jurnalistik.co.id – Pemerintah menyiapkan rencana bantuan rehabilitasi untuk Desa Adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang terdampak kebakaran pada Sabtu (22/8/2026). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembahasan skema bantuan tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian.
Airlangga menyatakan pemerintah akan menggelar pembahasan terlebih dahulu terkait rekonstruksi. Rapat itu melibatkan kementerian teknis, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Ya nanti tentu akan dibahas untuk rekonstruksi,” ujar Airlangga ketika ditemui di kantor Kemenko Bidang Ekonomi, Jakarta, pada Senin (24/8/2026). Pernyataan itu sekaligus menggambarkan tahapan awal yang akan ditempuh pemerintah sebelum bantuan dijalankan.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menegaskan bahwa pembahasan lanjutan terkait skema insentif rekonstruksi juga akan masuk ke pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Ia menyebut, “[Soal insentif rekonstruksi], nanti akan dibahas dengan Menteri Keuangan,”.
Di sisi lain, pertanyaan juga muncul terkait bentuk dukungan yang akan diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Sade yang terdampak kebakaran. Menurut Airlangga, bantuan untuk kelompok tersebut tidak akan berbentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Airlangga menyebut bahwa nantinya bantuan akan diberikan dalam bentuk yang lain. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut mengenai skema atau format alternatif yang akan dipakai dalam dukungan tersebut pada pernyataan yang disampaikan saat ditemui.
Dengan adanya penegasan tersebut, pemerintah memperlihatkan dua arah pembahasan yang berjalan bersamaan. Pertama, rencana rehabilitasi untuk Desa Adat Sade pascakebakaran. Kedua, skema dukungan bagi pelaku UMKM yang terdampak, termasuk penyesuaian instrumen bantuan yang tidak mengacu pada KUR.
Airlangga juga menekankan bahwa pembahasan tidak langsung berhenti pada pernyataan umum. Prosesnya akan melalui diskusi dengan kementerian teknis dan Kementerian Keuangan untuk menentukan kerangka bantuan rekonstruksi yang akan dijalankan.
Berita Terkait
Dalam konteks tersebut, penyusunan skema bantuan rehabilitasi diposisikan sebagai tahap yang perlu dituntaskan sebelum implementasi dilakukan. Pemerintah, melalui koordinasi yang disebut Airlangga, menempatkan unsur teknis dan otoritas fiskal dalam bagian pembahasan agar rancangan rekonstruksi dapat disiapkan secara terstruktur.
Koordinasi pemerintah dalam tahap rekonstruksi
Airlangga menyampaikan bahwa pembahasan dilakukan lebih dahulu, sebelum bantuan rehabilitasi diterapkan. Ia menyebut keterlibatan kementerian teknis dan peran Menteri Keuangan sebagai bagian dari proses tersebut.
Pernyataan Airlangga pada Senin (24/8/2026) menjadi sinyal bahwa pemerintah sedang menyiapkan rencana ke depan untuk pemulihan Desa Adat Sade setelah kebakaran yang terjadi pada Sabtu (22/8/2026). Dengan demikian, fokus pembicaraan berada pada penetapan skema rekonstruksi, termasuk insentif yang akan dibahas bersama Menteri Keuangan.
Selain aspek rehabilitasi, pemerintah juga merespons pertanyaan mengenai perlindungan keberlangsungan aktivitas ekonomi warga, khususnya UMKM di lokasi terdampak. Airlangga menyatakan bahwa bantuan bagi pelaku UMKM tidak akan menggunakan format KUR, melainkan bentuk lain yang akan diputuskan dalam tahap pembahasan.
Walau detail bentuk bantuan alternatif tersebut belum disebutkan dalam pernyataan yang sama, arah kebijakan yang disampaikan menunjukkan adanya perbedaan instrumen antara dukungan yang berkaitan dengan rekonstruksi dan dukungan yang ditujukan bagi pelaku UMKM. Perbedaan itu ditegaskan melalui jawaban Airlangga saat ditanya soal stimulus atau bantuan untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Sade.
Secara keseluruhan, informasi yang disampaikan Airlangga menempatkan proses rehabilitasi sebagai agenda yang tengah disiapkan. Pemerintah akan membahas skema bantuan rekonstruksi terlebih dahulu dengan kementerian teknis dan Menteri Keuangan, sementara bentuk bantuan bagi UMKM juga disiapkan tanpa menggunakan KUR.
Dengan koordinasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa rencana bantuan rehabilitasi pascakebakaran dapat disusun melalui mekanisme yang melibatkan pihak teknis dan fiskal. Langkah awal yang disebut Airlangga membuka jalan bagi kelanjutan pembahasan hingga skema rekonstruksi dapat ditetapkan.
