Peraturan baru Inggris bakal memperketat izin mengubah pub jadi rumah atau kantor mulai Senin

Aturan baru perencanaan di Inggris akan membuat perubahan fungsi pub menjadi rumah atau kantor menjadi lebih sulit mulai Senin. Langkah ini diterapkan melalui pembaruan National Planning Policy Framework (NPPF), yang diharapkan memberi perlindungan tambahan bagi pub yang terancam tutup akibat rencana alih fungsi. Dalam naskah kebijakan terbaru, pemerintah menekankan adanya perlindungan lebih kuat untuk pub yang berisiko kehilangan usahanya. Sebelumnya, konsultasi atas rencana serupa hanya memberikan perlindungan untuk pub terakhir di suatu kawasan. Untuk mengajukan perubahan penggunaan (change of use) berdasarkan aturan baru, pengembang perlu menunjukkan bukti bahwa tidak ada prospek yang wajar untuk mempertahankan bisnis pub tersebut. Bukti yang diserahkan harus mencakup keterangan bahwa pub telah dipasarkan untuk dijual selama minimal 12 bulan. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan, dewan setempat akan menilai dampak perubahan fungsi terhadap komunitas. Aturan ini juga dilaporkan dirancang untuk mencegah pemilik “membunuh” aktivitas perdagangan secara sengaja agar penutupan bisa dijustifikasi, sehingga pub yang secara historis berhasil dapat tetap bertahan. NPPF sendiri menjadi pedoman kebijakan perencanaan pemerintah untuk Inggris dan cara kebijakan tersebut diterapkan oleh otoritas lokal. Sementara itu, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara memiliki kerangka perencanaan dan undang-undang yang didelegasikan.

jurnalistik.co.id – Perlindungan pub dan respons pelaku industri

Campaign for Real Ale sebelumnya menyatakan pub “lost forever to conversion or demolition” saat pengembang memanfaatkan lokasi yang dinilai strategis sekaligus arsitektur khas pub dan klub sosial. Pihak-pihak yang mewakili dunia bir dan perhotelan di Inggris juga ikut melakukan kampanye melawan penutupan pub. British Beer and Pub Association serta UKHospitality sebagian besar mengaitkan penutupan pub dengan kenaikan pajak dan biaya lain yang membebani usaha. Menanggapi perubahan kebijakan, Allen Simpson selaku chief executive UKHospitality menyampaikan: “The biggest issue facing hospitality businesses is costs like VAT and business rates pushing pubs out of business in the first place.” Simpson menambahkan, “Anything that makes it harder to take these important assets away from their communities has to be welcomed, but the government should focus on continuing its strong start on fixing the harm done to hospitality over the past two years.” Ia mengaitkan tantangan terbesar industri pada beban biaya seperti VAT dan business rates. Pada bulan Juli, pemerintah Partai Buruh (Labour) juga menyatakan pub, social clubs, serta tempat pertunjukan musik langsung di Inggris akan memperoleh potongan 20% pada business rates. Skema tersebut berada di atas keringanan rates yang diumumkan pada Januari.

Pembaruan NPPF juga memuat aturan perumahan dan konsultasi

Selain perlindungan pub, pembaruan NPPF yang terbit pada Senin juga memasukkan persetujuan default untuk pembangunan rumah di sekitar stasiun kereta di Inggris. Tujuannya disebut untuk meningkatkan jumlah pembangunan perumahan. Housing Secretary Angela Rayner menyatakan: “By unlocking thousands of homes around well-connected transport hubs, we’re helping people live closer to work, school and the services they rely on, while backing local businesses and driving growth in our communities.” Pernyataan tersebut menempatkan kedekatan dengan simpul transportasi sebagai dasar argumentasi kebijakan. Perubahan lain yang tercantum dalam pembaruan tersebut adalah beberapa kelompok tidak lagi perlu dikonsultasikan terkait rencana pembangunan perumahan. Kebijakan ini berlaku sebagai bagian dari proses mendapatkan izin. Gardens Trust, sebuah organisasi amal yang berfokus pada taman dan warisan lanskap, menyebut keputusan menghapus perannya sebagai statutory consultee sebagai langkah “devastating”. Gardens Trust menilai penghapusan itu menurunkan nilai taman dan kebun, serta “makes them vulnerable to poorly informed development.” Dalam skema baru, Gardens Trust tetap akan diberi pemberitahuan mengenai aplikasi yang relevan, begitu pula Theatres Trust. Sementara itu, Sport England tetap diminta memberikan saran untuk kasus-kasus yang dianggap signifikan.

Sasaran perumahan dan kritik politik

Labour menetapkan target membangun 1.5 juta rumah pada 2029. Berdasarkan data resmi, sejak berkuasa pada Juli 2024, mereka telah membangun 392,000 rumah di Inggris. Kritik juga datang dari kubu oposisi. Shadow housing secretary Sir James Cleverly menyatakan Labour “failing abysmally” untuk memenuhi target tersebut, dengan alasan pajak dan birokrasi (red tape). Cleverly menambahkan, “To try to fix their own mess, Labour are planning a power grab, seizing control from local communities and forcing them to accept development in the wrong areas because Labour won’t build in the right areas.” Pernyataan itu menegaskan ia memandang kebijakan perencanaan dan kendali pengambilan keputusan sebagai isu utama yang memicu ketidakcapaian target perumahan. Dengan diberlakukannya NPPF versi terbaru mulai Senin, perubahan izin yang berkaitan dengan pub dan rencana pembangunan perumahan akan semakin diarahkan melalui persyaratan bukti, penilaian dampak komunitas, serta sejumlah mekanisme konsultasi yang disesuaikan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari perubahan besar dalam kerangka perencanaan yang disebut pemerintah dapat menjaga kepentingan komunitas sekaligus mendorong target pembangunan rumah.