jurnalistik.co.id – Inggris dan Wales mulai menjalankan skema pembebasan dini bagi tahanan lebih awal untuk meredam risiko penjara mencapai kapasitas penuh. Rencana ini mengatur pelepasan dalam beberapa gelombang hingga Juni 2027.
Kementerian Kehakiman Inggris dan Wales menyebut sekitar 4.500 narapidana diperkirakan akan dibebaskan lebih awal hingga Juni 2027. Gelombang pertama menyasar 700 orang, dan rilis perdana dijadwalkan terjadi pada Kamis, sebagai bagian dari total 10 jadwal pelepasan yang berujung pada Juni 2027.
Pemerintah menegaskan narapidana yang dibebaskan akan tetap berada di bawah pengaturan pemantauan yang ketat. Langkah yang disebut termasuk perluasan penggunaan electronic tagging, guna membantu otoritas memonitor pergerakan mereka di tengah status mereka di komunitas.
Alasan utama yang disampaikan pemerintah berkaitan dengan kondisi kapasitas penjara yang kian menekan. Data Kementerian Kehakiman menunjukkan, per Senin terdapat 87.499 orang yang menjalani masa pidana. Angka itu membuat tingkat hunian berada di sekitar 98,2%.
Meski demikian, rencana pelepasan dini menuai kritik kuat dari pihak korban. Mereka mempertanyakan kemampuan Probation Service untuk melakukan pengawasan terhadap ribuan orang yang kembali ke masyarakat, sekaligus menyoroti potensi risiko keamanan bagi lingkungan sekitar.
Dalam struktur skema, narapidana yang dilepaskan pada tahap awal adalah mereka yang menjalani vonis hingga 19 bulan. Sementara itu, pelaku dengan kategori paling serius—yakni yang menjalani hukuman penjara tetap lebih dari 12 tahun—akan dilepas pada gelombang yang lebih akhir.
Menanggapi kekhawatiran publik, Menteri Keuangan James Murray menyampaikan di BBC Breakfast bahwa situasinya tidak memiliki jalan keluar yang mudah. Ia mengatakan, “I know the level of concern and maybe anger will be intense, and it’s worth me making clear that this is not a situation where there is any good solution – there’s just a series of very difficult choices we’ve got to take.”
Murray juga menyebut pemerintah “inherited a prison system on the brink”. Menurutnya, tanpa pelepasan lebih awal, negara akan menghadapi kondisi ketika “people who are arrested now can’t go behind bars”. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah telah disiapkan untuk membatasi pergerakan pelaku di komunitas, meski ia tidak bisa menjanjikan hasil tertentu.
Ia menyatakan, “I can’t guarantee exactly what will happen, but I can tell people we have done everything we can to reduce the amount of people being released as far possible.” Pemerintah, kata Murray, ingin mengurangi jumlah yang benar-benar dilepas lebih awal sejauh mungkin, tetapi tetap harus mengambil pilihan yang sulit.
Pola pelepasan dini juga bukan yang pertama kali diterapkan. Pemerintahan Konservatif sebelumnya pernah menjalankan program serupa yang membebaskan lebih dari 10.000 tahanan pada periode Oktober 2023 hingga September 2024.
Adapun kebijakan terbaru didorong oleh krisis kapasitas penjara yang berkelanjutan. Pemerintahan Keir Starmer memperkenalkan Sentencing Act yang mengatur perubahan waktu pelepasan berbasis proporsi masa hukuman. Skema itu menyebut pelaku yang seharusnya menghabiskan 40% atau 50% dari masa pidana di penjara akan dilepaskan setelah menjalani sepertiga, sedangkan mereka yang sebelumnya menjalani dua pertiga akan dilepaskan setelah menjalani setengah.
Jumlah target pelepasan dalam skema sempat dipatok sekitar 6.000, tetapi kemudian dipangkas menjadi lebih rendah setelah intervensi Perdana Menteri Andy Burnham untuk meninjau ulang syaratnya. Penyesuaian itu menghapus kelayakan untuk berbagai tindak pidana, termasuk semua bentuk manslaughter, kejahatan grooming, serta perbuatan yang menyebabkan atau membiarkan kematian seorang anak.
Menurut aturan yang berlaku, skema ini tidak diterapkan untuk hukuman indeterminate yang diberikan bagi pelanggaran paling serius, seperti pembunuhan, serta mensyaratkan penilaian dewan pembebasan bersyarat bahwa seorang tahanan dinilai aman untuk dilepas.
Berita Terkait
Kritik korban dan peringatan soal pengawasan
London Victims’ Commissioner Andrea Simon menilai pengecualian yang ada tidak mencakup sebagian pelaku yang rilisnya diperkirakan segera menjadi prospek yang menakutkan bagi korban. Ia menyampaikan, “[There is] no real reason to believe that an even shorter spell in prison will have dealt with the risk that their offender poses.” Simon juga menyoroti efektivitas electronic tagging.
Menurutnya, perangkat tersebut hanya “will tell you where someone is but it can’t stop them from doing something they shouldn’t be doing”. Ia menilai pemantauan tidak otomatis menghilangkan risiko terhadap korban.
Di sisi lain, Chief Inspector of Probation Martin Jones memperingatkan bahwa rezim pemantauan elektronik belum berjalan seiring kebutuhan yang meningkat. Ia menyebut program tersebut “not kept pace” dan dapat menciptakan “a false sense of assurance” bila kekurangan tidak segera ditangani.
Sejumlah tahanan yang baru dibebaskan berbicara kepada BBC. Salah satunya mantan sopir bus Michael Bogle, yang menggambarkan kondisi di Wandsworth Prison sebagai “awful”. Bogle mengatakan, “Tagging is better than prison,” dalam dukungannya terhadap skema pelepasan dini.
Namun tidak semua orang memiliki pandangan serupa. Ada yang menyatakan khawatir soal dukungan yang menanti di luar penjara. Seorang pria lain bahkan mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya akan dilepaskan hingga pagi hari pada Kamis, tepat saat proses pembebasan terjadi.
Kisah yang diceritakan korban juga menonjol dalam laporan. Kirsty Pellant, korban yang pelakunya diperkirakan akan dilepas pada bulan-bulan mendatang, menyebut vonis pelaku lima tahun dijatuhkan pada Januari 2025 setelah ia menemukan foto dirinya digunakan untuk membuat identitas palsu di internet dan menggambarkannya sebagai pekerja seks.
Pellant mengatakan ia sebelumnya mendapat jaminan bahwa pelaku tidak akan dilepas pada gelombang pertama, tetapi ia tidak diberi informasi kapan waktunya akan ditentukan. Ia menambahkan bahwa ketidakpastian itu membuat korban berada dalam posisi yang berbahaya: kebutuhan untuk siap dan mengetahui apa yang harus dihadapi.
Skema tersebut tetap memberi celah bagi otoritas untuk mengembalikan narapidana ke penjara jika mereka melanggar syarat lisensi, termasuk melakukan tindak pidana baru, menghubungi korban, atau tinggal di alamat yang tidak disetujui oleh otoritas.
Meski demikian, sejumlah lembaga swadaya mengkhawatirkan bahwa ketentuan lisensi berpotensi tidak cukup terlindungi dalam praktik. Refuge memperingatkan, “We know that license conditions are frequently breached by perpetrators”, dan menyatakan, “deeply concerned that newly released perpetrators will be able to continue their campaign of abuse” tanpa penegakan yang memadai.
Women’s Aid menyampaikan kekhawatirannya dari sisi kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Farah Nazeer menyebut skema ini dapat menggerus “incredibly low” kepercayaan tersebut sehingga “even greater numbers of women and children may be left without protection”.
Pemerintah juga memperkenalkan pembatasan zona. Skema ini memungkinkan Probation Service menetapkan bahwa seseorang hanya boleh bergerak dalam area geografis yang lebih sempit, sehingga peluang bertemu korban dapat dibatasi.
Namun, National Association of Probation Officers (Napo) menilai layanan itu justru “significantly under-staffed”. Serikat pekerja mengatakan, “You cannot solve the prisons crisis unless probation is fully functioning and provides a real alternative to custody.” Ian Lawrence, sekretaris jenderal Napo, juga mempertanyakan janji pemerintah untuk menambah staf Probation, dengan menyatakan ia “heard it all before”.
Proyeksi pemerintah tetap menunjukkan bahwa jumlah populasi penjara masih berpotensi naik mendekati 100.000 hingga akhir dekade, meskipun ada skema pelepasan dini. Dalam rencana kapasitas, pemerintah berjanji akan menggelontorkan ÂŁ7 miliar untuk program pembangunan penjara yang ditujukan menambah kapasitas 14.000 sel pada tahun 2031.
