jurnalistik.co.id – Pangeran ‘Abdul Mateen menyampaikan penekanan kuat agar konflik di Gaza berhenti secara permanen, sekaligus mendorong langkah nyata dari komunitas internasional untuk mempercepat penyelesaian isu Palestina.
Seruan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution yang berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81 di New York, pekan lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Pangeran Mateen menegaskan dukungan Brunei terhadap terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan rujukan pada perbatasan sebelum 1967. Ia juga menyebut Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Ia menyerukan penghentian konflik secara permanen serta dibukanya akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Menurutnya, diperlukan langkah konkret untuk mewujudkan solusi dua negara secara berkelanjutan.
Mengutip Borneo Bulletin yang terbit Senin (28/9/2026), pernyataan Pangeran Mateen juga menempatkan diplomasi sebagai kunci. Ia menekankan bahwa upaya internasional perlu bergerak dari wacana menuju tindakan yang dapat diukur.
Selain membahas arah solusi dua negara, Pangeran Mateen turut menyoroti pentingnya tata cara penyelesaian konflik yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Dalam forum koordinasi para menteri luar negeri negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ia menekankan perlunya diplomasi bersama dan keterlibatan yang lebih kuat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait isu Palestina.
Ia juga menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional, sekaligus menegaskan perlunya penjagaan kedaulatan serta integritas wilayah Lebanon. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap warga sipil menjadi salah satu fokus yang disampaikan dalam berbagai pernyataan selama rangkaian pertemuan tersebut.
Berita Terkait
Menurut Pangeran Mateen, komunitas internasional harus mengambil langkah-langkah nyata untuk menjaga integritas wilayah Palestina dan mempercepat implementasi solusi dua negara.
Di luar pembahasan isu Palestina, Pangeran Mateen menjalani sejumlah pertemuan bilateral saat agenda UNGA berlangsung. Ia bertemu Sekretaris Jenderal Persemakmuran Shirley Ayorkor Botchwey guna membahas persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Kepala Pemerintahan Persemakmuran yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.
Ia juga melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Selanjutnya, Pangeran Mateen turut bertemu sejumlah pejabat lain, termasuk Presiden Majelis Umum PBB Dr Khalilur Rahman.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, ia juga berdialog dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi, serta Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Pembicaraan dengan Sergey Lavrov mencakup hubungan diplomatik Brunei-Rusia yang telah memasuki 35 tahun, hubungan ASEAN-Rusia, dan pentingnya menjaga sentralitas ASEAN dalam isu regional maupun global.
Pangeran Abdul Mateen juga menempatkan keberhasilan implementasi solusi dua negara pada konsistensi arah kebijakan luar negeri, termasuk mendorong agar setiap seruan yang muncul dalam forum internasional disertai langkah lanjutan yang jelas. Ia menekankan bahwa proses diplomasi perlu dapat dilihat hasilnya, bukan berhenti pada pernyataan.
Dalam penyampaian pandangannya, ia menggambarkan bahwa isu Palestina berkaitan dengan kebutuhan akan tata kelola konflik yang berlandaskan hukum. Karena itu, forum-forum koordinasi—termasuk pertemuan para menteri luar negeri dalam kerangka OKI—dinilai penting untuk menyatukan posisi dan memperkuat peran PBB dalam upaya penyelesaian.
Selain itu, Pangeran Mateen menyoroti dimensi perlindungan warga sipil dan pentingnya menghormati kedaulatan negara-negara yang terdampak, khususnya terkait integritas wilayah Lebanon. Seruan tersebut muncul sebagai bagian dari rangkaian pembahasan dalam berbagai pertemuan pada periode UNGA, dengan fokus agar keamanan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama.
Pada agenda di sela Sidang Majelis Umum PBB, ia menyampaikan diskusi bilateral yang menyinggung berbagai kerja sama. Mulai dari pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Brunei bersama Sekretaris Jenderal Persemakmuran untuk persiapan konferensi tingkat tinggi kepala pemerintahan Persemakmuran pada November 2026, hingga dialog dengan mitra dari Oman, Turki, Iran, dan Rusia, pembahasan ditempatkan untuk memperkuat hubungan dan koordinasi diplomatik.
