jurnalistik.co.id – Hari Kemerdekaan 81 tahun diperingati pada 17 Agustus dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Sehari sebelumnya, pemerintah memperbarui langkah penanganan gempa magnitudo 7,7 yang melanda Flores.
Menurut BNPB, sedikitnya 54 orang meninggal dunia tercatat hingga 17 Agustus, sementara pendataan korban luka masih bergerak dinamis. Di saat yang sama, BMKG mencatat total 2.119 gempa susulan hingga 18 Agustus pukul 05.00 WIB.
Dari jumlah itu, 24 gempa susulan bermagnitudo di atas 5, sedangkan 70 gempa dilaporkan terasa oleh masyarakat. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa Flores belum benar-benar lepas dari situasi darurat.
Bantuan pangan serta evakuasi memang harus segera dipenuhi. Namun, kebutuhan berikutnya tampak jauh lebih luas: rumah yang harus dibangun kembali, sekolah yang perlu dipulihkan, fasilitas kesehatan yang kembali berfungsi, perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan sumber penghidupan warga yang terdampak.
Kebutuhan pemulihan tidak berhenti pada bantuan awal
Proses pemulihan pascagempa kerap memiliki fase panjang, karena kerusakan tidak hanya berbentuk runtuhnya bangunan, melainkan juga terputusnya layanan dasar. Dalam situasi seperti ini, fokus kebijakan perlu menyesuaikan dengan peta kebutuhan yang terus bertambah.
Dari sisi pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat 253 satuan pendidikan terdampak gempa di tujuh kabupaten di Flores. Pemerintah juga menyiapkan ruang kelas darurat agar kegiatan belajar tidak terhenti.
Gambaran di lapangan memperlihatkan bahwa pemulihan memerlukan kapasitas negara untuk bergerak cepat sekaligus terarah. Perencanaan yang hanya berorientasi pada tahap darurat berisiko tidak cukup menjawab kebutuhan jangka menengah yang segera mendesak.
Menata ulang prioritas anggaran saat keadaan berubah
Karena itu, diperlukan keberanian untuk menata ulang prioritas anggaran ketika situasi darurat berskala besar terjadi. Salah satu opsi yang layak dipertimbangkan adalah melakukan audit menyeluruh dan mengalihkan sebagian ruang anggaran untuk mempercepat pemulihan Flores.
Berita Terkait
Usulan tersebut bukan berarti program yang menjamin pemenuhan gizi diabaikan. MBG tetap dibutuhkan, terutama bagi masyarakat rentan yang bergantung pada bantuan gizi sebagai perlindungan dasar.
Yang ingin diuji adalah kemampuan negara mengubah prioritas ketika keadaan berubah, tanpa meniadakan tujuan perlindungan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Dengan kata lain, realokasi dilakukan agar kebutuhan pemulihan yang paling segera dapat ditangani lebih cepat.
Dalam konteks fiskal, Anggaran untuk yang Membutuhkan Badan Gizi Nasional mengelola anggaran Rp 268 triliun pada 2026. Dari jumlah itu, 93 persen atau sekitar Rp 248 triliun dialokasikan untuk bantuan pemerintah dalam pelaksanaan MBG.
Besaran anggaran tersebut menunjukkan bahwa realokasi bukanlah gagasan mustahil. Tentu, pemindahan anggaran tidak dapat dilakukan secara serampangan, karena harus mengikuti mekanisme hukum dan fiskal yang berlaku.
Namun, ruang kebijakan untuk penyesuaian tetap perlu dibuka, khususnya ketika negara menghadapi bencana besar. Simulasi yang diajukan mengarah pada kemungkinan mengalihkan sebagian kecil dari total alokasi bantuan pemerintah MBG.
Sebagai contoh, jika lima persen dari sekitar Rp 248 triliun digunakan sebagai dasar penghitungan, angka yang diperoleh setara dengan Rp 12,4 triliun. Angka tersebut bukan usulan final, melainkan ilustrasi agar publik memahami besarnya ruang fiskal yang dapat dibicarakan dalam kondisi mendesak.
Jika ruang anggaran itu diarahkan, kebutuhan yang dapat dipercepat mencakup pemulihan rumah warga, perbaikan sekolah, penguatan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih, perbaikan jalan, serta dukungan untuk pemulihan ekonomi lokal. Dana juga dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi selama proses pemulihan berlangsung.
Upaya pemulihan Flores tidak semestinya dibingkai sebagai urusan terbatas pada beberapa kabupaten terdampak. Gempa merambat ke kehidupan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang, sehingga respons negara perlu mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan.
Dengan demikian, pergeseran prioritas anggaran dipandang sebagai bagian dari kapasitas respons bencana yang lebih adaptif. Negara diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan, agar pemulihan berjalan lebih cepat dan lebih terukur.
Pada akhirnya, diskusi tentang MBG dan pemulihan Flores seharusnya membawa pesan yang jelas: perlindungan gizi untuk kelompok rentan tetap menjadi tugas penting. Tetapi pada saat yang sama, ketika bencana besar memperlebar derajat kerusakan, keputusan prioritas harus bisa berubah mengikuti kebutuhan paling mendesak yang langsung menentukan keselamatan dan keberlangsungan hidup warga.
