jurnalistik.co.id – Reform UK menyatakan bahwa, bila partai itu berkuasa, mereka ingin mengutamakan pekerja muda kelahiran Inggris dalam alokasi perumahan sosial. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memberi prioritas kepada kelompok lain, dengan target penguatan pasokan hunian yang dinilai lebih terjangkau.
Dalam rencana yang akan dipaparkan pada konferensi pers Senin, Wakil Ketua Reform Richard Tice menyebut partainya berencana membangun 50.000 rumah sosial terjangkau setiap tahun. Reform menegaskan rencana tersebut tidak membutuhkan pajak baru maupun penambahan pinjaman.
Tice menyatakan prioritas diberikan kepada pekerja yang lahir di Inggris dan berusia di bawah 35 tahun saat penetapan penerima perumahan sosial. Selain itu, Reform juga menyebut akan mengutamakan mantan anggota militer serta pasangan menikah yang memiliki anak.
Labour kemudian mengkritik gagasan itu dengan menyebut rencana Reform “unserious and unworkable”. Juru bicara Labour juga menuduh Reform mendorong “gimmicks and division”, serta menyatakan rencana itu “go after long-term UK residents that have contributed to our country”.
Tice sendiri menempatkan kebijakan tersebut sebagai upaya menegaskan prioritas pada pekerja muda asal Inggris. “It is time for us to prioritise young British workers, and that is what our policy is about,” ujar Tice pada Minggu.
Menurut Tice, pengalaman profesionalnya di bidang pengembangan properti menjadi dasar perumusan kebijakan tersebut. Ia mengatakan, “I have spent my entire career in property development, as a private citizen I have led companies which delivered thousands of new homes.”
Dalam konteks pemerintahan, Tice menyatakan akan berusaha mengurangi hambatan menuju kepemilikan rumah bagi generasi penyewa. Ia menegaskan, “In government I will break down the barriers to getting generation rent onto the housing ladder.”
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu mendorong pembangunan rumah agar kebutuhan tempat tinggal anak muda dapat terpenuhi. “It is time for us to get Britain building” dan “our young people the homes they deserve,” tambahnya.
Untuk menggambarkan lanskap penerima perumahan sosial, English Housing Survey mencatat komposisi kewarganegaraan penghuninya. Data menunjukkan warga Inggris atau Irlandia membentuk 88,5% dari kepala rumah tangga utama yang menempati rumah sosial pada 2024/25, sehingga sekitar 11,5% kepala rumah tangga utama berasal dari non-UK atau non-Irlandia.
Berita Terkait
- Wali kota Inggris dapat wewenang ‘call-in’ atas keputusan izin perencanaan dewan (mulai 150 rumah, ruang komersial 15.000 m², bangunan 30 m)
- Misbakhun: Fokusmaker SOKSI Perkuat Kaderisasi untuk Regenerasi Partai Golkar
- Newscast BBC Sounds: Popularitas Andy Burnham Benar-benar Terbukti, atau Hanya Efek ‘Baru’?
Reform memperkirakan terdapat 540.000 rumah sosial yang ditempati oleh warga asing. Dari sudut pandang Labour, kritik yang dilontarkan berfokus pada kelayakan berbagai kelompok serta risiko dampak sosial dari desain kebijakan Reform.
Labour menolak gagasan Reform dan menegaskan perumahan sosial sudah “tightly controlled”. Juru bicara Labour menyatakan bahwa “Illegal migrants, asylum seekers and migrants on student or work visas are not eligible for social housing.”
Labour juga menyebut rencana Reform menargetkan warga UK yang telah lama tinggal tetapi bukan warga negara Inggris, termasuk pekerja NHS. “It would leave more families at risk of homelessness and drive up use of temporary accommodation at the taxpayers’ expense,” demikian pernyataan Labour, sambil menambahkan bahwa kebijakan itu “would also mean renegotiations with the EU, resulting in years of wrangling.”
Di sisi lain, Partai Konservatif mengaitkan kebijakan Reform dengan upaya mengejar ketertinggalan arah kebijakan luar negeri dan perumahan. Mereka menilai Reform “trying to catch up” dan menyebut rencana Konservatif akan mengizinkan warga Irlandia dan sejumlah warga negara Uni Eropa tetap tinggal di perumahan sosial, yang menurut mereka dapat “free up around 230,000 homes”.
Sir James Cleverly, sekretaris perumahan bayangan, turut menegaskan posisi tersebut. Ia menyatakan, “The Conservatives have already set out comprehensive plans to ensure British nationals are at the front of the queue for social housing. Now Reform are trying to catch up.”
Cleverly juga menggarisbawahi prinsip kepemilikan rumah. “We also believe in a home owning society and that those who work hard should be able to buy their own home, without unnecessary barriers standing in their way,” tambahnya.
Sementara itu, Liberal Democrat juga menilai kebijakan Reform memiliki muatan yang berpotensi merugikan. Juru bicara Liberal Democrat, Gideon Amos, menyebut rencana Reform sebagai “a cruel gimmick”.
Kritik-kritik itu muncul di tengah rangkaian kebijakan Reform yang sebelumnya juga menyinggung penerima perumahan sosial. Reform pernah mengumumkan rencana untuk mengusir warga asing dari perumahan sosial, yang mendapat sorotan dari Shelter. Organisasi tersebut menilai solusi yang dibutuhkan justru pembangunan lebih banyak rumah, bukan “changing the order of the queue” atau “stoking division”.
Selain itu, Reform juga sebelumnya menyebut akan menghapus status indefinite leave to remain untuk migran. Dengan pengumuman kebijakan prioritas usia dan kelahiran ini, Reform berupaya memusatkan pembahasan pada siapa yang lebih dulu memperoleh akses rumah sosial serta bagaimana pendanaan pasokan hunian terjangkau dapat dijalankan.
