jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo tercatat dalam daftar pemerintah daerah yang dinilai sesuai dalam pengalokasian dan penggunaan Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) Tahun Anggaran 2026. Penetapan capaian tersebut dirujuk dari infografik yang bersumber pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), sebagaimana disampaikan oleh BKAD Provinsi Gorontalo.
Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, kesesuaian pengelolaan DAU SG menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran benar-benar berjalan sesuai peruntukan. Ia menekankan bahwa fokus tidak berhenti pada jumlah alokasi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan.
“Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, anggaran bukan sekadar soal alokasi, tetapi bagaimana penggunaannya sesuai ketentuan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat. Kesesuaian DAU SG ini menjadi bagian dari upaya menjaga tata kelola keuangan daerah yang tertib dan akuntabel,” ujar Sukril.
Lebih lanjut, data yang ditampilkan menyebut Gorontalo masuk dalam daftar daerah yang memenuhi kriteria kesesuaian untuk kategori umum. Pada bagian ini, tercatat ada sembilan provinsi yang dinyatakan sesuai dalam pengalokasian dan penggunaan DAU SG secara umum.
Untuk bidang pendidikan, Gorontalo juga berada dalam daftar provinsi yang memenuhi kriteria kesesuaian. Di kategori ini, jumlah provinsi yang tercatat sesuai adalah sebelas provinsi.
Selanjutnya, pada sektor kesehatan, Gorontalo kembali masuk dalam daftar daerah yang memenuhi kriteria kesesuaian. Dalam kategori kesehatan, tercatat sepuluh provinsi yang dinyatakan sesuai.
Dengan demikian, capaian Gorontalo tidak hanya terkait satu sektor, tetapi mencakup tiga kelompok bidang yang menjadi perhatian dalam pengelolaan DAU SG. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesesuaian penganggaran dipandang sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih tertib.
Berita Terkait
Bagi Pemprov Gorontalo, pengelolaan keuangan yang terarah diharapkan berjalan seiring dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah kemudian menempatkan dukungan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan layanan publik.
BKAD sebagai perangkat pengelola keuangan daerah, kata Sukril, terus mendorong agar pengelolaan anggaran berlangsung secara tertib. Dorongan tersebut diarahkan agar proses pengelolaan berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Penekanan pada transparansi dan akuntabilitas juga berkaitan dengan bagaimana anggaran diarahkan dan digunakan. Dalam konteks DAU SG, kesesuaian menjadi ukuran bahwa penggunaan mengikuti ketentuan yang berlaku dan diarahkan pada kepentingan yang telah ditetapkan.
Pemprov Gorontalo menilai anggaran yang dikelola tidak cukup hanya sampai tahap pemenuhan administrasi. Anggaran harus difungsikan sebagai instrumen untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Keberadaan Gorontalo dalam daftar kesesuaian pengalokasian dan penggunaan DAU SG Tahun Anggaran 2026 menjadi sinyal bahwa proses perencanaan dan pengelolaan anggaran telah diarahkan pada kepatuhan terhadap peruntukan. Hal ini juga memperkuat upaya tata kelola keuangan daerah agar tetap tertib.
Melalui capaian tersebut, BKAD Provinsi Gorontalo melanjutkan penguatan pengelolaan keuangan yang dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, kesesuaian DAU SG diharapkan mendukung kebutuhan layanan publik yang lebih baik, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Daftar provinsi yang dinyatakan sesuai untuk kategori umum, pendidikan, dan kesehatan—masing-masing sembilan, sebelas, dan sepuluh provinsi—menegaskan bahwa penilaian dilakukan lintas bidang. Dengan Gorontalo masuk dalam daftar tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memastikan bahwa penggunaan DAU SG sejalan dengan ketentuan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Sejalan dengan itu, Pemprov Gorontalo terus mendorong agar tata kelola anggaran berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga agar pengelolaan dana daerah benar-benar memberi manfaat yang nyata.
