jurnalistik.co.id – Seorang janda asal Inggris, Joyce Thomas (78), mengatakan dirinya tengah menghadapi ancaman deportasi dari Swedia setelah pemerintah menilai permohonan izin tinggalnya datang terlambat terkait aturan pasca-Brexit.
Thomas, seorang pensiunan perawat, tinggal di Swedia bersama suaminya selama 22 tahun sebelum suaminya meninggal akibat kanker tiga tahun lalu. Ia menyebut kondisi mentalnya memburuk karena ketidakpastian proses yang sedang berlangsung.
“This is absolute hell,” kata Thomas dari rumahnya di Swedia. Ia menambahkan, “I can’t sleep, I can’t eat. You get up in the morning, you don’t know what’s going to happen.”
Menurut Thomas, pemerintah Swedia memberi tenggat agar ia berangkat secara sukarela, dengan penetapan batas waktu baru pada hari Selasa. Ia juga masih menunggu keputusan dari pihak pemerintah meski proses hukum telah ditempuh lewat upaya banding.
Ia menyatakan pihak pengacara sedang berargumen menolak rencana deportasi, namun ia belum menerima kepastian sikap dari pemerintah. Thomas mengatakan kemungkinan harus meninggalkan anaknya, cucunya, sahabat-sahabatnya, serta makam suaminya menjadi beban yang sulit ditanggung.
“I’m tired, I really am tired and I’m not young anymore,” ujarnya. “Where is the empathy? I’ve lived here for more than 20 years – I’ve got friends, I’ve got family.”
Dalam pernyataannya kepada BBC, menteri migrasi Swedia menyebut pemerintah akan “examine whether there are measures we can take to make the process easier for those affected” akibat beberapa konsekuensi dari persetujuan penarikan (EU-UK withdrawal agreement). Pernyataan tersebut menegaskan adanya kemungkinan penyesuaian proses bagi pihak yang terdampak.
Perubahan aturan muncul setelah Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 January 2020. Saat itu, warga Inggris tidak lagi diperlakukan sebagai warga Uni Eropa, sehingga mereka tidak dapat tinggal di Swedia dengan status hak tinggal yang sama seperti sebelumnya.
Selama masa transisi, warga Inggris masih bisa mengajukan status tinggal berdasarkan withdrawal agreement antara Inggris dan Uni Eropa hingga periode tersebut berakhir pada 31 December 2021. Thomas mengatakan ia dan suaminya tidak mengetahui bahwa mereka perlu mengajukan permohonan saat aturan baru mulai berlaku.
Menurut Thomas, ia baru mendapat penjelasan mengenai kewajiban pengajuan setelah mencoba masuk kembali ke Swedia pada tahun 2023. Setelah itu, ia mengajukan berbagai permohonan serta melakukan banding, tetapi semuanya ditolak.
Badan pemerintah Swedia yang menangani urusan migrasi, Migrationsverket, menurut Thomas pernah menyampaikan tenggat keberangkatan sukarela terbarunya pada bulan lalu. Dalam keterangannya, batas waktu itu ditetapkan pada 8 September.
Berita Terkait
Thomas tetap menunggu jawaban dari pemerintah meski proses upaya hukum sedang berjalan. Ia menilai penetapan waktu keberangkatan sukarela itu membuat situasinya semakin sulit karena ia harus hidup menunggu keputusan tanpa kepastian.
Data Eurostat yang dikutip dalam laporan BBC menunjukkan bahwa antara tahun 2021 dan 2025 terdapat 2,490 warga negara Inggris yang diperintahkan untuk meninggalkan Swedia. Angka tersebut disebut hampir setara dengan sepertiga dari lebih dari 7,500 warga Inggris yang juga diperintahkan keluar dari 27 negara anggota Uni Eropa dalam rentang waktu yang sama.
Terkait kasus Thomas, Migrationsverket menyatakan tidak dapat memberi komentar tanpa persetujuan yang bersangkutan. Badan itu juga tidak merespons pertanyaan mengenai jumlah warga Inggris yang berisiko deportasi.
Namun, Migrationsverket disebut pernah menyampaikan kepada The Guardian bahwa “458 British citizens had been deported or forcibly removed since Brexit.” Angka itu dipakai untuk menggambarkan skala penegakan setelah Inggris keluar dari Uni Eropa.
Laporan BBC juga mengaitkan sejumlah kasus lain yang muncul setelah Brexit. Pada bulan lalu, sebuah keluarga pernah menceritakan kepada BBC bahwa ayah mereka terancam penghapusan status tinggal setelah lebih dari dua dekade di Swedia, meski kondisi kesehatan ayah tersebut mengalami demensia dan vascular parkinsonism serta menjalani perawatan penuh waktu.
Menanggapi situasi yang lebih luas, Johan Forssell—menteri migrasi Swedia—menyatakan bahwa kerangka yang sedang berlaku merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Ia mengatakan, “it will therefore look closely at the situation and examine whether there are measures we can take to make the process easier for those affected.”
Forssell tidak menjelaskan kasus Thomas secara spesifik. Namun ia menegaskan pendekatan pemerintah, dengan mengatakan “the government believes the rules should be applied generously.”
Ia juga menyatakan, “The UK is a very important partner for Sweden, and we want British citizens who live and work in Sweden to be able to remain here.” Selain itu, Forssell menambahkan bahwa pihaknya tengah berdialog dengan otoritas terkait untuk memahami langkah yang mungkin dilakukan.
“We are currently in dialogue with the relevant Swedish authorities to get a clearer picture of what measures may be possible,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah Inggris, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (Foreign, Commonwealth & Development Office) menyampaikan respons mereka kepada BBC. Pernyataannya berbunyi: “We welcome the statement from the Swedish authorities that they will look at this issue. We are ready to support them in doing so.”
Dengan tenggat keberangkatan yang telah ditetapkan, Thomas kini berada pada fase menunggu keputusan pemerintah Swedia. Ia berharap upaya hukum yang sedang ditempuh dapat mengubah arah proses, terutama agar ia tidak harus berpisah dari keluarganya dan lokasi terakhir suaminya dimakamkan.
Dalam kesehariannya, Thomas menggambarkan ketegangan yang terus berulang akibat ancaman deportasi tersebut. Baginya, yang paling berat bukan hanya proses administratif, melainkan juga bayangan harus meninggalkan kehidupan yang telah ia bangun selama lebih dari dua dekade di Swedia.
