jurnalistik.co.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Gorontalo menggelar rangkaian kegiatan Treasury Award Periode Semester I Tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula KPPN Gorontalo pada Kamis, 27/8/2026.
Acara ini sekaligus dirangkaikan dengan press release, evaluasi pelaksanaan anggaran periode Juli 2026, serta eksternalisasi antikorupsi. Dalam pelaksanaannya, para pihak yang berkepentingan hadir langsung untuk menyelaraskan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penguatan integritas pengelolaan perbendaharaan.
Agenda di KPPN Gorontalo
Kegiatan strategis tersebut dihadiri para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta pengelola perbendaharaan dari Satuan Kerja Kementerian/Lembaga mitra kerja se-wilayah kerja KPPN Gorontalo. Selain itu, perwakilan dari satuan kerja jajaran Kepolisian Daerah Gorontalo turut menghadiri agenda tersebut.
Pembukaan dan sambutan disampaikan oleh Kepala KPPN Tipe A1 Gorontalo, Deni Haryono, S.E., M.M. Dalam sambutannya, Deni menekankan pentingnya penguatan integritas dan transparansi sekaligus percepatan penyerapan anggaran yang akuntabel.
Menurut penekanan dalam acara, evaluasi berkala dan eksternalisasi antikorupsi menjadi bagian dari upaya mendorong satker mitra untuk mempertahankan tata kelola APBN yang bersih, efektif, dan bebas dari penyimpangan. Dengan demikian, proses perbendaharaan diharapkan terus berjalan selaras dengan kepatuhan regulasi serta tertib administrasi.
Empat Satker Polda Gorontalo Raih Treasury Award
Melalui penganugerahan Treasury Award tersebut, empat satuan kerja di lingkungan Polda Gorontalo berhasil mencatatkan prestasi pada kinerja pengelolaan perbendaharaan yang dinilai unggul. Penghargaan yang diraih mencakup berbagai kategori, mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan tugas serta ketepatan dalam pelaporan dan pengelolaan.
Berita Terkait
Peraih penghargaan pertama berasal dari Biro Logistik yang meraih Peringkat Pertama Pengelolaan Gaji Terbaik. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan satuan kerja dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran terkait gaji sesuai standar yang ditetapkan.
Selanjutnya, Bidang TIK memperoleh Peringkat Kedua untuk penyampaian LPJ Bendahara paling cepat. Penilaian pada aspek ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan menjadi sorotan utama dalam kategori tersebut.
Di bidang penilaian lainnya, Bidang Hukum menempati Peringkat Pertama Capaian IKPA Terbaik (Nilai 100) pada Kategori Pagu Sedang. Sementara itu, Polres Bone Bolango juga meraih Peringkat Pertama Capaian IKPA Terbaik (Nilai 100) pada Kategori Pagu Besar.
Piagam penghargaan diserahkan secara resmi oleh Kepala KPPN Gorontalo kepada perwakilan dari masing-masing satker penerima yang hadir di lokasi acara. Penyerahan penghargaan ini menjadi penegasan atas capaian yang telah dicapai dalam pengelolaan perbendaharaan negara.
Keberhasilan memborong empat penghargaan tersebut dipandang sebagai bukti komitmen dan konsistensi jajaran kepolisian daerah dalam menegakkan kepatuhan regulasi serta menjaga ketertiban administrasi. Pencapaian juga menegaskan pelaksanaan anggaran negara yang dinilai profesional dan berintegritas tinggi.
Apresiasi dari Kabid Keu Polda Gorontalo
Menanggapi torehan prestasi yang diraih satker, Kabid Keu Polda Gorontalo, Kombes Pol. Aan Hardiansyah, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil dedikasi dan tertib administrasi yang selama ini dijalankan secara konsisten.
āPencapaian ini membuktikan bahwa jajaran Polda Gorontalo mampu mengelola anggaran negara secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Kami berharap prestasi ini menjadi pemantik semangat dan motivasi bagi seluruh satker lainnya di lingkungan Polda Gorontalo untuk terus mengoptimalkan nilai IKPA, meningkatkan kepatuhan regulasi, serta memperkuat komitmen antikorupsi dalam setiap pengelolaan perbendaharaan,ā pungkasnya.
Dengan demikian, perolehan Treasury Award Semester I Tahun 2026 di KPPN Gorontalo menjadi perhatian tersendiri bagi satuan kerja di lingkungan Polda Gorontalo. Capaian ini sekaligus diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan menjaga kualitas pelaksanaan perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku.
