jurnalistik.co.id – Kontestasi politik Jerman menjelang pemilu negara bagian di Saxony-Anhalt pada 6 September kini mengkristal pada satu pertanyaan besar: bagaimana ingatan tentang Nazi seharusnya diposisikan dalam identitas Jerman modern. Di tengah kampanye yang menonjolkan isu “kebanggaan” dan pendidikan kewarganegaraan, Partai sayap kanan Alternative fĂĽr Deutschland (AfD) menantang arus utama budaya ingatan tersebut.
Salah satu gagasan yang membuat perdebatan menjadi tajam datang dari AfD sendiri. Dalam manifesto, budaya ingatan Jerman digambarkan sebagai “guilt complex”, klaim yang memancing polarisasi di negara yang selama ini menempatkan pembacaan atas kejahatan Nazi sebagai jangkar moral.
Pada sebuah rapat kampanye di Querfurt, Gerd, pria berusia 70 tahun, menempelkan bendera Jerman kecil yang tampak usang pada gagang skuter roda-empatnya. Ia menyampaikan pandangan bahwa sejarah tidak bisa “wipe away”, tetapi juga meyakini bahwa “the Second World War has nothing to do with us any more”, sembari mendorong arah pandang yang lebih luas ke masa depan dan ke periode sebelum era Nazi.
AfD berupaya memindahkan fokus pengajaran sejarah di Saxony-Anhalt bila merebut kekuasaan. Program partai menyasar kurikulum agar memberi bobot lebih besar pada abad sebelum konflik dunia Pertama dan Kedua, serta menegaskan bahwa pembahasan soal Nazi tetap ada—namun dikurangi intensitasnya.
Dalam rangka program tersebut, Hans-Thomas Tillschneider—yang menjadi penggagas—pernah mengatakan bahwa pembelajaran mengenai National Socialism “of course” akan tetap dilakukan, “but somewhat less so”. Ia merangkum arah kebijakan itu dengan frasa “More Bismarck, less Hitler”, merujuk pada Otto von Bismarck, tokoh arsitek penyatuan Jerman pada 1871.
Selain soal kurikulum, AfD juga berkomitmen menguatkan simbol kenegaraan di sekolah. Partai tersebut berjanji akan mengibarkan bendera Jerman setiap hari kerja di sekolah-sekolah negeri, sekaligus lebih baik menjaga monumen peringatan perang bagi tentara Jerman.
Namun, jalan menuju kekuasaan tidak hanya soal suara pemilih. Beberapa partai lain menyatakan tidak akan membentuk koalisi dengan AfD. Penolakan itu terkait klasifikasi “right-wing extremist” terhadap AfD oleh otoritas intelijen di sejumlah negara bagian, termasuk Saxony-Anhalt sejak 2023.
Temuan intelijen domestik menyebut cabang lokal AfD bersifat anti-demokratis, dengan tujuan yang meresap oleh “racist ideology”. AfD sendiri menolak label tersebut, menggambarkannya sebagai “politicised smears”.
Dari sisi strategi elektoral, AfD menargetkan pencapaian suara yang cukup untuk membentuk mayoritas parlementer di Saxony-Anhalt. Ini dianggap sebagai capaian luar biasa dalam politik Jerman modern. Survei menunjukkan peluang itu ada, tetapi belum memastikan hasilnya.
Jika target mayoritas itu tercapai, AfD akan memegang kendali atas layanan publik yang mencakup urusan seperti budaya, kepolisian, dan pendidikan. Dengan begitu, perdebatan atas ingatan sejarah tidak berhenti pada wacana, melainkan berpotensi berubah menjadi kebijakan.
Bagi AfD, salah satu wajah yang menonjol adalah Ulrich Siegmund, yang berpeluang menjadi perdana menteri negara bagian dari AfD pertama dalam sejarah. Siegmund berusia 35 tahun dan sebelumnya bekerja sebagai penjual produk pengharum udara. Ia menjadi figur yang “menyala” di kampanye lewat gaya yang energik dan kecakapan memakai media sosial.
Di Querfurt, warga rela mengantri berjam-jam hanya untuk berfoto atau berjabat tangan dengannya. Siegmund juga menandatangani salinan majalah Der Spiegel yang menampilkan dirinya sebagai “Germany’s Most Dangerous Man”.
Berita Terkait
Dalam wawancara dengan BBC, Siegmund membela agenda “patriotism” sebagai sesuatu yang wajar. Ia menyatakan itu “the most normal thing in the world” untuk merasa bangga pada negara sendiri, lalu menambahkan: “We want to get that back.” Menurutnya, Jerman memiliki sejarah yang beragam dalam rentang ratusan tahun, dan ia ingin mengajarkan sejarah itu “in its entirety”, dengan segala sisi baik dan buruk, namun “with pride and a positive outlook.”
Sementara itu, sejumlah pihak telah menuduh elite AfD berupaya meredam babak paling kelam sejarah Jerman. Pada 2018, Alexander Gauland pernah membandingkan era Nazi dengan “speck of bird poop”. Setahun sebelumnya, Björn Höcke—pemimpin AfD di Thüringen—menggambarkan Memorial Holocaust Berlin sebagai “Monument of Shame”.
Kontroversi tersebut kembali memanas pada 2024, ketika muncul seruan agar partai dilarang. Seruan itu dipicu oleh fakta bahwa sejumlah tokoh senior—termasuk Ulrich Siegmund—hadir dalam sebuah pertemuan yang juga diikuti aktivis sayap kanan Austria, Martin Sellner.
Sellner memiliki riwayat neo-Nazi yang kemudian ia sebut sebagai “folly of youth”. Kini ia dikenal lewat gagasan remigration: istilah yang terus bergeser maknanya, tetapi secara umum dipahami sebagai deportasi massal, atau penghapusan paksa terhadap orang-orang yang memiliki latar belakang migrasi.
AfD bersikeras bahwa kebijakan “remigration” yang mereka usulkan bersifat legal, dan diarahkan pada pendeportasian misalnya bagi pelaku kejahatan serta mereka yang berada secara ilegal di negara tersebut. Ketika BBC menanyakan Siegmund apakah ia masih berhubungan dengan Sellner, ia menjawab bahwa ia tidak melihatnya lagi sejak pertemuan tunggal, yang berlangsung di Potsdam—di luar Berlin—pada 2023.
Dalam kritik terhadap rencana AfD di Saxony-Anhalt, salah satu unsur yang sering disebut adalah tanda-tanda kemiripan dengan politik-era Nazi. Kritik itu, antara lain, merujuk pada janji AfD untuk memangkas dukungan finansial bagi “anti-German” art.
Pada masa rezim Nazi, kendali ketat terhadap kehidupan budaya Jerman terlihat melalui pemuatan karya yang dianggap tidak dapat diterima, termasuk dalam “Degenerate Art Exhibition” pada 1937. Frank Martin Widmaier, sutradara teater lokal di Eisleben, mempertanyakan logika penilaian semacam itu dengan retorika: “How can somebody say it’s not German enough, and what does it mean?”
Widmaier mengatakan teaternya, seperti mayoritas teater di Jerman, sangat bergantung pada pendanaan negara. Ia menilai rencana AfD terdengar sekaligus kabur dan mengkhawatirkan. Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut “This is playing with Nazi propaganda”, serta memperingatkan: “To threaten people, to threaten the institutions.”
AfD membalas dengan argumen bahwa hukum melindungi kebebasan berekspresi, sementara uang pembayar pajak seharusnya terutama mendukung seni yang membantu menumbuhkan identitas Jerman. Bagi AfD, langkah-langkah itu bagian dari “patriotic shift” yang diharapkan dapat “restore” kepercayaan diri negara.
Gagasan kontroversial bahwa budaya ingatan Jerman—Erinnerungskultur—telah menciptakan krisis identitas yang merusak bukanlah hal baru. Namun, popularitas AfD memberi napas baru pada argumen tersebut, terutama karena partai itu memimpin jajak pendapat tidak hanya di Saxony-Anhalt, tetapi juga secara nasional—meski keunggulannya di tingkat federal tidak sedramatis di tingkat negara bagian.
Widmaier menolak bahwa Erinnerungskultur berarti sekadar “guilt complex”. Ia menegaskan, tidak perlu merasa bersalah, khususnya bagi generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi, menurutnya, semua itu harus dihadapi agar sejarah tidak terulang: “But you have to deal with all of that to make it never happen again. That’s part of our DNA in Germany.”
Secara politis, pemilu Saxony-Anhalt dipandang sebagai momen yang berpotensi mengubah arah Jerman. Jika AfD membentuk pemerintahan, itu akan menjadi kali pertama partai sayap kanan memegang kekuasaan yang signifikan dalam periode pascaperang. Pada saat yang sama, rencana agenda “patriotism” akan menjadi ujian nyata pertama di ruang pemerintahan—sesuai pandangan para pendukung, sekaligus berhadapan dengan kekhawatiran para kritikus bahwa kebijakan itu menutupi revisi yang berbahaya.
