jurnalistik.co.id – Perdana Menteri Andy Burnham akhirnya mengumumkan perubahan skema pembebasan bersyarat yang awalnya menjadi target utamanya: ratusan narapidana yang semestinya bisa keluar lebih cepat akan tetap berada di balik jeruji. Langkah itu, menurut para pejabat, memang dipandang perlu—tetapi efeknya tidak datang tanpa konsekuensi.
Burnham menyatakan niatnya sudah lama dipersiapkan. Ia bahkan sudah memperluas daftar pihak yang tidak lagi memenuhi syarat pembebasan awal, dan berulang kali menyebut ingin melangkah lebih jauh. Namun, rincian perubahan yang kini membuat pengetatan tersebut bisa dilakukan tetap menjadi pertanyaan besar: apa yang berbeda sehingga kebijakan bisa digelontorkan sekarang?
Awal bulan ini, Kementerian Kehakiman sudah memberi peringatan soal risiko kapasitas penjara. Dalam konteks pengecualian tambahan, pemerintah mengingatkan bahwa upaya itu berpotensi membuat “prisons reaching capacity and collapsing”. Sebelumnya pula Burnham pernah mengatakan ia telah “pushed to the very limits of what is possible to do”, seolah menegaskan bahwa ruang gerak kebijakan berada di batas yang sangat ketat.
Dalam wawancara eksklusifnya dengan BBC Breakfast, Burnham menyoroti dua jenis langkah yang ia sebut memungkinkan intervensi terbaru. Pertama, ia menunjuk rilis narapidana yang terikat hukuman penjara seumur atau dengan vonis yang bersifat “indefinite sentences” yang tengah menjadi perdebatan. Kedua, ia menyinggung deportasi terhadap narapidana warga asing sebagai bagian dari mekanisme yang dianggap dapat ditata lebih tegas.
Selain perubahan berbasis kategori tersebut, pemerintah juga memahami perlunya menambah kapasitas secara fisik. Disebutkan bahwa kelebihan ruang akan diciptakan dengan segera memulai pekerjaan pembentukan sel-sel baru di penjara yang sudah ada. Tetapi, secara tenggat waktu, skema ini tidak bisa diperlakukan sebagai solusi instan.
Penghentian penerapan “indefinite sentences” membutuhkan rancangan undang-undang baru. Konsekuensinya, pembukaan ruang yang ditargetkan melalui perubahan hukum dapat memerlukan waktu bertahun-tahun. Di sisi lain, deportasi pelaku dari luar negeri dipandang juga tidak mudah dikejar dalam waktu singkat, karena tidak ada kesepakatan “returns agreements” baru yang diperkirakan bisa segera membuat proses berjalan lebih cepat.
Adapun rekayasa fasilitas penjara untuk menambah jumlah sel diperkirakan juga akan memakan waktu berbulan-bulan. Dengan kata lain, bahkan bila pengecualian diperlonggar, efek penahanan tambahan tetap akan menumpuk terlebih dahulu di sistem yang sudah menegang.
Pihak pemerintah sendiri mengakui bahwa dalam jangka pendek, Burnham pada dasarnya hanya dapat menindaklanjuti pengumumannya dengan membuat kondisi penjara semakin penuh. Estate penjara pria dewasa bahkan telah berjalan pada tingkat sekitar 98% kapasitas. Bagi sebagian kalangan di sektor penjara, penambahan kepenuhan ini bisa menjadi alasan untuk khawatir.
Meski demikian, Burnham pada akhirnya menilai ia harus mengambil tindakan. Dalam penjelasan internal, tambahan pengecualian yang ia umumkan digambarkan sebagai “political decision”. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat tekanan politik yang menguat—terutama terkait kemungkinan pembebasan lebih awal pelaku yang terkait kasus PC Andrew Harper.
Berita Terkait
Di lingkungan Burnham, terdapat persepsi bahwa kesalahan perhitungan politik pada awal masa pemerintahan Sir Keir Starmer menimbulkan kerusakan jangka panjang. Mereka berpendapat Sir Keir tidak pernah benar-benar pulih dari pertikaian awal mengenai isu fasilitas “freebies” dan pembayaran tunjangan biaya bahan bakar musim dingin, sembari mengaitkannya dengan sulitnya meredam dinamika politik setelah enam minggu pertama pemerintahan.
Kelompok inti Burnham menempatkan keberhasilan awal mereka pada minimnya kejadian besar yang tidak diinginkan selama enam minggu pertama masa pemerintahan. Bagi mereka, itu menjadi bukti bahwa operasi politik yang dijalankan lebih “slick”. Di saat yang sama, di Downing Street muncul kebingungan tentang betapa besarnya perhatian media terhadap isu pembebasan awal selama musim panas.
Salah satu alasan lain yang membuat tim Burnham terlihat lebih bersemangat menghadapi masa parlemen berikutnya adalah ritme pemberitaan yang akan berganti lebih cepat. Ketika jeda narasi berita mengalir lebih cepat, menurut mereka, sorotan cenderung tidak bertahan lama pada satu isu tertentu.
Setelah awalnya pemerintah bolak-balik mengenai apakah mereka mampu melakukan pengecualian lebih jauh, ibunda PC Harper kemudian menggambarkan penanganan situasi tersebut sebagai “a hash”. Penilaian itu mencerminkan ketegangan yang terasa, terutama karena keluarga korban tidak menginginkan langkah-langkah baru diumumkan secara bertahap lewat kebocoran ke media.
Karena itu, dipilih pendekatan pengumuman besar dalam satu kesempatan. Rencananya sempat terlihat akan hadir sebagai pernyataan parlemen dari menteri keadilan pada hari Selasa. Namun, Burnham memilih untuk menyampaikan kabar tersebut langsung dalam wawancara dengan BBC Breakfast.
Dari pemahaman yang beredar, Burnham ingin memberi kepastian secepat mungkin kepada para korban dan publik sambil mengantisipasi spekulasi yang terus berkembang. Keputusan membuat pengumuman utama di luar mekanisme parlemen, meski dianggap memberi kecepatan, juga membawa risiko politik tersendiri.
Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah kemungkinan memancing kemarahan Speaker Sir Lindsay Hoyle. Hoyle dikenal tidak menyukai bila pemerintah membuat pengumuman besar di luar Parlemen. Selain itu, langkah itu juga bisa menjadi bahan bagi kubu oposisi.
Pernyataan Burnham dinilai berpotensi memberi amunisi kepada pemimpin Konservatif Kemi Badenoch. Badenoch sudah lebih dulu menuduh Burnham sebagai “people pleaser”, seseorang yang kesulitan untuk mengatakan “no” ketika diminta. Tuduhan ini kemungkinan akan kembali diuji, terutama saat cerita lanjutan bermunculan tentang korban yang nantinya tetap harus menghadapi fakta bahwa beberapa pelaku masih berpeluang mendapatkan pembebasan lebih awal.
Meski Burnham menegaskan dirinya telah mendorong sistem sampai batasnya, sumber-sumber di Whitehall kini menekankan bahwa tidak akan ada pengecualian tambahan lagi. Dengan demikian, pengumuman terbaru diposisikan sebagai batas akhir dari langkah pengetatan yang bisa dilakukan dalam kerangka yang tersedia.
Di balik tujuan politik yang jelas, persoalannya tetap sama: perubahan kebijakan yang dibutuhkan untuk mengurangi tekanan kapasitas tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu keputusan. Pemerintah menghadapi jarak waktu yang panjang antara perancangan hukum, persiapan fasilitas, dan penataan ulang proses pendeportasian, sementara penjara sendiri sudah berdiri di angka yang sangat dekat dengan batas daya tampung.
