jurnalistik.co.id – Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DR Kongo) dan kelompok pemberontak M23 menyepakati peta jalan untuk melanjutkan perundingan perdamaian di Swiss, setelah lima hari proses dialog yang menghasilkan komitmen baru terkait gencatan senjata.
Dalam sebuah pernyataan bersama, kedua pihak menyatakan telah berkomitmen untuk “melakukan perundingan menuju perdamaian menyeluruh dan penyelesaian konflik”, sekaligus membentuk mekanisme pemantauan agar pelaksanaan gencatan senjata dapat ditinjau secara lebih terstruktur.
Kesepakatan itu memuat kerangka waktu perundingan yang akan dijalankan di bawah program perdamaian yang sebelumnya dijembatani Amerika Serikat dan ditandatangani pada 2025.
Namun, perundingan tersebut tidak otomatis menghentikan kekerasan. Konflik tetap berlangsung di bagian timur DR Kongo, yang telah berhadapan dengan pertikaian berkepanjangan selama puluhan tahun.
Meski ada peta jalan, perbedaan pandangan masih muncul dalam sejumlah isu kunci. Di antaranya menyangkut sanksi terhadap M23, pelepasan tahanan, serta kapan reformasi politik mulai dilakukan.
Pembahasan terbaru dihadiri oleh M23 dan pemerintah DR Kongo, bersama pihak-pihak yang berperan dalam forum internasional, yaitu Qatar, Amerika Serikat, Republik Togo, Komisi Uni Afrika, serta Swiss sebagai tuan rumah.
Dalam pernyataan bersama, para pihak menyatakan mereka sepakat membentuk mekanisme yang bertugas meninjau kemajuan serta menanggapi tantangan dalam implementasi kewajiban dan komitmen yang tertuang dalam Kesepakatan Kerangka Doha.
Kerja mekanisme tersebut juga disebut mencakup langkah-langkah yang tersusun berurutan berikut tenggat waktunya, disertai komitmen untuk bersikap “fleksibel dan kreatif” selama proses penerapan.
Kesepakatan lain yang ikut dipertegas adalah adanya mekanisme untuk memantau pelanggaran gencatan senjata. Untuk menjalankan fungsi tersebut, sekretariat mekanisme telah dibentuk, dan misi verifikasi pertama dijadwalkan berlangsung pada Senin di Minembwe, sebuah wilayah di South Kivu yang terkena dampak pertempuran.
Situasi keamanan di lapangan sebelumnya terus menunjukkan adanya kekerasan di North Kivu dan South Kivu. Pemerintah DR Kongo dan M23 saling menuduh pelanggaran, meski sebelumnya telah ada komitmen gencatan senjata yang berulang.
Berita Terkait
Konflik yang melibatkan M23 juga terkait erat dengan ketegangan antara DR Kongo dan Rwanda. Rwanda menyatakan DR Kongo dinilai belum membongkar Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), kelompok bersenjata yang menurut Kigali dianggap sebagai ancaman keamanan.
Sementara itu, DR Kongo membantah mendukung FDLR, dan justru menuduh Rwanda mendukung M23 dengan pasukan serta persenjataan.
Perkembangan konflik semakin menguat pada Januari 2025, ketika M23 merebut sejumlah wilayah di timur DR Kongo, termasuk Goma dan dua bandara.
Sejak konflik tersebut membesar, ribuan orang dilaporkan tewas. Dalam rentang waktu yang sama, ratusan ribu warga sipil juga dipaksa meninggalkan rumah mereka akibat gelombang kekerasan yang terjadi berulang.
Hubungan dengan faktor ekonomi dan keselamatan kawasan
Selain aspek keamanan, timur DR Kongo juga dikenal memiliki sumber daya alam, termasuk coltan dan komoditas lain yang dibutuhkan oleh industri elektronik global.
Rwanda, menurut laporan, selalu menolak keterlibatan dalam dukungan terhadap M23. Penolakan tersebut tetap ditegaskan meski ada bukti yang dinilai “meyakinkan”. Rwanda juga menyatakan keberadaan militer di kawasan itu bersifat defensif, yakni untuk menghadapi ancaman yang dinilai berasal dari kelompok bersenjata lain.
Dengan adanya peta jalan dan rencana mekanisme pemantauan, perundingan yang berjalan di Swiss menempatkan langkah verifikasi gencatan senjata dan peninjauan implementasi di bagian tengah agenda.
Masih tersisa tantangan menjelang pelaksanaan, terutama karena isu-isu sensitif seperti sanksi terhadap M23, status tahanan, serta penjadwalan reformasi politik belum sepenuhnya selaras di antara para pihak.
Namun, komitmen untuk melanjutkan negosiasi menuju perdamaian menyeluruh, ditambah pembentukan sekretariat dan jadwal misi verifikasi pertama di Minembwe, menjadi indikator bahwa proses diplomasi kali ini diarahkan agar tidak berhenti pada pernyataan.
