Skema rilis dini berpotensi membebaskan penjahat berbahaya, Konservatif memberi peringatan

jurnalistik.co.id – Konservatif di Inggris memperingatkan bahwa skema rilis dini narapidana yang dipersiapkan pemerintah untuk mengatasi kelebihan kapasitas penjara berpotensi membuka peluang pelepasan pelaku yang dinilai berbahaya.

Peringatan itu disampaikan dalam konteks rencana perubahan pemulangan tahanan sejak Oktober, yang menurut pemerintah ditujukan untuk meredakan kepadatan di penjara Inggris dan Wales.

Shadow justice secretary Nick Timothy mengatakan kepada BBC bahwa pendekatan yang ditempuh pemerintah tidak cukup untuk mencegah pelepasan kelompok berisiko. Ia menilai ada cara lain yang disiapkan, sehingga ketika satu kategori berbahaya ditahan, kategori lainnya dapat menjadi sasaran rilis dini.

Timothy menyatakan bahwa untuk menghindari pelepasan lebih awal terhadap kelompok penjahat yang dianggap berbahaya, Andy Burnham “was ‘looking at releasing a different group of dangerous prisoners’” (sedang “melihat untuk melepas kelompok penjahat berbahaya yang berbeda”).

Pemicu perdebatan berasal dari rencana pemerintah soal rilis dini yang sebelumnya memicu kampanye keluarga korban. Perdana Menteri menyatakan pada akhir pekan bahwa setiap orang yang divonis karena pembunuhan tanpa sengaja (manslaughter) akan dikecualikan dari skema rilis dini narapidana, mengikuti kampanye dari keluarga PC Andrew Harper untuk menahan pelepasan dua pria yang dihukum terkait pembunuhannya pada 2019.

Pemerintah juga menyebut ruang penjara akan dicari melalui pelepasan sebagian narapidana yang menjalani hukuman tidak tentu, yang dikenal sebagai IPPs (indefinite sentences for imprisonment for public protection), serta melalui deportasi narapidana warga negara asing.

Jumlah rilis dini dipangkas, tetapi memunculkan pertanyaan kapasitas

Menurut rencana awal, sekitar 4.500 tahanan diperkirakan mulai dilepaskan dalam beberapa tahap (tranches) mulai Oktober. Targetnya adalah mengurangi masalah overkapasitas di balik penjara yang penuh.

Namun, jumlah yang akan dilepaskan mengalami penyesuaian setelah pemerintah menyatakan bahwa sejumlah kategori pelaku dikecualikan. Mereka termasuk para pelaku pemerkosaan, pihak yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran seksual anak yang serius, pelaku kejahatan yang berkaitan dengan grooming, dan kemudian juga mereka yang divonis manslaughter.

Timothy menilai pemangkasan jumlah itu membawa efek lanjutan terhadap rencana kapasitas penjara. Di sisi lain, Alex Davies-Jones, yang menjabat sebagai Victims Minister, menegaskan batasannya agar kebijakan tidak membahayakan publik.

Davies-Jones mengatakan kepada BBC: “We will do nothing that would risk the public or put the public at danger.”

Ia juga menyampaikan bahwa rencana perubahan akan mempertimbangkan risiko dan memastikan sistem peradilan pidana tetap berjalan.

Risiko pada IPPs: ‘By definition’ masih dipandang berbahaya

Timothy menekankan bahwa pelepasan narapidana yang menjalani IPPs justru memiliki risiko tersendiri. Ia menjelaskan bahwa IPPs diberikan kepada pelaku antara 2005 dan 2012 yang dinilai memiliki risiko signifikan untuk menyebabkan bahaya serius bagi masyarakat.

Dalam skema tersebut, hukuman tidak tentu ditetapkan. Setelah pelaku menjalani masa minimum, mereka hanya dapat dilepaskan bila Parole Board yakin bahwa tahanan tersebut tidak lagi perlu dikurung demi keselamatan publik.

Timothy menyatakan bahwa akibatnya, banyak narapidana tetap berada di penjara tanpa batas waktu. Ia menuturkan: “By definition, the people who are still in prison on those sentences are dangerous, because they’ve all been considered by independent expert assessors who have concluded that they are not safe to release and they would be a danger to the public.”

Ia juga mengakui bahwa selama pemerintahan konservatif sebelumnya, tidak cukup penjara dibangun.

Dalam penjelasannya, ia menyebut adanya vonis IPPs dalam sejumlah kasus berprofil tinggi. Salah satu yang disebut adalah Tracey Connelly, ibu dari Baby P, yang dipenjara pada 2009 setelah mengaku menyebabkan atau membiarkan kematian anaknya yang berusia satu tahun, Peter.

Data Kementerian Kehakiman (MoJ) yang dirujuk dalam pemberitaan menyebut terdapat 2.271 orang yang menjalani IPPs hingga Juni tahun ini. Dari jumlah itu, 856 orang tidak pernah dilepaskan karena Parole Board menilai tidak aman untuk melakukannya.

Timothy menilai penghentian hukuman tidak tentu bagi mereka yang masih menjalani masa tersebut memerlukan perundang-undangan baru, sehingga pembebasan ruang penjara dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Davies-Jones, yang berbicara dalam program Today di BBC Radio 4, menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah keselamatan publik. Ia mengatakan: “The government’s number one priority is to keep the public safe and in order to do that we need a functioning criminal justice system.”

Ia membela keputusan pemerintah untuk meninjau hukuman tidak tentu sebagai bagian dari upaya memastikan ketersediaan ruang penjara. Davies-Jones menambahkan: “We need to look at every case on its merits individually, and pass the appropriate legislation and we will do that responsibly and we will take our time to get it right,”.

Ia juga menyatakan bahwa pihak yang dilepaskan tetap akan dipantau.

Burnham: ada ‘common sense’ dan legislasi penutupan IPPs

Berbicara eksklusif kepada BBC Breakfast pada Minggu, Burnham mengatakan ia telah menerapkan “common sense” terhadap IPPs. Ia menuturkan: “I was faced with a situation where people on those sentences who have more than served their time, not being released when others who’ve committed very serious crimes being released early,”.

Burnham mengatakan pemerintah akan mengajukan legislasi untuk mengakhiri IPPs pada akhir periode Parlemen saat ini. Ia juga mengakui bahwa pada kelompok pelaku tersebut akan ada yang “pose a risk to communities” (membawa risiko bagi komunitas), serta menyebut pembentukan kelompok pengawasan lintas partai.

Di sisi lain, muncul pula pandangan yang lebih optimistis terhadap pelepasan sebagian narapidana yang menjalani IPPs.

Pandangan Buckland: kekhawatiran nyata ada, tetapi rekam pelanggaran lisensi juga dominan

Mantan menteri kehakiman konservatif Sir Robert Buckland menyampaikan bahwa memang ada pelaku yang menjalani hukuman tidak tentu yang merupakan bahaya nyata bagi publik, namun ia menilai kondisi tersebut “dwarfed” (kalah besar dibanding) kejadian ketika orang akhirnya kembali dipenjara karena melanggar ketentuan ketat lisensi.

Ia mencontohkan Shaun Lloyd, yang menjalani delapan tahun setelah dihukum karena perampokan jalanan. Setelah ia dibebaskan, karena status IPP, ia tetap berada dalam kondisi lisensi yang tidak tentu. Orang dalam kategori ini dapat dipanggil kembali ke penjara bila perilakunya melanggar aturan-aturan lisensi tersebut, meskipun pelanggaran itu tidak selalu berupa tindak pidana baru.

Ibunya, Shirley Debon, mengatakan kepada program Today bahwa putranya tidak pernah melakukan kejahatan kekerasan dan menyebut pemanggilan kembali yang terbaru sebagai “totally unfair” (sepenuhnya tidak adil).

Ketika Lloyd dipanggil kembali, menurut Debon, Lloyd sudah berhenti menggunakan narkoba dan sedang dekat menyelesaikan program magang. Debon juga melakukan kampanye yang lebih luas untuk penyelidikan terkait IPPs, dengan alasan bahwa menurutnya orang-orang “living in limbo” (hidup dalam ketidakpastian menggantung).

Sir Robert menyebut bahwa menelaah kasus pemanggilan kembali seperti yang dialami Lloyd dapat menjadi salah satu solusi. Ia menambahkan “a very good policy reason” (alasan kebijakan yang sangat baik) mengapa IPPs dihapus, yaitu karena skema itu “It did create uncertainty, not just for the prisoners but actually for the victims” (menciptakan ketidakpastian, bukan hanya bagi narapidana, melainkan juga bagi korban).

Langkah kapasitas: deportasi saat vonis dan pengaturan ulang penjara perempuan

Mengenai dampak keseluruhan perubahan pada skema rilis dini, Davies-Jones mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah masih menyiapkan kapasitas meski jumlah yang dilepaskan lebih sedikit. Ia menyatakan: “We will have capacity within the system with those numbers but it will be run very tight.”

Ia menuturkan rencana deportasi bagi warga negara asing saat vonis dijatuhkan serta pengalihan fungsi penjara untuk perempuan akan membantu mengatasi overkapasitas.

Davies-Jones berkata: “Our plan is to deport [foreign nationals] on sentencing so that they don’t serve a day at his Majesty’s and at the taxpayers pleasure.”

Ketika ditanya apakah pelaku tersebut akan menjalani hukuman setelah dideportasi, ia menjawab: “that would be for the determination of their country of origin”.

Untuk gambaran kondisi lapangan, pada 3 Agustus, jumlah populasi penjara di Inggris dan Wales tercatat 86.495, sekitar 97% dari kapasitas yang dapat digunakan.

Pada Selasa, Menteri Kehakiman Alex Norris diharapkan memperbarui Parlemen dengan detail lebih lanjut mengenai perubahan dalam skema rilis dini tersebut.