jurnalistik.co.id – Di Lembah Yordan, para petani kurma di Tepi Barat sedang menimbang dampak kebijakan baru dari Inggris terkait barang-barang dari pemukiman Israel. Di musim panen, waktu untuk memetik hasil terasa semakin dekat, sementara rencana pemasaran mulai ditata ulang menghadapi ketidakpastian.
Pada tahun ini, saat kebun-kebun bersiap menuju hasil panen yang diharapkan, para pekebun juga menyiapkan diri menghadapi sanksi Barat baru terhadap pemukiman. Inggris mengumumkan larangan impor atas barang-barang pemukiman, sekaligus berencana mengambil langkah terhadap perusahaan dan individu yang menyediakan layanan bagi perluasan pemukiman—sebagai bagian dari apa yang disebut pemerintah Inggris sebagai “comprehensive reset” kebijakan terhadap Israel setelah langkah serupa dari beberapa negara Eropa.
Dalam pengumuman tersebut, negara-negara seperti Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia juga menyatakan niat memperkenalkan pembatasan nasional atau mendukung pembatasan Eropa terkait perdagangan barang dengan pemukiman. Sikap itu mendapat dukungan kuat dari pihak Palestina, tetapi Israel menolaknya. Menteri luar negeri Israel menyebut langkah itu “hostile” dan kemudian mengumumkan sejumlah tindakan balasan.
Larangan impor dan respons Israel
Tindakan balasan Israel mencakup penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur. Israel juga mengumumkan penghilangan perwakilan Inggris dari International Gaza Support Center (IGSC) yang berbasis di Kiryat Gat, sebuah lembaga yang mengoordinasikan gencatan senjata yang rapuh di Jalur Gaza. Israel menegaskan pesan yang sama dalam nada peringatan bahwa siapa pun yang “merugikan” mereka akan menghadapi respons dari Israel.
Menariknya, langkah Inggris ini juga disebut memicu ketegangan baru dalam hubungan keduanya. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, merespons cepat dengan menyebut langkah Inggris “morally distorted” dan sebagai “a blatant interference in the affairs of a sovereign state and in its electoral process,” merujuk pada pemilihan umum Israel di akhir Oktober. Saar menyatakan “a series of Israeli countermeasures,” termasuk penutupan konsulat dan penghapusan perwakilan di IGSC.
Selain itu, pada bulan sebelumnya Israel mengusir dua diplomat Belanda dari IGSC setelah Belanda melarang perdagangan dari pemukiman. Negara-negara Eropa lain yang telah lebih dulu menerapkan larangan barang pemukiman atau pembatasan perdagangan—dengan argumen bahwa itu merupakan kewajiban hukum—di antaranya Irlandia, Spanyol, dan Belgia. Dengan demikian, keputusan Inggris dipandang menambah tekanan pada lanskap hubungan Israel dan negara-negara yang lebih ketat terhadap perdagangan pemukiman.
Di ruang parlemen Inggris, Sekretaris Luar Negeri Ed Miliband mengatakan bahwa rangkaian fakta di lapangan telah tercipta “to make the two-state solution unviable,” sambil menambahkan bahwa “settler terrorism is rampant.” Miliband mengutip Ephraim Sneh, mantan menteri kesehatan dan pensiunan brigadir jenderal, yang menyatakan pemerintah Inggris “agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists,” dan bahwa pemerintahan Israel “turned a blind eye” atau bahkan mendukung.
Miliband juga menyebut adanya perubahan signifikan dalam kebijakan Inggris. Ia menyatakan Inggris kini sepakat dengan opini penasehat Mahkamah Internasional (ICJ) 2024 bahwa pendudukan Israel yang berlanjut “is unlawful.” Konsekuensinya, katanya, harus tercermin dalam hubungan ekonomi yang dipilih Inggris terhadap wilayah yang diduduki. Ia menegaskan, “I do not believe that the British people want us supporting the occupation by accepting products from settlements in our shops and supermarkets.”
Dampak di tanah: panen, air, dan akses pasar
Di lapangan, Lembah Yordan digambarkan sebagai hamparan subur yang mencakup hampir 30% dari Tepi Barat. Komoditas ekspor utama dari kebun petani pemukim maupun petani Palestina di wilayah itu adalah kurma Medjool. Bagi sebagian pekebun Palestina, musim ini justru menjadi bukti langsung soal tekanan lingkungan dan distribusi sumber daya.
Abdul Halim Abu Omar, petani Palestina di al-Ouja utara Yerikho, memperlihatkan sebagian hasilnya dengan kalimat tegas: “These are rubbish.” Ia lalu membuang segenggam kurma kuning yang mengering dan keriput dari pohon di kebun tempat ia bekerja. Menurutnya, sekitar setengah dari pohon kurma di area tersebut tidak menghasilkan buah.
Abu Omar mengaitkan kondisi itu dengan kekurangan air. Ia mengatakan tahun ini pohon-pohon yang ia rawat menerima kurang dari sepertiga kebutuhan air agar bisa tumbuh dengan baik. Akar masalah akses air, menurut uraian, telah lama menjadi persoalan di Tepi Barat: perjanjian-perjanjian transisi pada akhir 1990-an meninggalkan disparitas air antara Israel dan Palestina, dan otoritas Israel biasanya memprioritaskan kebutuhan pemukim dibanding kebutuhan warga Palestina.
Berita Terkait
Dalam periode belakangan, di wilayah pedesaan Lembah Yordan—yang sebagian besar berada di bawah kontrol keamanan dan sipil Israel—para pemukim ekstremis juga mengambil alih beberapa mata air. Sementara itu, Administrasi Sipil Israel menyatakan kepada BBC bahwa mereka menjaga “continuous contact” dengan Otoritas Air Palestina dan membantu perbaikan infrastruktur air.
Musim panen ini membuat jumlah kurma yang layak tampil untuk diekspor menjadi terbatas. Abu Omar memiliki sedikit kurma yang sesuai untuk diekspor melalui Momen Sinokrot, eksportir lokal. Perusahaannya, Palestine Gardens, bekerja dengan 55 petani kurma di Lembah Yordan untuk menjual ke sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris. Sinokrot meyakini bahwa jika lebih banyak negara melarang perdagangan dari pemukiman, pertumbuhan pemukiman bisa ditekan.
Ia menilai aktivitas pemukim di Lembah Yordan sangat intens. Sinokrot mengatakan para pemukim tidak mematuhi apa pun—mulai dari aturan—“even from the Israeli army itself.” Dalam pengamatannya, mereka mendatangi kebun petani, “stealing from them,” sambil mengendalikan semakin banyak lahan. Narasinya menunjukkan bahwa isu ekonomi dan isu akses lahan saling terkait di tingkat lapangan.
Di sisi lain, bisnis Palestina menghadapi pembatasan serta biaya yang lebih besar ketika mengekspor melewati perbatasan yang dikendalikan Israel. Dari sudut pandang politik, pihak Palestina menginginkan hamparan tanah subur di Lembah Yordan—sepanjang perbatasan Tepi Barat dengan Yordania—sebagai bagian dari negara masa depan yang mereka harapkan, bersama wilayah Tepi Barat lainnya dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Petani kurma pemukim: siap beralih pasar, namun tak percaya pemukiman akan ditinggalkan
Di sisi pemukiman Israel, Avigdor Arbel—petani kurma dari pemukiman Mesua—menjual hasilnya terutama ke Eropa, namun juga ke Amerika Serikat dan kini ke India. Ia menolak anggapan bahwa sektor akan lumpuh oleh larangan baru. Arbel menyebut boikot seperti itu “really disgusting.” Namun yang lebih penting, ia mengaku sektor sudah siap menghadapi kebijakan Inggris.
Ia mengatakan, “As soon as we have a situation of pressure and boycotts, we always break out and look for other markets.” Ia menambahkan keyakinannya bahwa jika tidak ada lagi tempat menjual buahnya di Eropa, mereka akan mencari pasar lain: “So, I believe that if we get to a situation in which there’s no place to sell my fruits in Europe, we’ll find other markets.”
Meski demikian, dampak kebijakan itu tetap diposisikan sebagai tantangan bagi arus perdagangan yang selama ini berjalan. Arbel juga tidak meyakini Israel akan melepaskan Lembah Yordan. Ia tinggal di sana sejak 1970-an, dan menyebut bahwa setelah Israel merebut Tepi Barat dari Yordania dalam Perang Timur Tengah 1967, pemerintah Israel mulai mendorong warganya pindah ke wilayah itu untuk menanggapi risiko keamanan di sepanjang perbatasan.
Secara demografi, lebih dari 500.000 orang Israel tinggal di pemukiman di Tepi Barat—tidak termasuk Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel—bersama sekitar tiga juta warga Palestina. Menurut Peace Now, terdapat 340 pos pemukiman di wilayah Palestina beserta 146 pemukiman yang diakui secara formal oleh pemerintah Israel.
Pada saat yang sama, narasi konflik juga terus menjadi bagian dari realitas di lapangan. Kekerasan pemukim terhadap Palestina, menurut PBB, telah meningkat hingga “an all-time high.” Pos-pos pemukiman baru—yang juga dinilai ilegal berdasarkan hukum Israel—bermunculan di puncak bukit Lembah Yordan yang tandus, diikuti serangan berulang terhadap warga Palestina setempat, terutama komunitas Bedouin dan komunitas penggembala.
Peristiwa Januari disebut menjadi contoh besar perpindahan paksa: “last of some 600 villagers” meninggalkan rumah di Ras Ein al-Ouja setelah tekanan dan pelecehan intens dari pemukim garis keras yang sering didukung oleh pasukan keamanan Israel. Ini disebut sebagai perpindahan terbesar satu kali untuk komunitas Palestina dalam tiga tahun terakhir. Pada bulan Maret, pemukim Israel juga disebut “brutally beat and sexually assaulted” seorang gembala Palestina dalam penggerebekan malam di Khirbet Humsa.
Dalam konteks perdagangan, aturan Inggris dan Uni Eropa mensyaratkan pelabelan untuk barang-barang dari pemukiman. Di antara hasil pertanian yang umum diekspor adalah mangga, alpukat, rempah, dan anggur. Dengan latar tersebut, diskusi tentang sanksi Inggris tidak berhenti pada aspek kebijakan luar negeri, tetapi langsung menyentuh praktik produksi, akses air, cara pemasaran, serta peluang bersaing di pasar—terutama bagi pihak yang memiliki keterbatasan untuk mengekspor.
Baik petani pemukim maupun eksportir Palestina sama-sama menghadapi kenyataan bahwa hubungan ekonomi dapat berubah cepat. Arbel memandang tekanan dan boikot sebagai momentum untuk menemukan pasar lain, sementara Sinokrot berharap pembatasan perdagangan dari pemukiman bisa memperlambat pertumbuhan pemukiman. Di tengah jarak yang tidak kecil antara harapan dan rute perubahan pasar, musim panen di Lembah Yordan menjadi semacam cermin: di mana air, lahan, dan kebijakan internasional bertemu dalam keputusan-keputusan harian para pekebun.
