jurnalistik.co.id – Reform mengumumkan kesepakatan politik baru dengan partai sayap kanan Prancis, National Rally (RN), terkait rencana mengembalikan migran yang mencoba menyeberangi Selat Inggris dengan kapal kecil.
Kesepakatan tersebut dipaparkan saat konferensi tahunan Reform di Birmingham, setelah sebelumnya partai itu menyatakan bakal melakukan intersepsi kapal dan mengembalikan para migran ke pelabuhan di Prancis apabila mereka memenangkan kekuasaan.
Dalam dokumen yang diperkenalkan di acara utama, RN dipimpin oleh Jordan Bardella sebagai Presiden partai, dan ia menandatangani “memorandum of understanding” yang menjadi dasar kesepakatan dengan Reform.
Bardella menyampaikan kepada para delegasi bahwa pemerintahan RN akan “do everything in its power to ensure that France is no longer the gateway for illegal migration into the United Kingdom”. Ia juga menekankan komitmen kerja sama dengan pemerintahan Reform yang berpotensi terbentuk untuk menekan migrasi ilegal.
Skema yang ditawarkan menyebutkan bahwa pihak Prancis “ordinarily accept” orang-orang yang ada di kapal, lalu mereka akan direpatriasi ke negara asal. Dalam konteks ini, Marine Le Pen—yang saat ini menjadi pemimpin RN—menginginkan Jordan Bardella untuk menjadi Perdana Menteri bila ia memenangkan jabatan.
Memorandum of understanding itu pada intinya menyatakan: “The United Kingdom will intercept boats which have launched from French shores and entered British territorial waters and will return the persons on board to France.” Selanjutnya, dokumen tersebut menambahkan bahwa “France will ordinarily accept these persons, who will be repatriated to their home country in accordance with the law in force in France concerning expulsion.”
Berita Terkait
Dalam konferensi berita, muncul pertanyaan mengenai apakah kata “ordinarily” berarti tidak semua migran akan diterima oleh Prancis. Menanggapi tantangan itu, Nigel Farage menyebut penggunaan istilah tersebut sebagai “legalese”. Ia berargumen bahwa rumusan tersebut tidak akan mengundang insentif baru bagi para penyelundup, sehingga “in very, very short order the business model is broken”.
Farage juga menggambarkan kesepakatan itu sebagai “historic document” yang, menurutnya, akan “stop the boats forever”. Ia menargetkan bahwa tujuan tersebut menjadi salah satu janji kunci Reform untuk dicapai dalam 100 hari pertama pemerintahan yang dipimpin partai tersebut.
Sekretariat dokumen ini juga menegaskan bahwa memorandum politik yang diumumkan di konferensi Reform berpotensi berkembang menjadi perjanjian yang lebih mengikat secara hukum di antara dua pemerintahan mendatang—dengan syarat kedua pihak sama-sama menang kekuasaan.
RN dan Marine Le Pen saat ini disebut berada di posisi terdepan dalam jajak pendapat menjelang pemilihan presiden yang berlangsung pada April tahun depan, sedangkan pemilihan parlemen Prancis dijadwalkan pada 2029.
Dalam penjelasan yang menyertai dokumen tersebut, pihak RN dan Reform menggambarkan kerja sama sebagai langkah yang berangkat dari pembagian peran: Inggris melakukan intersepsi atas kapal yang sudah meninggalkan pesisir Prancis dan masuk ke perairan teritorialnya, sementara Prancis menyiapkan penerimaan lanjutan untuk orang-orang yang berada di kapal tersebut sebelum akhirnya dipulangkan ke negara asal.
Jordan Bardella juga menempatkan isu ini sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk menutup celah migrasi ilegal. Ia menyampaikan bahwa arah kebijakan yang disiapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi diarahkan untuk menekan alur keberangkatan dan mengurangi insentif bagi upaya penyelundupan.
Di sisi lain, muncul klarifikasi publik atas frasa yang memakai istilah “ordinarily”. Nigel Farage menilai pemilihan kata itu dimaksudkan sebagai detail hukum, bukan membuka ruang bagi penafsiran yang longgar. Ia menekankan bahwa jika mekanisme pengembalian berjalan sesuai rumusan dokumen, maka “model” penyelundupan tidak lagi punya daya tarik, sehingga target “menghentikan kapal” ingin dicapai pada awal masa pemerintahan yang dijalankan RN.
