikan bahwa bila pinjaman tetap diperlukan, maka pemerintah menginginkan kondisi pinjaman dengan biaya yang seminimal mungkin. Pernyataan itu merujuk pada besaran suku bunga pinjaman sebagai pertimbangan utama.
Dalam konteks ini, penolakan tawaran IMF diposisikan sebagai bagian dari strategi pengelolaan kebutuhan pembiayaan negara. Prabowo mengaitkan strategi tersebut dengan upaya mengurangi level pinjaman, sekaligus menjaga agar pemerintah memiliki ruang untuk menentukan sumber pendanaan yang dianggap paling menguntungkan.
Berita Terkait
Alasan penolakan pinjaman
Menurut Prabowo, keputusan menolak pinjaman dari IMF bukanlah tindakan yang diambil secara mendadak. Ia menyebutkan bahwa tawaran itu sempat membuat Menkeu terkejut karena pemerintah pada akhirnya memilih untuk tidak menerima tawaran tersebut.
Prabowo menyatakan bahwa alasan mendasarnya adalah mengurangi penerimaan pinjaman dari berbagai pihak. Dengan kata lain, pemerintah berupaya menekan ketergantungan pada skema utang, terutama yang berasal dari institusi keuangan internasional.
Dalam pandangannya, ajakan untuk berinvestasi ditempatkan sebagai opsi yang lebih sesuai. Ia menilai bahwa investasi membuka peluang pembiayaan dan pengembangan tanpa harus menumpuk kewajiban utang dalam jumlah yang besar.
Prioritas investasi dan selektivitas utang
Prabowo menegaskan bahwa sikap pemerintah adalah mengutamakan investasi asing. Ia menyampaikan bahwa ajakan investasi “boleh”, sementara pinjaman tidak dimaksudkan untuk menjadi pilihan utama dalam pembiayaan program dan proyek.
Ia lalu menambahkan bahwa apabila pinjaman dilakukan, pemerintah hanya menginginkan pinjaman dengan bunga yang sekecil mungkin. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang biaya utang sebagai faktor penentu, bukan sekadar ketersediaan dana.
Dengan kerangka itu, penolakan terhadap tawaran IMF mencerminkan pilihan kebijakan untuk menjaga komposisi sumber pendanaan. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia masih dapat menjalankan langkah-langkahnya tanpa harus mengambil pinjaman dari IMF.
Ungkapan tersebut disampaikan di hadapan publik dalam acara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Prabowo berbicara langsung mengenai keputusan yang diambil, sekaligus menekankan pesan bahwa pemerintah akan terus menata strategi pembiayaan dengan mengurangi pinjaman dan memperbesar peran investasi.
Penegasan Prabowo mengenai pinjaman dan investasi menutup rangkaian pembahasan pada acara tersebut. Ia menekankan kembali prinsip bahwa pemerintah berupaya tidak terlalu banyak berutang dari berbagai pihak, sambil memastikan bahwa jika utang menjadi kebutuhan, syaratnya harus mencerminkan beban bunga yang paling rendah.
