jurnalistik.co.id – Kamis (27/8/2026), Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Triwulan II 2026 di Ruangan Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo. Rakorev dipimpin Gubernur Gusnar Ismail dan menghadirkan berbagai pimpinan instansi terkait.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, menyampaikan sejumlah isu strategis kewilayahan yang berkaitan dengan program pemerintah. Salah satu pembahasan fokus pada rencana penguatan fasilitas asrama haji di Gorontalo.
Arie menjelaskan bahwa UPT Asrama Haji Gorontalo menolak penambahan dana SBSN sebesar Rp68,25 miliar untuk pembangunan sejumlah fasilitas asrama haji. Penolakan tersebut disampaikan pada forum Rakorev sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan kebijakan.
Menurut paparannya, terdapat penambahan pagu sebesar Rp68,25 miliar pada Juni 2026. Dana itu dialokasikan untuk pembangunan fasilitas asrama haji yang meliputi gedung penginapan, gudang, dan klinik.
Arie menilai, penambahan tersebut pada dasarnya merupakan langkah yang baik. “Penambahan ini sudah sangat baik karena di bandara sudah dibangun apron dan taxiway untuk persiapan embarkasi haji. Namun pejabat pembuat komitmen di UPT Asrama Haji tidak berani mengeksekusinya dengan alasan waktu efektif di tahun anggaran 2026 tersisa enam hingga tujuh bulan, tidak cukup untuk mengerjakan seluruh paket pekerjaan,” jelas Arie.
Penjelasan itu menempatkan pertimbangan waktu sebagai alasan utama di balik sikap penolakan. Waktu efektif yang tersisa pada tahun anggaran 2026 dinilai tidak memungkinkan penyelesaian seluruh paket pekerjaan yang direncanakan.
Sikap UPT Asrama Haji Gorontalo tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Gubernur Gusnar Ismail. Gubernur menyampaikan penyesalan atas penolakan penambahan dana SBSN karena menurutnya dampaknya dapat memengaruhi percepatan agenda embarkasi haji.
Berita Terkait
Gusnar menilai kebijakan itu berpotensi menghambat pelaksanaan embarkasi haji yang sudah lama diperjuangkan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Ia menekankan bahwa embarkasi haji merupakan prioritas yang sangat diutamakan di daerah.
Dalam Rakorev, Gubernur menyatakan, “Padahal embarkasi haji adalah prioritas super di daerah dan kita berjuang bersama-sama untuk mendapatkan dana ini dari SBSN,” sesal Gusnar. Kalimat tersebut sekaligus menggambarkan bahwa proses pengupayaan pendanaan telah menjadi bagian dari kerja kolektif berbagai pihak.
Gusnar juga menegaskan harapan masyarakat terhadap agenda embarkasi haji. Ia menyebut embarkasi haji sangat didambakan oleh masyarakat Bumi Serambi Madinah dan menjadi tujuan yang terus diperjuangkan dalam pelaksanaan program pemerintahan daerah.
Selain isu penambahan SBSN untuk fasilitas asrama haji, Rakorev juga menyoroti langkah-langkah strategis yang terkait embarkasi haji. Salah satu fokus lain adalah pembangunan apron dan taxiway di Bandara Djalaludin sebagai bagian dari persiapan layanan embarkasi.
Arie menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Kanwil DJPb Gorontalo, paket pekerjaan untuk persiapan embarkasi haji diproyeksikan dapat diselesaikan lebih cepat daripada batas waktu akhir kontrak. Proyeksi percepatan tersebut merujuk pada progres fisik yang saat ini berada di atas 45 persen.
Dengan kondisi progres tersebut, diskusi dalam Rakorev menjadi penting untuk menilai arah pelaksanaan program ke depan. Evaluasi yang disampaikan di ruangan Dulohupa kemudian menjadi bahan masukan agar koordinasi lintas pihak tetap terjaga.
Rakorev Triwulan II 2026 di penghujung Agustus 2026 pun memperlihatkan adanya dua sisi dari rencana persiapan embarkasi haji. Di satu sisi, terdapat pembangunan prasarana di bandara yang menunjukkan progres berarti, namun di sisi lain, pengembangan fasilitas asrama haji terkendala oleh pertimbangan waktu efektif anggaran.
Dalam forum tersebut, perhatian tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga pada upaya pengawalan agar pelaksanaan kebijakan tetap sesuai tujuan. Gubernur Gusnar Ismail menegaskan komitmen agar agenda embarkasi haji tetap menjadi prioritas bersama yang terus diperjuangkan hingga berdampak nyata bagi masyarakat.
