jurnalistik.co.id – Dampak sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran kini mulai terasa nyata di sektor transportasi udara. Meski begitu, sejumlah penerbangan internasional dari Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran masih berjalan sesuai jadwal.
Otoritas bandara menyampaikan bahwa layanan ke beberapa negara sahabat tetap beroperasi normal, di tengah gangguan yang meluas pada penerbangan sipil Iran. Pernyataan ini disampaikan pihak pengelola bandara, seperti dikutip dari Shafaq, Minggu (27/9/2026).
Menurut keterangan tersebut, rute penerbangan menuju Turki, Malaysia, China, Pakistan, Vietnam, serta Afghanistan sejauh ini tidak mengalami pemadaman. Penyesuaian yang terjadi lebih banyak terlihat pada jalur lain akibat tekanan sanksi.
Di saat bandara memastikan rute-rute tertentu tetap berlangsung, pihak pengelola juga mengakui adanya gelombang pembatalan pada penerbangan ke beberapa destinasi. Pembatalan itu terkait langsung dengan konsekuensi dari kebijakan sanksi yang diterapkan AS.
Rute yang semula dijadwalkan dan kemudian ditangguhkan mencakup Uni Emirat Arab (UEA), Irak, Oman, dan Georgia. Otoritas bandara menegaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan pemulihan agar jalur yang lumpuh dapat kembali dibuka secepat mungkin.
Langkah sanksi AS dan target di sektor penerbangan Iran
Pengetatan yang dilakukan Washington berakar pada sanksi tegas yang dijatuhkan oleh Departemen Keuangan AS pada 8 September. Dalam kebijakan tersebut, AS menargetkan 36 entitas yang terafiliasi dengan sektor penerbangan Iran.
Langkah itu disebut mencakup hingga 27 maskapai penerbangan komersial yang berasal dari Iran. Akibatnya, efek domino tidak hanya berhenti di dalam negeri, melainkan merembet ke aktivitas penerbangan di wilayah sekitar.
Situasi ini terlihat dari perubahan operasional penerbangan di negara tetangga. Dengan adanya tekanan sanksi, beberapa bandara di kawasan mulai mengambil langkah penyesuaian untuk mengikuti instruksi yang berlaku.
Dampak di Irak dan upaya negosiasi
Berita Terkait
Di Irak, Bandara Internasional Najaf mengumumkan penangguhan total penerbangan dari dan menuju Iran. Penangguhan itu berlaku mulai Jumat (25/9/2026) pukul 02.00 dini hari waktu setempat.
Langkah tersebut dilakukan menyusul instruksi resmi pemerintah. Meski demikian, pemerintah Irak tidak berhenti pada kebijakan penutupan sementara, melainkan menempuh langkah diplomasi.
Pada Sabtu (26/9/2026), Baghdad menyatakan sedang melangsungkan negosiasi langsung dengan pihak Washington. Negosiasi ini bertujuan memperoleh pengecualian (exemption) khusus bagi sejumlah bandara di Irak agar tetap dapat beroperasi sesuai kebutuhan.
Fokus pengecualian tersebut diarahkan pada aturan sanksi AS yang menarget maskapai penerbangan Iran. Dengan adanya ruang pengecualian, Irak berharap jalur penerbangan sipil yang penting dapat kembali berfungsi.
Dalam penjelasan yang disampaikan, pemulihan jalur penerbangan itu diharapkan mendukung mobilitas yang bersifat esensial. Di antaranya untuk keperluan pengobatan medis, pendidikan, kunjungan ziarah keagamaan, serta perjalanan penting lainnya.
Di tengah upaya negosiasi tersebut, Bandara Imam Khomeini tetap menyatakan beberapa rute internasional masih berjalan. Sementara itu, pembatalan pada sejumlah destinasi lain menunjukkan bahwa proses penyesuaian penerbangan masih berlangsung akibat tekanan sanksi AS.
Pihak pengelola bandara menyatakan akan terus berupaya memulihkan rute-rute yang terdampak, sehingga konektivitas penerbangan Iran ke beberapa tujuan dapat kembali pulih. Perkembangan berikutnya akan sangat ditentukan oleh respons kebijakan serta hasil perundingan yang sedang dijalankan.
Tekanan sanksi AS juga membuat operator penerbangan harus melakukan penilaian ulang terhadap rencana terbang, baik dari sisi kesiapan rute maupun kepastian kelanjutan jadwal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada titik awal keberangkatan, tetapi juga memengaruhi arus penerbangan di ruang udara kawasan yang saling terhubung.
Walau otoritas bandara menegaskan sejumlah tujuan masih dapat dijangkau, pengakuan adanya gelombang pembatalan menunjukkan bahwa proses penyesuaian sedang berjalan bertahap. Penangguhan jalur tertentu terlihat sebagai bagian dari upaya mengurangi gangguan, sementara pemulihan diarahkan pada pembukaan kembali rute yang sempat ditangguhkan.
Dalam pembahasan di Irak, pengecualian yang dicari diarahkan agar beberapa bandara tetap bisa melayani aktivitas yang dianggap esensial. Dengan alasan tersebut, negosiasi dengan Washington diposisikan bukan sekadar untuk memulihkan konektivitas, melainkan juga untuk memastikan perjalanan penting tetap dapat berjalan, termasuk kebutuhan pengobatan medis, pendidikan, dan ziarah keagamaan.
