jurnalistik.co.id – Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada mengutuk rencana proyek pemukiman Israel di bagian Tepi Barat yang diduduki, khususnya area E1 di timur Yerusalem.
Dalam pernyataan bersama yang dipublikasikan pada Kamis, mereka menyebut keputusan itu “unacceptable” serta mendesak Israel “menarik rencana tersebut segera”.
Desakan di tengah kondisi keamanan yang rapuh
Pernyataan itu menyoroti bahwa saat ini Tepi Barat berada dalam ketidakstabilan serius, dengan tingkat kekerasan oleh pemukim terhadap warga sipil yang disebut mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka juga menyinggung adanya pembatasan yang serius terhadap ekonomi Palestina.
Menurut negara-negara Eropa dan Kanada tersebut, rencana pemukiman tidak hanya menjauhkan wilayah dari upaya menuju perdamaian, tetapi juga semakin merongrong posisi internasional Israel.
Kontrak proyek yang dipersoalkan terkait rencana membuka tender untuk pembangunan sekitar 1.200 unit rumah pemukiman. Langkah ini memicu kecaman baru dari kekuatan besar Barat.
Kelompok negara tersebut menegaskan, seluruh pemukiman di Tepi Barat dinilai ilegal menurut hukum internasional.
Dalam konteks sejarahnya, mereka menyebut bahwa di bawah tekanan internasional, Israel sempat menahan diri selama puluhan tahun terhadap rencana pembangunan di E1, yang berada di sebelah timur Yerusalem.
Namun, berbagai pihak—termasuk sejumlah sekutu dan pihak Palestina—menilai perkembangan ini dapat menjadi pukulan besar bagi harapan solusi dua negara.
Berita Terkait
UN Sekretaris Jenderal dalam pernyataan terpisah juga menyatakan rencana E1 menghadirkan ancaman “eksistensial” bagi berdirinya negara Palestina yang berkesinambungan. Pernyataan itu selaras dengan sikap Menteri Luar Negeri Belgia yang turut menyebut adanya ancaman serupa.
Adapun di sisi Israel, kecaman dari Menteri Luar Negeri Inggris pada Kamis—sebelum itu—mendapat respons penolakan dari Menteri Luar Negeri Israel.
Sementara itu, meskipun ada gugatan ke pengadilan dari kelompok Palestina Badui yang tinggal di area tersebut serta dari kelompok-kelompok perdamaian Israel, Kementerian Perumahan Israel tetap menerbitkan tender pada Rabu. Tender tersebut mencakup 1.234 dari 3.401 unit rumah yang sebelumnya disetujui pemerintah Israel pada Agustus tahun lalu.
Proyek yang dimaksud menempati sekitar 12 kilometer persegi (4,6 mil persegi), membentang di antara Yerusalem Timur dan pemukiman Maale Adumim.
Batas waktu pengajuan penawaran ditetapkan pada 19 Oktober. Tenggat ini jatuh hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum Israel pada 27 Oktober, sehingga disebut membuat lebih sulit bagi pemerintahan berikutnya untuk membatalkan tender yang sudah dikeluarkan.
Dalam pengungkapan rencana pada awalnya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich—yang digambarkan sebagai ultranasionalis dan penggaris pemukiman—pernah menyatakan gagasan tentang negara Palestina “sedang dihapuskan”.
Israel, menurut data yang disebut dalam laporan ini, telah membangun sekitar 160 permukiman yang menampung 700.000 warga Yahudi sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada Perang Timur Tengah 1967. Di samping permukiman tersebut, diperkirakan 3,3 juta warga Palestina tinggal berdampingan.
Meski mendapat penentangan internasional yang kuat, pemerintah-pemerintah Israel yang berturut-turut tetap membiarkan pembangunan dan perluasan pemukiman berjalan.
Ekspansi tersebut disebut meningkat tajam sejak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada akhir 2022, memimpin koalisi sayap kanan yang pro-pemukim. Selain itu, perluasan itu juga berlangsung di masa perang Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.
Penentang proyek E1 memperingatkan rencana itu akan secara efektif menghambat pembentukan negara Palestina. Mereka menyebut E1 dapat memotong bagian utara Tepi Barat dari selatan, sekaligus mencegah berkembangnya kawasan perkotaan Palestina yang berkesinambungan dan menghubungkan Ramallah, Yerusalem Timur, serta Bethlehem.
