jurnalistik.co.id – Petani kurma di Tepi Barat yang berada di kawasan permukiman Israel menilai larangan impor barang permukiman oleh Inggris akan berdampak langsung pada pasar mereka. Di tengah persiapan panen, mereka juga menimbang respons yang mungkin dilakukan menghadapi sanksi baru di Eropa.
Langkah Inggris itu diumumkan sebagai bagian dari kebijakan yang mereka sebut “comprehensive reset” terhadap Israel, setelah tindakan serupa dilakukan beberapa negara Eropa. Pemerintah Inggris menyatakan akan melarang impor barang-barang dari permukiman, sekaligus mengambil tindakan terhadap perusahaan maupun individu yang memberikan layanan bagi perluasan permukiman.
Negara-negara lain juga disebut berpotensi mengikuti, termasuk Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia. Palestina, menurut laporan itu, mendukung larangan perdagangan tersebut.
Namun, Israel membalas dengan nada keras. Menteri Luar Negeri Israel menyebut langkah Inggris sebagai “hostile” dan “big mistake”, serta mengumumkan serangkaian tindakan balasan. Salah satu yang disebut adalah penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur.
Dampak pada bisnis kurma dan persaingan pasar
Di Lembah Yordan, petani permukiman seperti Avigdor Arbel—yang berasal dari permukiman Mesua—mengatakan produknya terutama dijual ke Eropa, selain ke Amerika Serikat dan kini juga India. Ia menyatakan sektor tersebut siap menghadapi larangan baru terhadap barang dari permukiman.
Arbel menilai seruan boikot membuat pelaku bisnis selalu mencari jalur lain. Ia mengatakan, “As soon as we have a situation of pressure and boycotts, we always break out and look for other markets”. Menurutnya, bila pasar di Eropa benar-benar tertutup, mereka akan menemukan destinasi baru: “So, I believe that if we get to a situation in which there’s no place to sell my fruits in Europe, we’ll find other markets.”
Di sisi Palestina, hambatan yang dirasakan lebih berlapis. Abdul Halim Abu Omar, seorang petani Palestina di al-Ouja, secara langsung menyebut hasil panen yang ia miliki buruk: “These are rubbish.” Ia juga mengatakan akar persoalannya bukan semata akses pasar, melainkan keterbatasan air, “It’s because we lack water”.
Ia menyatakan sekitar setengah pohon kurma di wilayah itu tidak berbuah, dan pada tahun ini pohon-pohon yang dirawatnya hanya menerima kurang dari sepertiga kebutuhan air agar dapat tumbuh. Kondisi itu membuat sebagian produk sulit memenuhi standar untuk diperdagangkan.
Air, akses, dan klaim soal perpindahan sumber daya
Masalah air sudah lama menjadi sorotan di Tepi Barat. Perjanjian-perjanjian antara para pihak pada era 1990-an, menurut laporan itu, meninggalkan kesenjangan pasokan antara warga Israel dan Palestina. Otoritas Israel, sebagaimana disebut, umumnya memprioritaskan kebutuhan untuk permukiman ketimbang kebutuhan warga Palestina.
Dalam konteks wilayah pedesaan di Lembah Yordan yang berada di bawah kontrol keamanan dan sipil Israel, pemukim ekstrem juga disebut mengambil alih beberapa mata air. Laporan tersebut menyebut Administrasi Sipil Israel mengatakan mereka menjaga “continuous contact” dengan Otoritas Air Palestina serta membantu perbaikan infrastruktur air.
Bagi eksportir lokal Palestina, situasinya semakin sulit saat panen tiba. Momen Sinokrot, yang menjalankan Palestine Gardens, bekerja dengan 55 petani kurma di Lembah Yordan untuk menjual hasil ke sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris. Ia menilai pembatasan perdagangan dari lebih banyak negara dapat menahan laju pertumbuhan permukiman.
Sinokrot menggambarkan kerentanan petani di lapangan. Ia mengatakan, “Settlers are very active in the Jordan Valley… and they are not obeying any laws or rules or anything even from the Israeli army itself,” serta menambahkan, “They are going to the fields of the growers, they are stealing from them, and they are controlling more and more land.”
Berita Terkait
Ia menautkan hambatan itu pada dukungan negara bagi permukiman dan akses pasar global yang lebih mudah bagi pihak permukiman, sehingga petani Palestina kesulitan bersaing. Di saat yang sama, bisnis Palestina menghadapi pembatasan dan biaya lebih tinggi untuk mengekspor melewati perbatasan yang berada di bawah kendali Israel.
Kekerasan dan perluasan permukiman yang disebut meningkat
Di bagian lain, perluasan permukiman juga terus berjalan. Pemerintah Israel, menurut laporan itu, memiliki tujuan menyingkirkan gagasan negara Palestina merdeka—sebagian dari formula perdamaian jangka panjang yang dikenal sebagai solusi dua negara.
Namun, laporan tersebut juga menyebut kekerasan permukim terhadap warga Palestina meningkat dan mencapai level tertinggi versi PBB, yaitu “an all-time high”. Dengan munculnya pos-pos permukiman baru yang juga dinilai ilegal menurut hukum Israel, serangan berulang disebut menargetkan warga Palestina setempat, terutama komunitas Badui dan komunitas penggembala.
Pada Januari, disebutkan sekitar 600 warga di Ras Ein al-Ouja harus melarikan diri dari rumah mereka setelah pelecehan intens oleh permukim garis keras yang sering mendapat dukungan pasukan keamanan Israel. Peristiwa itu disebut sebagai perpindahan paksa terbesar komunitas Palestina dalam tiga tahun terakhir.
Di bulan Maret, laporan itu juga menyinggung serangan yang lebih brutal ketika seorang gembala Palestina dipukuli dan diserang secara seksual saat penggerebekan malam di Khirbet Humsa.
Posisi Inggris dan respons politik Israel
Dalam pernyataan di parlemen, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan “a set of facts on the ground had been created” untuk membuat solusi dua negara tidak mungkin, sementara “settler terrorism is rampant”. Ia juga mengutip Ephraim Sneh, mantan menteri kesehatan Israel dan brigadir jenderal yang telah pensiun, yang menyebut pemerintah Inggris sepakat bahwa terjadi “ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists,” dan bahwa Israel telah “turned a blind eye” atau bahkan mendukung.
Miliband menyatakan ada perubahan kebijakan penting: pemerintah Inggris kini setuju dengan opini penasihat Mahkamah Internasional 2024 bahwa pendudukan Israel “is unlawful”. Ia menambahkan konsekuensinya harus tercermin pada hubungan ekonomi yang dipilih Inggris dengan wilayah pendudukan.
Ia juga menegaskan, “I do not believe that the British people want us supporting the occupation by accepting products from settlements in our shops and supermarkets.”
Di sisi Israel, Gideon Saar merespons cepat pengumuman Inggris dengan menyebutnya “morally distorted” dan “a blatant interference in the affairs of a sovereign state and in its electoral process,” merujuk pada pemilihan umum Israel yang berlangsung pada akhir Oktober. Ia mengumumkan “a series of Israeli countermeasures”, termasuk penutupan konsulat Inggris di Yerusalem dan penarikan perwakilan Inggris dari International Gaza Support Center (IGSC) di Kiryat Gat.
Saar juga menyampaikan peringatan, “The message to every government that harms us is clear: whoever acts against Israel, Israel will act against them, and they will lose their influence and relevance in the region”.
Selain itu, laporan menyebut Israel mengusir dua diplomat Belanda dari IGSC pada bulan lalu setelah Belanda melarang perdagangan dari permukiman. Disebutkan pula bahwa negara-negara Eropa lain yang sudah lebih dulu menerapkan larangan barang permukiman atau pembatasan perdagangan termasuk Irlandia, Spanyol, dan Belgia dengan alasan kewajiban hukum.
Di Lembah Yordan, sementara keputusan kebijakan bergulir, data yang dipaparkan menggambarkan skala permukiman. Disebutkan lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat (tidak termasuk Yerusalem Timur yang dianeksasi), berdampingan dengan tiga juta warga Palestina. Laporan itu juga mencatat ada 340 pos permukiman dan 146 permukiman yang secara resmi diakui pemerintah Israel, menurut kelompok anti-permukiman Israel Peace Now.
Di bawah regulasi Inggris dan Uni Eropa, barang dari permukiman juga diwajibkan memiliki label. Komoditas pertanian yang kerap diekspor mencakup mangga, alpukat, herba, dan anggur.
