jurnalistik.co.id – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memimpin rapat evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Kredit Program Perumahan (KPP) Tahun 2026 di Ruang Dulohupa, Gubernuran Gorontalo, Kamis (1/10/2026). Dalam kesempatan itu, Gusnar hadir bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dan Asisten Ekonomi Pembangunan Jamal Nganro.
Rapat ini menjadi forum untuk mendorong percepatan pelaksanaan program bedah rumah di Provinsi Gorontalo. Gusnar menegaskan, evaluasi dilakukan agar pelaksanaan BSPS berjalan sesuai target sekaligus memastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat penerima.
Dari total 4.286 unit yang menjadi sasaran pada tahun 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan hingga akhir Desember. Gusnar menekankan pentingnya penilaian bersama terhadap proses program agar hambatan yang muncul bisa segera dicarikan solusi.
“Yang pertama adalah menyangkut pelaksanaan BSPS, istilah sehari-harinya adalah bedah rumah. Ini yang perlu kita evaluasi bersama,” ujar Gusnar dalam pembukaan rapat.
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, Elvira Rizkiah Monayo, memaparkan capaian progres BSPS. Menurut Elvira, dari 4.286 unit BSPS, sebanyak 3.084 unit atau 70,49 persen telah dicairkan.
Elvira menyebut capaian tersebut menempatkan Gorontalo sebagai provinsi dengan progres keuangan BSPS tertinggi secara nasional. Ia juga menjelaskan bahwa evaluasi tidak berhenti pada angka pencairan, tetapi menelusuri kendala teknis di lapangan.
Salah satu hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan produksi batako akibat sulitnya memperoleh bahan baku pasir selama musim kemarau. Elvira menguraikan, kebutuhan batako sekitar 1.400 unit untuk satu rumah, sehingga untuk 4.286 unit total kebutuhan mencapai sekitar 5,9 juta batako.
Berita Terkait
“Memang saat ini kami terkendala batako karena bahan bakunya sulit didapat. Kami optimistis di akhir Desember semuanya bisa selesai, tetapi membutuhkan dukungan seluruh stakeholder sampai ke pemerintah desa dan kelurahan,” jelas Elvira.
Untuk mempercepat sekaligus memperkuat pengawasan, pemerintah mendapatkan tambahan anggaran guna merekrut tenaga fasilitator atau pendamping masyarakat. Elvira menjelaskan, setiap pendamping akan mengawasi sekitar 30 unit rumah agar proses pelaksanaan lebih terpantau.
Selain pembahasan BSPS, rapat juga mendorong pelaksanaan Kredit Program Perumahan (KPP) melalui kolaborasi dengan perbankan dan asosiasi pengusaha. Program ini ditujukan untuk mendukung UMKM di sektor perumahan, baik dari sisi penyediaan maupun permintaan.
Dari sisi penyediaan, pembiayaan dapat dimanfaatkan pengembang, kontraktor, dan toko bangunan untuk pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, serta biaya konstruksi. Sementara dari sisi permintaan, KPP membantu pelaku UMKM untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha.
Rapat evaluasi turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dan Asisten Ekonomi Pembangunan Jamal Nganro, serta diikuti secara virtual oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kreshnariza Harahap. Langkah evaluasi dan penguatan pengawasan diharapkan memastikan target program tetap berjalan, meski dengan tantangan ketersediaan material di lapangan.
Gusnar menekankan bahwa rapat tidak hanya berhenti pada laporan progres, tetapi diarahkan untuk membaca alur pelaksanaan dari hulu ke hilir. Dengan penilaian bersama, pemerintah dapat mengidentifikasi bagian yang masih membutuhkan percepatan maupun penyesuaian di lapangan, sekaligus memastikan program bedah rumah tetap memberi dampak nyata bagi penerima manfaat.
Dalam upaya memperkuat kelancaran kegiatan, pemerintah juga mendorong sinergi antarinstansi hingga tingkat pemerintahan desa dan kelurahan. Dukungan tersebut diperlukan karena pelaksanaan masih menghadapi kendala ketersediaan material, khususnya untuk kebutuhan batako yang harus dipenuhi dalam jumlah besar. Penambahan fasilitator atau pendamping diharapkan membuat pengawasan lebih dekat, dengan pembagian tugas agar setiap pendamping memantau sekitar 30 unit rumah.
Selain BSPS, pembahasan KPP diarahkan pada penguatan kerja sama dengan pihak perbankan serta asosiasi pengusaha. Skema KPP dimaksudkan untuk mendukung UMKM di sektor perumahan melalui dua sisi sekaligus: pembiayaan untuk pihak penyedia seperti pengembang, kontraktor, dan toko bangunan, serta dukungan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pembelian, pembangunan, maupun renovasi rumah yang menunjang kegiatan usaha.
