jurnalistik.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir September 2026 telah menembus Rp599,2 triliun.
Realisasi tersebut ditunjukkan dalam laporan pengelolaan anggaran tahun berjalan, dengan capaian yang dinilai dibandingkan terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang telah disesuaikan.
Secara persentase, penyaluran TKD sampai September 2026 mencapai 82,4% dari pagu APBN 2026 yang sudah diperbarui, yakni sebesar Rp727,2 triliun.
Di dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah terus menjalankan proses pengucuran dana tersebut seiring kalender belanja akhir tahun.
“Transfer ke daerah sampai dengan September telah ditransfer Rp 599,2 triliun rupiah. Ini adalah 82,4 persen dari APBN,” ujar Suahasil.
Menurut penjelasan yang disampaikan, penghitungan persentase realisasi itu menggunakan pagu terbaru sebesar Rp727,2 triliun. Dengan demikian, angka capaian tersebut tidak merujuk pada target pagu awal, melainkan pada batas anggaran yang telah mengalami penyesuaian.
Dari perbandingan antara pagu setelah penyesuaian dan realisasi hingga akhir September, sisa alokasi yang belum tersalurkan berada di kisaran Rp128,0 triliun. Jika dihitung berdasarkan pagu Rp727,2 triliun, bagian yang masih berjalan tersebut setara sekitar 17,6%.
Suahasil menegaskan bahwa sisa distribusi TKD akan diupayakan berlangsung bertahap sepanjang kuartal IV 2026, yaitu periode Oktober hingga Desember.
Rencana pengucuran yang berlanjut di triwulan terakhir tersebut menjadi bagian dari strategi memastikan kebutuhan fiskal daerah tetap terakomodasi sesuai dinamika tahun anggaran.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga menyinggung adanya peningkatan pagu anggaran TKD. Ia menyebut pagu TKD meningkat dari posisi semula Rp693 triliun menjadi Rp727,2 triliun.
Berita Terkait
Penambahan pagu tersebut, sebagaimana dijelaskan, ditujukan untuk mengakomodasi penanganan bencana alam serta tambahan kebutuhan dana di daerah.
Dalam konteks ini, kenaikan pagu berfungsi sebagai ruang kebijakan agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas fiskal ketika menghadapi situasi darurat maupun kebutuhan tambahan di luar rencana awal.
Dengan realisasi yang telah mencapai lebih dari delapan puluh persen pada akhir September, pemerintah menunjukkan bahwa pengucuran TKD berjalan dalam ritme yang relatif konsisten hingga memasuki akhir tahun.
Meski demikian, pemerintah juga menegaskan bahwa penyaluran tetap mengikuti koridor waktu kuartal IV, karena penuntasan distribusi dilakukan bertahap di sisa tiga bulan tahun berjalan.
Langkah ini sejalan dengan kebutuhan administrasi dan tahapan penyaluran yang umumnya harus melalui proses sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pengukuran dan penyesuaian penyaluran berdasarkan komponen TKD yang tersedia.
Secara keseluruhan, capaian Rp599,2 triliun sampai September 2026 menempatkan realisasi TKD pada level 82,4% dari pagu APBN 2026 yang telah disesuaikan. Pemerintah menargetkan penyelesaian distribusi melalui pengucuran bertahap selama Oktober hingga Desember 2026.
Dengan demikian, sampai akhir September, TKD telah memenuhi sebagian besar alokasi yang diperbarui, sementara sisanya direncanakan diselesaikan di triwulan terakhir tahun anggaran, mengikuti kebutuhan penanganan serta tambahan kebutuhan fiskal daerah yang menjadi alasan penyesuaian pagu.
Menurut laporan pengelolaan anggaran yang disampaikan, angka Rp599,2 triliun itu menjadi indikator utama pemenuhan belanja transfer setelah pemerintah memperbarui acuan pagu APBN 2026. Realisasi pun dipaparkan sebagai hasil dari tahap pengucuran yang terus berjalan hingga akhir September.
Rangkaian berikutnya difokuskan pada sisa plafon yang belum tersalurkan, yang diperkirakan sekitar Rp128,0 triliun atau setara 17,6% dari pagu Rp727,2 triliun. Pemerintah menyebut penuntasan distribusi dilakukan secara bertahap mulai Oktober sampai Desember 2026.
Di sisi lain, peningkatan pagu TKD juga disebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan. Dari semula Rp693 triliun, pagu diperbesar menjadi Rp727,2 triliun untuk menampung kebutuhan akibat penanganan bencana alam serta tambahan kebutuhan dana di daerah.
Dengan demikian, pemerintah menempatkan realisasi hingga September sebagai capaian besar, sekaligus menegaskan kelanjutan pengucuran tetap mengacu pada koridor kuartal IV. Tahap pengelolaan dan penyaluran dilakukan melalui mekanisme yang memperhitungkan komponen TKD yang tersedia, agar kebutuhan fiskal daerah dapat terakomodasi sesuai dinamika tahun anggaran.
