jurnalistik.co.id – Rencana pembangunan halte Transjakarta di Komsen Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sejak Februari 2026 belum juga terealisasi. Keterlambatan itu, menurut Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, berkaitan dengan kesiapan pihak swasta dalam skema corporate social responsibility (CSR).
Di lokasi tersebut, keberadaan tempat pemberhentian bus Transjakarta rute B41 belum dilengkapi fasilitas halte yang memadai. Padahal, titik ini digunakan penumpang dalam jumlah besar setiap hari.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bekasi, Soenaryo, mengatakan pada awal tahun sudah ada pihak swasta yang menyatakan minat membantu pembangunan. Namun, rencana itu tidak langsung berjalan karena koordinasi dan kesiapan pihak swasta dinilai belum membaik.
“Memang pada saat di awal tahun kemarin, sudah ada pihak swasta yang berminat. Tapi keberminatannya kurang terkoordinasi dengan baik,” ujar Soenaryo saat ditemui Kompas.com pada Rabu (19/8/2026).
Soenaryo menambahkan, masalahnya bukan pada niat awal semata, melainkan pada kesiapan yang belum siap dieksekusi. “Jadi alasannya karena memang ada ketidaksiapan itu dari pihak swastanya,” katanya.
Dalam konteks pendanaan, Dishub menyebut pembangunan halte diupayakan melalui dana CSR. Alasannya, Pemerintah Kota Bekasi belum dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan tersebut.
“Ketika pemerintah tidak bisa menggunakan APBD, maka pemerintah menggandeng pihak swasta untuk bisa ikut membangunkan sarana tersebut,” kata Soenaryo.
Bagi pemerintah daerah, kebutuhan halte di titik Komsen Jatiasih dinilai mendesak karena arus penumpang yang terus berlangsung. Meski begitu, pembangunan baru bisa diproses ketika skema kontribusi pihak swasta benar-benar siap berjalan.
Berita Terkait
Soenaryo menyampaikan bahwa saat ini ada pihak swasta lain yang dinilai lebih siap untuk mendukung rencana tersebut. Pemerintah Kota Bekasi kemudian mengajukan skema pendanaan sekitar Rp 500 juta melalui CSR BJB untuk membangun dua halte.
Selain halte di Komsen Jatiasih, satu halte lainnya disebut direncanakan dibangun di Cipendawa. Rencana ini diarahkan agar pengerjaan tidak lagi berhenti di tahap koordinasi awal, melainkan masuk ke tahap persiapan teknis.
Sebelum pelaksanaan konstruksi, Dishub akan membentuk tim untuk menerima pendanaan terlebih dahulu. Setelah tahap penerimaan selesai, dinas akan menunjuk pihak ketiga yang akan mengerjakan pembangunan.
Dengan tahapan tersebut, Dishub menargetkan proses pembangunan segera bergerak dari rencana menuju eksekusi. “Targetnya InsyaAllah tahun ini,” kata Soenaryo.
Dengan demikian, kendala yang semula menghambat pembangunan—yakni belum siapnya pihak swasta pada tahap awal—berusaha diatasi melalui penataan kembali skema CSR. Penumpang yang selama ini menanti halte dengan fasilitas lebih layak diharapkan bisa memperoleh layanan yang lebih baik setelah rencana tersebut masuk tahap pengerjaan.
Dalam rencana tersebut, Dishub juga menekankan bahwa proses pembangunan tidak dapat dimulai hanya dengan adanya minat dari pihak swasta. Koordinasi harus lebih rapi, termasuk penyesuaian kesiapan untuk menindaklanjuti skema CSR hingga masuk ke tahap pelaksanaan, agar pekerjaan tidak kembali tertahan di tengah jalan.
Pemerintah daerah menilai keberadaan halte yang belum memadai di Komsen Jatiasih berdampak langsung pada kenyamanan penumpang yang menggunakan layanan Transjakarta rute B41. Karena itu, ketika kontribusi swasta sudah dipastikan siap, dinas perlu memastikan alur administrasi dan teknis berjalan berurutan, dari penerimaan pendanaan sampai penunjukan pihak pelaksana.
Dari sisi alur kerja, setelah tim dibentuk untuk menerima pendanaan terlebih dahulu, Dishub akan menunjuk pihak ketiga untuk menjalankan pembangunan. Dengan mekanisme ini, kontribusi CSR diharapkan dapat menjadi jembatan yang mempercepat realisasi proyek, sehingga target pengerjaan dapat bergerak dari koordinasi menuju tahap persiapan dan konstruksi.
