jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening di perbankan. Permintaan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah menghadiri rapat terbatas dengan Prabowo.
Airlangga menjelaskan bahwa arahan Presiden ditujukan agar kebutuhan rekening masyarakat dapat dipersiapkan oleh institusi perbankan terkait. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Negara, Selasa (8/9/2026), ia menyampaikan, “Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat.”
Menurut Airlangga, proses penyediaan rekening tersebut bertumpu pada ketersediaan data kependudukan. Data yang akan dipakai, kata dia, berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga pengelolaan rekening tidak hanya bergantung pada data internal perbankan.
Airlangga menambahkan bahwa data dari Dukcapil kemudian akan dipadankan dengan sistem yang digunakan dalam ekosistem perbankan. Pada tahap ini, ia menyebut pemadanan dilakukan untuk kebutuhan sistem pembayaran serta sistem lain yang terhubung ke infrastruktur yang relevan.
“Terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS,” tutur Airlangga. Dengan kalimat tersebut, ia menekankan bahwa skema pemanfaatan rekening yang diminta Presiden terhubung dengan penggunaan QRIS, melalui pengaturan pembayaran dan gateway yang disiapkan dalam sistem.
Dalam penjelasannya, Airlangga juga menempatkan peran dua bank yang dimaksud dalam arahan Prabowo. BRI dan Bank Syariah Indonesia, menurut dia, diminta mempersiapkan rekening bagi masyarakat sesuai arahan yang disampaikan dalam rapat terbatas.
Berita Terkait
Airlangga kembali menggarisbawahi keterkaitan antara data kependudukan dan proses teknis di perbankan. Data Dukcapil dipakai sebagai basis, lalu dipadankan dengan sistem yang menyangkut payment system dan gateway system, sebelum akhirnya diarahkan pada penggunaan QRIS.
Dengan demikian, arah kebijakan yang disampaikan melalui Prabowo dipaparkan Airlangga sebagai paket yang saling terhubung: permintaan agar seluruh penduduk memiliki rekening, penugasan persiapan rekening kepada BRI dan Bank Syariah Indonesia, pemanfaatan data Dukcapil, serta penyesuaian yang mengacu pada payment system dan gateway system agar menggunakan QRIS.
Ia menyampaikan penjelasan itu pada Selasa (8/9/2026) setelah berada di Kompleks Istana Negara, sejalan dengan rangkaian pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden. Arahan tersebut, sebagaimana disampaikan, menempatkan aspek data dan konektivitas sistem sebagai bagian penting untuk mewujudkan rekening yang diminta untuk masyarakat.
Airlangga menggambarkan bahwa arahan Prabowo tidak berhenti pada permintaan agar rekening tersedia, melainkan menuntut kesiapan perbankan dalam menyiapkan aspek operasional. Dengan penugasan kepada BRI serta Bank Syariah Indonesia, koordinasi diarahkan agar kebutuhan rekening masyarakat dapat langsung direspons melalui mekanisme layanan yang memang tersedia di masing-masing bank, termasuk penyiapan ekosistem yang mendukung proses tersebut.
Dalam skema yang ia jelaskan, data kependudukan menjadi fondasi penting sebelum masuk ke tahap pengolahan di lingkungan perbankan. Informasi yang bersumber dari Dukcapil kemudian dipadankan dengan sistem yang dipakai dalam ekosistem perbankan, sehingga pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur yang berhubungan dengan pembayaran serta komponen teknis lain yang saling terhubung.
Airlangga juga menekankan bahwa pemadanan itu diarahkan pada pengaturan yang berkaitan dengan payment system dan gateway system. Pengaturan tersebut disebut bermuara pada penggunaan QRIS, karena gateway yang terhubung melalui infrastruktur pembayaran memungkinkan transaksi berjalan melalui skema QRIS. Dengan demikian, rangkaian arahan yang disampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden dipaparkan sebagai proses berlapis: mulai dari ketersediaan data Dukcapil, lalu penyesuaian dengan sistem pembayaran dan gateway, hingga penerapan QRIS melalui infrastruktur yang relevan.
