jurnalistik.co.id – Pemain kriket Inggris yang mendaftarkan diri untuk Afghanistan Premier League (APL) T20 diminta menimbang dampaknya bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan sebelum memutuskan untuk ikut. Seruan itu muncul ketika turnamen waralaba putra pertama APL disiapkan berlangsung di Uni Emirat Arab pada akhir tahun ini.
Dalam laporan BBC Sport, para pemain yang terdaftar lewat draft yang dijadwalkan pada Oktober diingatkan untuk memikirkan “daughters, sisters or mothers”. Penekanan tersebut diarahkan khusus kepada pemain Inggris yang berencana bermain di liga T20 putra yang diselenggarakan Afghanistan Cricket Board.
Ollie Pope dan Luke Wood tercatat ikut mendaftarkan diri untuk draft tersebut. Nama lain dari Inggris yang juga terdaftar adalah Moeen Ali, Reece Topley, James Vince, Tom Kohler-Cadmore, serta Laurie Evans.
Keterlibatan sejumlah pemain ini terjadi meski England and Wales Cricket Board (ECB) menolak menjadwalkan pertandingan kriket putra bilateral dengan Afghanistan. Penolakan itu merujuk pada perlakuan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.
BBC Sport memahami kebijakan ECB tersebut tidak otomatis berlaku untuk turnamen waralaba. Dengan kata lain, pemain tetap dapat memutuskan sendiri apakah akan berpartisipasi. ECB juga diperkirakan akan mengeluarkan No Objection Certificates (NOCs) yang dibutuhkan pemain, dengan syarat turnamen disetujui oleh International Cricket Council (ICC).
Pihak Afghanistan Cricket Board telah mengajukan permohonan persetujuan kepada ICC untuk menyelenggarakan turnamen. Permohonan itu saat ini masih dalam pertimbangan. APL sendiri direncanakan menjadi turnamen lima tim, dan jadwal awalnya adalah 27 Desember.
ECB sebelumnya juga pernah menyinggung situasi di Afghanistan melalui istilah “gender apartheid”. Pada pertemuan terakhir Inggris dan Afghanistan di ajang 2025 Champions Trophy, terdapat seruan agar laga diboikot. Sejumlah anggota parlemen lintas partai juga mengajukan surat kepada ECB, ditandatangani 200 MPs.
Melalui BBC Sport, Tonia Antoniazzi—anggota parlemen dari Partai Buruh yang memimpin seruan tersebut—mengatakan pemain yang mempertimbangkan APL seharusnya memikirkan konsekuensi ikut serta dengan serius. Ia menyampaikan, “Why are we here again? Women and girls in Afghanistan are denied the same rights as those in our country, and the women’s team lives in exile,” dan menambahkan, “Does that not concern the players, especially those with daughters, sisters or mothers? ”
Berita Terkait
Antoniazzi juga menekankan harapannya agar ICC menolak memberikan pengesahan atas event tersebut. Ia berkata, “I hope the ICC refuses to sanction this event. Continuing to allow Afghanistan full-member status makes a mockery of its own membership criteria.”
Di luar isu NOCs dan persetujuan ICC, laporan tersebut juga menyertakan komentar dari Amnesty International. Felix Jakens mengingatkan pemain untuk menilai ulang keterlibatan mereka dalam turnamen yang diselenggarakan dewan kriket dari negara yang menurut Amnesty “has ‘erased women and girls from public life’”.
Jakens menyebutkan, “Since 2021, Afghan women have been banned from playing sport, and girls remain barred from education beyond the age of 11,”. Ia kemudian mengaitkan pertimbangan tersebut dengan dampak pesan yang tersampaikan kepada anak perempuan di Afghanistan: “Any English player considering the APL, and the ECB weighing their NOCs, should ask what message that sends to those girls.”
Amnesty juga mendorong pemain agar menggunakan platform dan pengaruhnya untuk mendesak perubahan. Jakens menegaskan, “And they should use their platform and influence to demand the Taliban reverse its assault on women’s rights, not stay silent while it continues.”
Draft APL tidak hanya diikuti pemain Inggris. Sejumlah pemain Irlandia dan Skotlandia, termasuk Jai Moondra dan Brandon McMullen, disebut turut mendaftar dalam draft tersebut.
Dalam konteks yang lebih luas, Afghanistan tercatat telah menjadi anggota penuh ICC sejak Juni 2017. Namun, pertimbangan mengenai hak perempuan dan anak perempuan menjadi sorotan saat turnamen putra dijalankan dengan standar persetujuan ICC, sementara situasi perempuan di Afghanistan terus mendapat kecaman internasional.
BBC Sport juga mengingatkan bahwa kriket putri Afghanistan dimainkan sebagai tim pengungsi sejak Taliban berkuasa. Tim tersebut didanai oleh ICC bersama dewan kriket dari Inggris, India, dan Australia. Pada bulan Juli, ICC memperpanjang pendanaan bagi tim perempuan Afghanistan hingga 2032 sekaligus memperkuat komitmen untuk memungkinkan tim tersebut berpartisipasi pada ajang kualifikasi di masa depan.
Dengan demikian, perdebatan yang muncul tidak berhenti pada pertanyaan teknis seputar NOCs dan jadwal APL, melainkan juga menyentuh bagaimana partisipasi pemain—khususnya dari negara yang selama ini menolak persetujuan hubungan bilateral—dibaca dalam situasi hak-hak perempuan yang dinilai sistematis dibatasi di Afghanistan.
