jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penutupan tambahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir 2026. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa langkah itu ditujukan untuk perusahaan yang dinilai tidak menguntungkan dan merugi.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang pada 31 Agustus 2026. Acara penutupan itu juga ditayangkan secara daring, dan pernyataan presiden disampaikan dalam forum tersebut.
Ia mengawali penjelasannya dengan menyebut capaian penutupan yang telah dilakukan pemerintah. Menurut Prabowo, pemerintah telah menutup sekitar 290 BUMN dalam rentang waktu kurang dari dua tahun.
“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak berkinerja baik, yang rugi, kita tutup,” kata Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 NU di Jombang, yang ditayangkan secara daring pada Senin (31/8/2026).
Dalam keterangan yang sama, Prabowo menjelaskan karakteristik perusahaan yang kemudian ditutup. Ia menyebut BUMN yang dihentikan merupakan perusahaan yang tidak memiliki kinerja baik dan berada dalam kondisi merugi.
Ia juga menyebut adanya target jumlah BUMN yang akan tersisa setelah penutupan dilakukan. Prabowo menargetkan agar jumlah BUMN di Indonesia menjadi 250 perusahaan.
Setelah menyampaikan capaian penutupan 290 BUMN, Prabowo melanjutkan dengan rencana tahap berikutnya. Ia menyatakan pemerintah akan menutup tambahan BUMN dalam periode yang berakhir pada 31 Desember 2026.
“Pemerintah yang saya pimpin, 31 Desember 2026, kami akan menutup paling sedikit 700 lagi, mungkin nanti tinggal 250 BUMN,” tegas Kepala Negara.
Dalam pernyataannya, Prabowo menempatkan penutupan itu sebagai kelanjutan dari langkah sebelumnya. Dengan demikian, jumlah penutupan yang telah terjadi—sekitar 290 BUMN—menjadi bagian dari rangkaian kebijakan menuju target akhir.
Ia menyebut bahwa penutupan tambahan dilakukan sampai batas waktu yang spesifik. Tanggal 31 Desember 2026 disebut sebagai penanda akhir pelaksanaan target penutupan lanjutan tersebut.
Prabowo menegaskan bahwa target penutupan pada fase kedua setidaknya mencakup 700 BUMN. Dengan angka itu, ia juga menyampaikan kemungkinan hasil akhirnya nanti, yakni tersisanya sekitar 250 BUMN.
Berita Terkait
Pernyataan presiden tersebut sekaligus menggarisbawahi bahwa fokus evaluasi berada pada kondisi kinerja dan profitabilitas perusahaan. Ia menyatakan BUMN yang ditutup merupakan perusahaan yang tidak menguntungkan, tidak berkinerja baik, hingga merugi.
Dalam penyampaian itu, Prabowo juga menempatkan rentang waktu “kurang dua tahun” sebagai ukuran capaian penutupan yang sudah berlangsung. Ia memandang periode tersebut sebagai bagian dari proses pemerintahan yang ia pimpin.
Dengan menyebut penutupan 290 BUMN, Prabowo menghubungkan langkah sebelumnya dengan penutupan tahap berikutnya. Penutupan lanjutan itu kemudian dirinci melalui angka minimal 700 BUMN hingga 31 Desember 2026.
Selain angka-angka yang disampaikan, presiden turut menyampaikan arah kebijakan berupa penyusutan jumlah BUMN. Targetnya adalah menurunkan jumlah BUMN yang tersisa hingga menjadi 250 perusahaan setelah penutupan dilakukan.
Dalam pernyataan tersebut, Prabowo tidak hanya menyebut jumlah perusahaan yang akan ditutup, tetapi juga menjelaskan alasan penutupan. Ia merujuk pada BUMN yang tidak menguntungkan dan menunjukkan kinerja yang dinilai tidak baik, sehingga masuk kategori perusahaan yang merugi.
Prabowo menyampaikan rencana dengan bahasa yang bersifat tegas sekaligus memberikan batas minimal. Ia menyatakan “paling sedikit 700 lagi,” yang menandakan bahwa angka tersebut menjadi patokan terendah untuk penutupan lanjutan pada akhir 2026.
Ia kemudian menambahkan kemungkinan hasil akhirnya, yakni “mungkin nanti tinggal 250 BUMN.” Ungkapan itu menunjukkan bahwa target akhir jumlah BUMN disampaikan sebagai estimasi setelah penutupan lanjutan dijalankan sesuai arah yang ditetapkan.
Melalui rangkaian penjelasan tersebut, pemerintah memosisikan penutupan sebagai langkah yang berjalan bertahap. Tahap pertama telah menghasilkan penutupan sekitar 290 BUMN, lalu tahap berikutnya direncanakan menutup paling sedikit 700 BUMN lagi pada akhir 2026.
Dengan konteks itu, Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan penutupan ditujukan bagi perusahaan yang dinilai tidak sehat secara kinerja dan tidak memberikan keuntungan. Dari kriteria yang disebutnya—tidak menguntungkan, tidak berkinerja baik, hingga merugi—pemerintah kemudian menargetkan penyusutan jumlah BUMN hingga 250 perusahaan.
Pernyataan presiden tersebut menjadi bagian dari rangkaian penutupan forum keagamaan nasional yang digelar di Jombang. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan kelanjutan kebijakan melalui target penutupan hingga 31 Desember 2026 sekaligus menyampaikan capaian yang telah terjadi sebelumnya.
Secara keseluruhan, Prabowo menyampaikan dua poin utama yang saling terkait: penutupan sekitar 290 BUMN dalam rentang kurang dari dua tahun, dan rencana menutup paling sedikit 700 BUMN lagi sampai akhir 2026. Ia juga menyebut target akhir jumlah BUMN yang tersisa, yakni sekitar 250 perusahaan.
