jurnalistik.co.id – Swiss dikenal sebagai negara dengan beban pajak yang relatif tinggi dibanding banyak negara Eropa lainnya. Di balik sistem keuangannya, ada satu pungutan khas yang berhubungan langsung dengan urusan keagamaan.
Pungutan yang dimaksud adalah pajak gereja atau church tax. Kebijakan ini muncul ketika seseorang tercatat sebagai anggota gereja yang diakui negara.
Besaran pajak tidak seragam di seluruh wilayah Swiss. Tarifnya dapat berbeda-beda sesuai kanton tempat tinggal, dengan kisaran sekitar 1% hingga 3%.
Dalam praktiknya, pajak gereja dibebankan kepada mereka yang tetap berada dalam keanggotaan gereja yang diakui pemerintah. Karena itu, sebagian warga akhirnya memilih langkah tegas: meninggalkan afiliasi gereja.
Media setempat melaporkan bahwa ada orang yang mengambil keputusan menjadi ateis sebagai cara untuk menghindari pungutan tersebut. Pilihan ini diposisikan sebagai upaya untuk keluar dari kewajiban yang melekat pada status keanggotaan.
Salah satu informasi yang disebutkan adalah bahwa satu-satunya jalan untuk tidak membayar pajak gereja adalah dengan keluar dari gereja. Ketika seseorang tidak lagi menjadi anggota, dasar pemungutan ikut hilang.
Menurut laporan media lokal Le News, pada tahun 2023 terdapat 67.497 orang yang meninggalkan Gereja Katolik di Swiss. Angka itu disebut hampir dua kali lipat dibandingkan pada tahun 2022.
Untuk kelompok Protestan, laporan yang sama mencatat sekitar 39.517 orang secara resmi meninggalkan gereja pada tahun yang sama. Jika kedua kelompok tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai sekitar 100.000 orang yang mundur dari gereja pada 2023.
Data lain datang dari Institut Sosiologi Pastoral Swiss atau SPI. Institusi ini menyebut provinsi dengan aksi mundur tertinggi terdapat di Basel-Stadt, dengan persentase sebesar 4,5%.
Basel-Stadt disebut sebagai wilayah di Swiss utara yang menerapkan sistem āberhenti dari keanggotaan gerejaā. Mekanisme tersebut memungkinkan orang tidak membayar pajak gereja, selama mereka memenuhi ketentuan untuk keluar dari status keanggotaan.
Berita Terkait
Meskipun demikian, data resmi tidak selalu merinci alasan spesifik seseorang meninggalkan gereja. Namun, statistik menunjukkan adanya pola yang konsisten pada wilayah yang menerapkan pajak gereja.
Menurut laporan Religion Watch, tingkat warga yang meninggalkan Kristen cenderung lebih tinggi di provinsi yang memiliki pajak gereja. Dengan kata lain, kebijakan tersebut tampak berkaitan dengan peningkatan jumlah orang yang mengambil jarak dari institusi keagamaan.
Di luar faktor pajak, laporan juga menyebut sejumlah penyebab lain yang dapat mendorong orang keluar dari gereja. Di antaranya adalah sekularisme, yaitu kecenderungan menjauh dari otoritas atau institusi agama dalam kehidupan sehari-hari.
Selain sekularisme, ada pula faktor yang berkaitan dengan pengalaman sosial di lingkungan ibadah. Salah satunya adalah skandal di lingkungan rumah ibadah, yang dapat merusak kepercayaan dan memicu keputusan untuk tidak lagi menjadi bagian dari komunitas gereja.
Survei dan data demografis yang dirangkum juga menunjukkan adanya perubahan identitas keagamaan di Swiss. Semakin banyak warga yang mengidentifikasi diri sebagai ateis, dengan estimasi sekitar ~34% dari populasi pada 2022.
Angka tersebut dipaparkan untuk menegaskan bahwa sejumlah orang benar-benar melepaskan diri dari agama, terlepas dari apakah ada atau tidak adanya pajak gereja. Dengan demikian, persoalan ini tidak semata-mata soal urusan administrasi pembayaran.
Bagi sebagian warga, perhitungan ekonomi mungkin menjadi pintu awal untuk mempertanyakan status keanggotaan. Tetapi setelah proses keluar terjadi, keputusan itu bisa berjalan seiring dengan perubahan sikap sosial dan pandangan hidup.
Paparan kasus Swiss tersebut memperlihatkan bagaimana kebijakan pajak bisa bersinggungan dengan urusan identitas, termasuk hubungan seseorang dengan institusi gereja. Ketika pungutan ikut menempel pada keanggotaan, pilihan untuk keluar menjadi semakin relevan.
Situasi ini juga menunjukkan bahwa tren religiositas dapat berubah melalui berbagai jalur. Selain alasan finansial, faktor seperti sekularisme dan dinamika internal lingkungan ibadah turut memberi pengaruh.
Dengan lonjakan jumlah orang yang meninggalkan Gereja Katolik dan Protestan pada 2023, serta data SPI yang menunjukkan Basel-Stadt sebagai provinsi dengan persentase tertinggi, isu pajak gereja tampak berada di pusat perdebatan yang lebih luas. Pada akhirnya, kisah warga yang memilih ateis mencerminkan persilangan antara kebijakan negara, keyakinan pribadi, dan perubahan demografi.
Di Swiss, pertanyaan tentang pajak gereja bukan hanya soal tarif 1% hingga 3% di tingkat kanton. Lebih dari itu, kebijakan tersebut terkait dengan cara negara mengakui gereja serta bagaimana warga menentukan posisi mereka terhadap institusi keagamaan.
