jurnalistik.co.id – Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan pada 2027 sebesar Rp 61,1 triliun, dengan fokus peningkatan kesejahteraan guru non-ASN. Dalam penjelasannya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyebut alokasi tersebut diarahkan untuk memastikan dukungan yang lebih baik bagi tenaga pendidik.
Atip menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat pada Jumat (14/8/2026) sore. Ia menjelaskan, kenaikan anggaran kesejahteraan guru non-ASN sejalan dengan bertambahnya jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar Rp 14,9 Triliun,” ucap Atip dalam konferensi pers tersebut.
Rp 14,9 triliun untuk kesejahteraan guru non-ASN
Anggaran sebesar Rp 14,9 triliun itu menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk memperkuat sisi kesejahteraan dalam kebijakan pendidikan tahun 2027. Atip menekankan kaitan alokasi tersebut dengan kondisi guru yang telah tersertifikasi, yang jumlahnya disebut terus bertambah.
Dengan demikian, pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan sebagai komponen yang menonjol dalam paket anggaran pendidikan. Penjelasan ini juga menunjukkan bahwa fokus tidak hanya pada program, tetapi pada penguatan dukungan bagi kategori guru non-ASN.
Penguatan kompetensi: STEM, MIPA, pembelajaran mendalam, dan digitalisasi
Selain kesejahteraan, anggaran pendidikan 2027 juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Pemerintah menyebut penguatan tersebut terutama menargetkan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), matematika, serta ilmu pengetahuan alam (MIPA).
Dalam rincian arah pengalokasian, pemerintah juga menyoroti pembelajaran mendalam serta digitalisasi sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi. Dari total program peningkatan kompetensi, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 152,14 miliar.
Berita Terkait
Melalui desain program tersebut, pemerintah menempatkan materi dan pendekatan pembelajaran sebagai unsur yang ikut dikembangkan. Adapun tujuan yang disampaikan adalah mendorong kemampuan guru agar lebih siap menghadapi kebutuhan pembelajaran modern, termasuk melalui transformasi digital.
Gambaran pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2027 mencapai Rp 61,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 55,51 triliun digunakan untuk menjalankan sejumlah program strategis nasional.
Pemerintah menyebut beberapa contoh program strategis yang didukung, antara lain revitalisasi sekolah, program wajib belajar pada jenjang sekolah dasar tanpa biaya, bantuan sekolah, serta program lainnya. Artinya, rencana anggaran pendidikan tidak berdiri sendiri pada satu komponen, melainkan terhubung dengan rangkaian program yang lebih luas.
RAPBN 2027 dan arah delapan program prioritas
Penetapan RAPBN 2027 menjadi bagian dari kerangka kebijakan yang lebih besar. Pemerintah menyampaikan nilai RAPBN 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun, yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Nilai tersebut disebut meningkat dibandingkan APBN 2026 yang mencapai Rp 3.842,7 triliun. Dalam RAPBN 2027, anggaran pemerintah diarahkan untuk mendukung delapan program prioritas, yaitu kedaulatan pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, serta penanggulangan kemiskinan.
Dari paparan itu, anggaran pendidikan 2027 terlihat menempati posisi penting dalam salah satu program prioritas RAPBN. Pemerintah mengaitkan rincian pendidikan dengan tujuan yang lebih luas dalam kerangka delapan prioritas, sekaligus menegaskan kesejahteraan guru non-ASN dan peningkatan kompetensi sebagai dua fokus yang dibawa dalam tahun anggaran 2027.
Dalam penjelasan itu, pemerintah menautkan kenaikan anggaran ke kondisi nyata di lapangan. Bertambahnya jumlah guru non-ASN yang telah tersertifikasi membuat fokus pendanaan tidak sekadar nominal, melainkan diarahkan agar dukungan bagi tenaga pendidik dapat berjalan lebih baik dan terarah.
Di sisi lain, penguatan kompetensi juga diposisikan sebagai bagian dari rangkaian yang saling melengkapi. Penekanan pada STEM, MIPA, pembelajaran mendalam, serta digitalisasi menjadi arahan utama, dan pemerintah menyebut porsi program peningkatan kompetensi mencapai Rp 152,14 miliar sebagai bekal menghadapi kebutuhan pembelajaran yang berkembang.
