jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelatihan kerja di daerah. Komitmen itu mengemuka saat Gubernur Gorontalo bertemu Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI) Afriansyah Noor di Jakarta pada Rabu (9/9/2026).
Dalam pertemuan audiensi tersebut, pembahasan difokuskan pada langkah lanjutan proses hibah lahan untuk pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja (BLK) Gorontalo. Selain hibah lahan, agenda juga mencakup kepastian dukungan pembiayaan pembangunan yang akan menopang realisasi fasilitas pelatihan kerja.
Gubernur Gorontalo menyampaikan bahwa hasil audiensi memberi kepastian dukungan anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan RI sebesar Rp 75 miliar. Kepastian ini ditujukan untuk melanjutkan pembangunan UPTP BLK Gorontalo, sejalan dengan program yang disebut dalam pertemuan, yakni Listraf yang didukung oleh World Bank.
Kebutuhan pembangunan BLK tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan sarana pelatihan yang lebih representatif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan adanya dukungan anggaran, tahapan pembangunan diharapkan dapat bergerak lebih cepat menuju implementasi.
Gubernur Gorontalo menegaskan bahwa keberadaan UPTP BLK memiliki nilai strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo. Menurutnya, BLK tidak hanya diharapkan menjadi tempat pelatihan berbasis kompetensi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
“Kami berharap proses hibah lahan dapat segera difinalisasi dan dukungan anggaran pembangunan melalui program yang telah disiapkan Pemerintah Pusat dapat segera direalisasikan. UPTP BLK Gorontalo sangat penting untuk memperkuat pelatihan vokasi dan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan dunia kerja,” ujar Gubernur Gorontalo.
Lebih lanjut, Gubernur menyebut pembangunan UPTP BLK akan membuka peluang bagi masyarakat Gorontalo untuk mengikuti pelatihan keterampilan. Melalui fasilitas pelatihan dan penguatan kompetensi, program ini juga diharapkan memberi akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja.
Berita Terkait
Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang, layanan pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang tersusun lebih baik dapat ikut mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja lokal. Dengan demikian, lulusan pelatihan diharapkan memiliki bekal yang sesuai untuk terserap di kebutuhan tenaga kerja yang ada.
Wamenaker RI Afriansyah Noor menambahkan bahwa audiensi tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Afriansyah Noor menyampaikan bahwa kementerian mendukung penuh upaya menghadirkan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja di daerah.
Dukungan yang dimaksud diharapkan dapat mempercepat pembangunan UPTP BLK Gorontalo sekaligus memperluas manfaatnya. Dengan adanya kepastian proses hibah lahan dan dukungan pembiayaan pembangunan sebesar Rp75 miliar, UPTP BLK Gorontalo diharapkan dapat segera memasuki tahapan implementasi.
Kehadiran fasilitas tersebut ditujukan agar memberi manfaat langsung bagi pencari kerja, pekerja, calon tenaga kerja, serta dunia usaha dan industri di Provinsi Gorontalo. Harapannya, ekosistem pelatihan vokasi dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan melalui program yang telah disiapkan.
Dalam audiensi itu, Gubernur Gorontalo didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Rombongan diterima langsung oleh Wamenaker RI Afriansyah Noor bersama jajaran Direktorat Bina Lavotas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Kedepan, hasil audiensi itu menjadi dasar untuk mengawal tahapan hibah lahan hingga dapat segera difinalisasi. Sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan menjaga agar pembangunan UPTP BLK bergerak sesuai rencana.
Dengan dukungan pembiayaan sebesar Rp 75 miliar, pembangunan dapat diarahkan pada penyediaan fasilitas pelatihan kerja yang lebih sesuai kebutuhan dunia kerja. Materi berbasis kompetensi diharapkan berujung pada sertifikasi yang relevan bagi tenaga kerja lokal.
Rangkaian pembahasan juga menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk keterlibatan Direktorat Bina Lavotas. Melalui percepatan implementasi, manfaat diharapkan meluas bagi pencari kerja, pekerja, dan pelaku usaha serta industri di Gorontalo.
