jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut penanganan bencana alam, meliputi banjir di wilayah Sumatra dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla), telah menyerap tambahan belanja negara sekitar Rp60 triliun.
Menurutnya, tambahan belanja itu menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan proyeksi belanja negara dalam outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Suahasil menjelaskan bahwa kenaikan kebutuhan anggaran tidak sepenuhnya dapat diprediksi sejak awal penyusunan anggaran. Ia menyatakan, bencana yang terjadi sepanjang tahun ini masuk dalam kategori kejadian di luar perkiraan pemerintah.
“Belanja itu meningkat gara-gara apa? Ada unprecedented event yang kita enggak pernah bayangkan, kita enggak pernah rencanakan, kita tidak pernah anggarkan, namanya bencana alam,” kata Suahasil saat mengutip paparannya dalam Rapimnas Kadin 2026 pada Sabtu (31/10/2026).
Ia menambahkan bahwa proses penanganan bencana dimulai dari kejadian di Sumatra bagian utara, lalu berlanjut ke sejumlah lokasi lain. Dalam paparan tersebut, Suahasil menyebut termasuk penanganan karhutla yang harus ditangani pemerintah.
“Dari sejak bencana alam di Sumatra bagian utara. Lalu ke beberapa tempat lain termasuk karhutla yang kita harus tangani, saat ini paling tidak sudah menyerap tambahan anggaran sekitar Rp60 triliun sendiri,” ujarnya.
Tambahan belanja meluas karena kebutuhan darurat
Suahasil menekankan bahwa kebutuhan anggaran yang muncul dari bencana pada dasarnya merupakan respons terhadap situasi darurat. Dengan karakter kejadian yang tidak direncanakan, kebutuhan penanganannya tidak bisa seluruhnya dicantumkan di awal perumusan anggaran negara.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah kemudian harus menyesuaikan belanja untuk memastikan penanganan bencana berjalan. Dalam konteks itulah, tambahan belanja negara sekitar Rp60 triliun disebut menjadi penopang perubahan proyeksi belanja dalam outlook APBN 2026.
Berita Terkait
Penjelasan ini juga menegaskan hubungan langsung antara dinamika bencana dan perhitungan anggaran. Ketika kejadian terjadi dan mengharuskan respons cepat, kebutuhan belanja akan bertambah, bahkan bila pemerintah sejak awal tidak memperkirakan besaran kebutuhan tersebut.
Dengan demikian, proyeksi belanja negara tidak hanya dipengaruhi oleh rencana program, tetapi juga oleh kebutuhan yang timbul akibat peristiwa di luar perkiraan. Suahasil menempatkan bencana sebagai penyebab utama mengapa angka belanja mengalami penyesuaian.
Faktor lain: subsidi dan kompensasi energi
Selain aspek penanganan bencana, Suahasil menyampaikan bahwa peningkatan belanja negara juga dipengaruhi oleh tambahan kebutuhan lain. Salah satu faktor yang disebut adalah kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.
Dalam penjelasannya, ia menyoroti bahwa kebutuhan tersebut terutama terkait bahan bakar minyak (BBM). Perubahan kebutuhan subsidi dan kompensasi, menurut arah penjelasan yang disampaikan, turut mendorong meningkatnya proyeksi belanja dalam outlook APBN 2026.
Dengan memasukkan faktor subsidi dan kompensasi energi, pemerintah memperhitungkan elemen kebijakan yang berkaitan dengan dukungan terhadap energi. Suahasil menempatkan BBM sebagai titik perhatian utama ketika membahas kebutuhan tambahan tersebut.
Secara keseluruhan, keterangan Suahasil memberikan gambaran bahwa kenaikan proyeksi belanja negara bukan berasal dari satu sumber tunggal. Pemerintah menyebutkan adanya gabungan pengaruh dari penanganan bencana alam—termasuk banjir di Sumatra serta karhutla—dan kebutuhan kebijakan energi melalui subsidi serta kompensasi, khususnya BBM.
Dalam pandangannya, kejadian-kejadian bencana yang berlangsung sepanjang tahun berjalan menjadi kondisi yang tidak sepenuhnya sudah dianggarkan sejak awal. Karena itu, tambahan belanja yang terakumulasi dapat mencapai sekitar Rp60 triliun, yang kemudian berperan dalam mendorong revisi outlook belanja negara APBN 2026.
Paparan Suahasil dalam Rapimnas Kadin 2026 pada 31 Oktober 2026 menjadi dasar penjelasan bahwa respons terhadap bencana dan kebutuhan energi merupakan faktor penting yang ikut membentuk proyeksi anggaran. Ia menyatakan, sejak kejadian awal di Sumatra bagian utara hingga penanganan karhutla, kebutuhan belanja terus bertambah seiring proses penanganan di berbagai lokasi.
