jurnalistik.co.id – Israel menolak rencana perdamaian Gaza versi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berisi 15 poin, dengan alasan syarat keamanan yang diajukan belum terpenuhi. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu setelah perdebatan yang terus berlangsung di tengah konflik di wilayah tersebut.
Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa penarikan pasukan militer Israel tidak akan dilakukan sampai Hamas meletakkan persenjataan secara “genuinely” (benar-benar). Ia mengatakan keputusan tersebut menjadi bagian dari posisi resmi pemerintah di forum kabinet pada Minggu lalu.
Dalam pernyataannya, Netanyahu menyatakan, “Israel rejects the 15-point document,”. Menurutnya, militer Israel “will not carry out any withdrawal until Hamas is genuinely disarmed and will continue to thwart threats against our forces and our citizens”.
Netanyahu menempatkan isu persenjataan Hamas sebagai syarat utama sebelum Israel mempertimbangkan langkah militer apa pun. Ia juga menolak gagasan bahwa proses yang terjadi bisa dianggap setara dengan pemenuhan syarat keamanan.
Rencana yang disebutkan dalam dokumen 15 poin tersebut berangkat dari pengumuman Trump terkait kesepakatan pada bulan lalu. Dalam penjelasan dari “Trump’s Board of Peace,” disebut ada kesepakatan untuk “complete disarmament” (pelucutan senjata secara menyeluruh) bagi Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya di Gaza.
Namun, Hamas menyatakan penyerahan senjata berat tidak dapat dilakukan tanpa pemenuhan tuntutan lain dari pihaknya. Hamas menyebut penyerahan persenjataan bergantung pada penghentian “all forms of aggression” dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Perbedaan syarat itulah yang membuat rencana tersebut sulit masuk ke tahap implementasi di lapangan. Di sisi lain, Israel telah melanjutkan serangan di Gaza sejak menyetujui gencatan senjata awal di wilayah itu pada Oktober lalu.
Netanyahu menilai urutan tindakan yang diusulkan tidak sesuai dengan yang menurutnya realistis dan dapat diverifikasi. Ia menyampaikan bahwa Hamas harus melakukan pelucutan senjata terlebih dahulu sebelum Israel menarik pasukan dari Gaza.
Dalam kesempatan itu, Netanyahu menyatakan bahwa tidak boleh ada istilah yang membuat pelucutan senjata diperlakukan sebagai sesuatu yang tampak, tetapi tidak substansial. Ia menyinggung perlunya menolak skenario berupa “fictitious disarmament”.
Berita Terkait
Ia juga menyebut sedang berdiskusi dengan pejabat Amerika Serikat mengenai langkah lanjutan. Netanyahu mengatakan, “They have ideas; some of them are acceptable to us and some are not, and we know how to stand our ground on these matters”.
Penolakan tersebut muncul pada momen politik yang sensitif bagi pemerintahan Netanyahu. Sejumlah tekanan internal berasal dari sekutu-sekutunya yang berada di sayap kanan, yang menuntut agar pemerintah mengambil langkah baru, termasuk menggelar pemungutan suara kabinet untuk mengakhiri rencana Gaza.
Salah satu yang secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan adalah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir. Ia menilai draf tersebut “not acceptable,” sehingga posisi pemerintah menghadapi penolakan ganda dari dalam dan kebimbangan dari pihak yang berkonflik.
Rencana versi Trump ini juga dipandang sebagai pukulan tambahan bagi inisiatif perdamaian Gaza yang diumumkan pada September tahun lalu. Dalam rancangan tersebut, disebut ada pembentukan Board of Peace untuk mengawasi pelaksanaan, termasuk aspek pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, serta rencana rekonstruksi Gaza.
Sebelum penolakan Netanyahu diumumkan, Trump juga menyampaikan bahwa upaya ini merupakan langkah besar menuju keamanan yang bertahan. Ia mengutarakan “a monumental step toward lasting peace and security” setelah Hamas menyatakan telah menerima rencana pelucutan senjata untuk Gaza.
Meski begitu, pernyataan Hamas memperlihatkan bahwa kesediaan di pihaknya belum menghapus kondisi yang mereka ajukan. Hamas tetap mengaitkan penyerahan senjata berat pada penghentian “all forms of aggression” dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Dengan demikian, perbedaan inti berada pada urutan dan substansi tindakan: pihak Israel menempatkan pelucutan senjata sebagai prasyarat sebelum penarikan, sedangkan Hamas menautkan langkah itu dengan pengakhiran agresi dan penarikan pasukan. Ketidaksamaan pada bagian tersebut membuat rencana 15 poin tidak segera menemukan titik temu.
Netanyahu kemudian menegaskan kembali bahwa diskusi yang sedang berlangsung bertujuan mencari format yang masih bisa diterima oleh pemerintahnya, tanpa mengubah garis prinsip yang telah ditetapkan. Sikap tersebut, menurutnya, dimaksudkan agar keamanan pasukan serta warga tidak dikorbankan dalam proses menuju kesepakatan.
Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa upaya diplomatik di sekitar Gaza masih menghadapi hambatan mendasar, terutama di soal “genuinely disarmed” versus interpretasi pelucutan senjata yang dianggap tidak benar-benar substantif. Di tengah tekanan politik menjelang pemilihan di Israel, pemerintah tampak memilih untuk mempertahankan posisi kerasnya.
Netanyahu juga menyiratkan bahwa keputusan pemerintah bukan semata respons atas draf tertentu, melainkan soal kemampuan memastikan keamanan setelah setiap langkah dilakukan. Selama Hamas belum dianggap “genuinely” melucuti persenjataan, Israel menyatakan penarikan tetap tidak akan dijalankan.
