jurnalistik.co.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan warga Sulawesi Tenggara (Sultra) mengenai ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus kekeringan ekstrem menjelang musim kemarau yang berlangsung lama.
Menurut BMKG, puncak risiko karhutla diperkirakan meningkat drastis sepanjang Agustus hingga September 2026 di tujuh wilayah yang terpantau mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) relatif panjang.
BMKG menyebut kondisi tersebut dipengaruhi HTH yang dapat mencapai 31 hingga 60 hari pada sejumlah titik, sehingga tingkat kelembapan lahan dan vegetasi menurun dalam waktu yang cukup lama.
Di Kota Kendari, BMKG mencatat wilayah itu bahkan belum mengalami hujan sama sekali sepanjang Agustus 2026, sehingga dampak kekeringan terhadap kerawanan lahan menjadi lebih nyata.
Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Faizal Habibie, menjelaskan bahwa kekeringan berpotensi menjadi pemicu yang lebih berbahaya dibanding sekadar kemunculan hotspot.
Ia menekankan, “Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, kadar air di dalam tanah dan vegetasi berkurang drastis sehingga lahan sangat mudah terbakar,” disampaikan Faizal pada Rabu (12/8/2026).
Pemetaan wilayah waspada tinggi
BMKG memetakan sejumlah daerah berada pada status waspada tinggi, dengan Bombana menjadi perhatian khusus karena memiliki karakteristik hamparan savana yang dinilai sangat rentan terhadap kebakaran.
Selain Bombana, peringatan juga diarahkan kepada Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, serta Kota Baubau.
BMKG juga menyebut sebagian besar wilayah selatan Sultra dan Wakatobi ikut masuk dalam pantauan risiko, seiring berlanjutnya periode HTH yang memengaruhi kondisi ketersediaan air di daratan.
Dalam penjelasannya, Faizal menambahkan bahwa kekeringan tidak hanya meningkatkan kerawanan karhutla, tetapi juga berpengaruh pada ketersediaan air bersih untuk kebutuhan harian masyarakat.
Dampak serupa juga dirasakan pada jaringan irigasi persawahan, sehingga pengelolaan air perlu dilakukan lebih terencana agar kebutuhan pertanian tidak terganggu.
631 personel gabungan dan tujuh titik rawan
Berita Terkait
Merespons potensi bencana tersebut, Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi tujuh titik rawan karhutla yang tersebar di empat kabupaten prioritas.
Pemilahan titik rawan itu, menurut Irjen Himawan, didasarkan pada pemetaan Biro Operasi Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).
Untuk Kabupaten Konawe Selatan, terdapat tiga titik rawan karhutla. Sementara itu, Kabupaten Bombana mencatat dua titik rawan.
Adapun Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe Utara masing-masing diidentifikasi memiliki satu titik rawan karhutla.
Irjen Himawan menegaskan, untuk mengantisipasi kejadian tersebut telah disiagakan sebanyak 631 personel gabungan lintas sektoral.
Ia menyebut pasukan kolaborasi melibatkan TNI, Polri, Pemerintah Daerah, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, Tagana, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA).
Dalam kesempatan yang sama, Irjen Himawan menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak semata diukur dari kemampuan memadamkan api saat kejadian berlangsung.
“Keberhasilan penanganan Karhutla tidak cukup hanya diukur dari kemampuan memadamkan api. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan kita mencegah kebakaran itu terjadi, mendeteksi potensinya, merespon cepat dan tepat, serta mencegah api meluas,” tegasnya usai memimpin Apel Gelar Pasukan Penanganan Karhutla di Mapolda Sultra, Selasa (11/8/2026).
Imbauan penggunaan air dan pencegahan pemicu api
BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan air secara lebih bijak, terutama karena kekeringan turut mengancam ketersediaan air bersih serta keberlangsungan kebutuhan pertanian.
Warga juga diminta mengelola irigasi dengan cara mengatur jadwal serta pembagian air untuk kebutuhan pertanian areal sawah agar tetap berjalan secara efisien.
Langkah lain yang ditekankan adalah pencegahan titik api melalui penghindaran aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar sampah atau dedaunan kering.
Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena praktik tersebut berpotensi mempercepat penyalaan api ketika kondisi tanah dan vegetasi sedang sangat kering.
Dengan berlangsungnya HTH dalam rentang 31 hingga 60 hari pada beberapa titik serta minimnya hujan di wilayah seperti Kota Kendari sepanjang Agustus 2026, BMKG berharap langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal agar risiko karhutla dan kekeringan ekstrem tidak berkembang lebih luas.
