jurnalistik.co.id – Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 dengan fokus pada dua kebutuhan utama: peningkatan kesejahteraan guru non-ASN dan penguatan kompetensi tenaga pendidik.
Dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat pada Jumat (14/8/2026), Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyampaikan bahwa pos untuk kesejahteraan guru non-ASN ditetapkan sebesar Rp 14,9 triliun.
Atip menjelaskan, penambahan alokasi ini sejalan dengan bertambahnya jumlah guru yang sudah memiliki sertifikasi, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta. Ia menegaskan komitmen tersebut melalui pernyataan, “Peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar Rp 14,9 Triliun,” ucap Atip.
Anggaran kesejahteraan guru non-ASN dan dukungan sertifikasi
Besaran Rp 14,9 triliun diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN pada tahun 2027. Dengan kerangka tersebut, pemerintah berharap dukungan bagi tenaga pendidik yang telah tersertifikasi dapat berjalan lebih baik dari sisi kesejahteraan.
Selain aspek kesejahteraan, pemerintah juga menempatkan perhatian pada pengembangan kemampuan guru. Pada bagian tersebut, anggaran pendidikan diarahkan untuk memperkuat kompetensi guru pada area tertentu yang dianggap strategis.
Atip menyebutkan penguatan kompetensi difokuskan pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA), serta pelaksanaan pembelajaran mendalam dan digitalisasi. Dengan rincian tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 152,14 miliar untuk mendukung peningkatan kompetensi guru.
Rincian pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Pada 2027, pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ditetapkan mencapai Rp 61,1 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp 55,51 triliun digunakan untuk menjalankan sejumlah program strategis nasional.
Berita Terkait
Program-program strategis yang dimaksud antara lain revitalisasi sekolah, program wajib belajar pada jenjang sekolah dasar tanpa biaya, bantuan sekolah, dan berbagai program lainnya. Komposisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan tidak hanya menyentuh pengembangan SDM, tetapi juga perbaikan layanan dan ekosistem pendidikan.
Nilai pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut merupakan bagian dari RAPBN 2027 yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan APBN 2026 yang mencapai Rp 3.842,7 triliun.
Prioritas delapan program dalam RAPBN 2027
Dalam RAPBN 2027, arah anggaran pemerintah disusun untuk mendukung delapan program prioritas. Delapan fokus tersebut meliputi kedaulatan pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, serta penanggulangan kemiskinan.
Dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan anggaran 2027 tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan agenda pembangunan yang lebih luas. Penetapan pos kesejahteraan guru non-ASN serta program peningkatan kompetensi guru menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan.
Dari sisi implementasi, penggabungan dukungan kesejahteraan dan penguatan kapasitas diharapkan dapat membantu tenaga pendidik menjalankan pembelajaran yang lebih bermutu. Pemerintah juga menyoroti kebutuhan pembelajaran mendalam dan digitalisasi sebagai unsur penting dalam pengembangan kompetensi guru.
Seiring pelaksanaan anggaran pada 2027, fokus pada guru non-ASN yang telah tersertifikasi dan penguatan kemampuan guru pada bidang STEM, MIPA, pembelajaran mendalam, serta digitalisasi diharapkan mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Pemerintah juga menilai kebutuhan dukungan tersebut semakin relevan karena guru non-ASN yang telah meraih sertifikasi terus bertambah. Kenaikan jumlah guru bersertifikat itu mencakup tenaga pendidik di sekolah negeri maupun swasta, sehingga kebijakan kesejahteraan ditujukan agar perubahan kondisi tersebut dapat diiringi peningkatan dukungan pada tahun 2027.
Selain kesejahteraan, penajaman kapasitas diarahkan pada aspek yang dianggap memberi dampak pada kualitas proses belajar. Fokus penguatan meliputi pengembangan kemampuan pada STEM, penguatan MIPA, pembelajaran mendalam, serta upaya digitalisasi, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 152,14 miliar. Pendekatan ini ditempatkan sebagai bagian dari prioritas pendidikan dalam kerangka RAPBN 2027 yang juga memuat kedaulatan pangan, energi dan air, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, serta penanggulangan kemiskinan.
