jurnalistik.co.id – Pemerintah Thailand menghentikan penerbitan izin baru terkait senjata api setelah penembakan pekan lalu di sekolah Nonthaburi. Langkah ini diumumkan segera menyusul insiden yang menewaskan sejumlah orang, sekaligus memperlihatkan tingginya kepemilikan senjata sipil di negara tersebut.
Pengetatan aturan dilakukan dengan menghentikan penerbitan izin baru untuk membeli maupun memiliki senjata api untuk sementara waktu. Di saat yang sama, pemilik senjata yang sudah ada dinyatakan tetap dilarang membawa senjata mereka di ruang publik.
Peristiwa bermula pada Jumat lalu di Debsirin Nonthaburi School, di luar Bangkok. Seorang siswa menembak kakek dan neneknya sendiri menggunakan pistol yang dimiliki sang kakek, sebelum kemudian menyerang guru serta murid di sekolah.
Menurut pihak berwenang, delapan orang tewas dalam serangan itu: kedua kakek-nenek, lima staf sekolah, dan seorang siswi berusia 12 tahun. Pelaku, yang berusia 14 tahun, juga tewas setelah penembakan.
Pihak kepolisian meyakini tersangka mungkin belajar menggunakan senjata melalui media sosial. Mereka menyebut adanya bukti bahwa pelaku menonton konten kekerasan secara daring dan menunjukkan minat kuat untuk mempelajari cara menangani senjata.
Penyelidikan juga mempertimbangkan faktor psikologis yang melatarbelakangi tindakan pelaku. Selain ketertarikan pada konten tersebut, polisi menilai kecemasan terkait studi dan persoalan keluarga turut bisa memengaruhi keputusan yang ia ambil.
Hingga ada pemberitahuan lebih lanjut, tidak ada izin baru yang diterbitkan untuk pembelian atau kepemilikan senjata api. Izin pembelian yang sudah ada tidak akan diperpanjang, meski sampai saat ini belum jelas bagaimana nasib izin kepemilikan yang sudah terbit.
Thailand sebelumnya telah menghentikan izin untuk membawa senjata di luar rumah pada akhir 2023. Aturan itu mengharuskan pemilik senjata menyimpan persenjataan di rumah atau menggunakannya di fasilitas menembak.
Berita Terkait
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan langkah untuk mendorong pemilik senjata yang tidak memiliki izin untuk menyerahkan senjata mereka. Perkiraan jumlah senjata ilegal di masyarakat mencapai sekitar empat juta unit, sehingga skema persuasif dipandang penting sebagai bagian dari respons pasca-insiden.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menyatakan langkah-langkah tersebut akan dipertahankan sambil pemerintah menyiapkan undang-undang pengendalian senjata yang baru. Rencana itu menekankan kontrol yang lebih ketat serta sanksi yang jauh lebih berat.
Selain pengetatan izin, para pendukung kebijakan pengendalian senjata juga menyerukan penilaian kesehatan mental sebagai bagian dari proses perizinan. Mereka juga meminta izin dievaluasi ulang secara berkala agar penerbitannya tidak bersifat sekali putus.
Anutin menyebut kontrol yang lebih ketat terhadap amunisi menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Sementara itu, Menteri Pendidikan mengusulkan adanya penyaringan di pintu masuk sekolah untuk mencegah siswa membawa senjata ke lingkungan pendidikan.
Kebijakan ini muncul di tengah kondisi Thailand yang memiliki salah satu tingkat kepemilikan senjata sipil tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dengan sekitar 10,3 juta senjata api berada dalam kepemilikan warga sipil, negara tersebut juga menghadapi persoalan kejahatan yang melibatkan senjata, sehingga perubahan regulasi dinilai menjadi respons langsung yang berupaya mengurangi risiko serupa di masa depan.
Dengan adanya penangguhan tersebut, otoritas berupaya membatasi akses senjata secara bertahap sambil menunggu kelanjutan proses hukum dan pembaruan regulasi. Larangan membawa senjata bagi pemilik yang sudah terdaftar di ruang publik juga dipertahankan selama masa transisi, sehingga risiko di lingkungan sosial dapat ditekan.
Di sisi lain, polisi menilai motif yang diduga muncul dari kombinasi minat terhadap konten kekerasan di internet dan tekanan personal yang ia hadapi. Penyelidikan juga menempatkan kecemasan terkait studi serta persoalan keluarga sebagai faktor yang berpotensi mendorong pelaku mengambil keputusan ekstrem, termasuk cara ia mempelajari penggunaan senjata.
Langkah-langkah lanjutan yang disiapkan pemerintah mencakup evaluasi kesehatan mental sebagai bagian dari proses perizinan, serta peninjauan berkala agar penerbitan izin tidak bersifat sekali putus. Pemerintah juga menyoroti kontrol yang lebih ketat terhadap amunisi, sementara usulan penyaringan di pintu masuk sekolah diharapkan dapat mencegah senjata dibawa ke area pendidikan.
