jurnalistik.co.id – Ketua komite disiplin FIFA, Mohammad al Kamali, memilih untuk tidak merespons sejumlah pertanyaan yang diajukan BBC terkait proses di balik keputusan pelarangan pemain pada Piala Dunia 2026.
Penolakan itu muncul saat BBC berupaya menggali alasan perbedaan perlakuan terhadap dua kasus yang sama-sama berawal dari kartu merah dan kemudian berujung pada keputusan disiplin berbeda.
BBC sports editor Dan Roan menemui Al Kamali ketika ia tiba untuk laga perempat final Inggris melawan Norwegia pada hari Sabtu.
Roan menyampaikan beberapa pertanyaan langsung sebelum sidang disiplin sepenuhnya ditutup rapat. Salah satunya menyinggung keputusan terkait skorsing Folarin Balogun.
Selain itu, Roan juga menanyakan apakah ada keterlibatan Presiden FIFA dalam keputusan untuk membatalkan skorsing yang seharusnya diterapkan pada penyerang Amerika Serikat tersebut.
Pertanyaan lainnya diarahkan pada dasar yang membuat Jarell Quansah menerima skorsing dua pertandingan untuk Inggris.
Saat ditanya lebih lanjut—termasuk soal bagaimana keputusan itu digambarkan dalam pemberitaan—Al Kamali tidak memberikan jawaban apa pun.
Kasus Quansah menjadi sorotan karena statusnya berujung pada sanksi lanjutan dibanding mekanisme otomatis yang biasanya berjalan setelah kartu merah.
Bek Inggris, Jarell Quansah, dikirim off pada laga saat timnya menang 3-2 atas Meksiko.
Kejadian itu bermula dari tekel berbahaya terhadap Jesus Gallardo yang kemudian dinilai sebagai serious foul play.
Dalam format penilaian tersebut, Quansah dikenai satu pertandingan skorsing otomatis karena kartu merah, lalu FIFA menambahkan satu pertandingan lagi sehingga ia harus menjalani larangan untuk dua laga Piala Dunia 2026.
Dengan kata lain, Quansah menerima tambahan pertandingan di atas skorsing satu pertandingan yang semestinya otomatis berlaku.
Namun, keputusan yang berbeda datang pada kasus Folarin Balogun.
Balogun, yang bermain untuk Amerika Serikat, juga mendapat kartu merah setelah dinyatakan melakukan serious foul play dalam pertandingan melawan Bosnia-Herzegovina.
Berita Terkait
Meski begitu, komite yang sama memilih untuk mencabut atau memberikan pengecualian pada larangan untuk Balogun.
Akibatnya, Balogun tidak menjalani skorsing dua pertandingan sebagaimana dugaan dan perhitungan yang seharusnya muncul dari kategorisasi pelanggaran serupa.
Perbedaan ini memicu kecaman luas, terutama ketika informasi bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pejabat Gedung Putih pernah melobi FIFA terkait larangan tersebut mulai beredar.
Di tengah situasi itu, BBC berusaha mengaitkan pertanyaan pada inti dari proses disiplin yang diterapkan FIFA.
FIFA merilis pernyataan, tanpa rincian proses
Setelah keputusan terkait Balogun diumumkan, FIFA menerbitkan pernyataan dengan panjang 871 kata.
Dalam rilis tersebut, FIFA menegaskan bahwa keputusan diambil setelah “mempertimbangkan semua keadaan khusus yang melingkupi insiden” serta “bukti yang tersedia”.
FIFA, dalam penjelasan tersebut, tidak menyajikan rincian yang bisa menjelaskan langkah penilaian apa yang dianggap paling menentukan dalam perbedaan hasil akhir untuk dua kasus yang sama-sama dinilai sebagai serious foul play.
Sikap tersebut lantas menguatkan pertanyaan wartawan tentang konsistensi standar, sekaligus membuka ruang diskusi publik mengenai apakah ada faktor tambahan di luar bentuk pelanggaran yang tercatat di pertandingan.
Saat Al Kamali mendapat pertanyaan langsung di lokasi jelang laga Inggris, tidak ada klarifikasi yang dikeluarkan untuk menanggapi bagian-bagian yang diminta Roan, termasuk apakah Presiden FIFA turut terlibat dalam keputusan terkait skorsing Balogun.
BBC juga menanyakan alasan spesifik mengapa Quansah, yang kasusnya dinilai serious foul play, akhirnya mendapat hukuman dua pertandingan—bukan hanya skorsing otomatis satu laga.
Sampai akhir sesi interaksi, Al Kamali tetap tidak menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, sehingga spekulasi publik lebih banyak bergantung pada perbedaan narasi yang beredar dan substansi pernyataan FIFA yang tidak merinci pertimbangan detail.
Dengan Inggris memasuki babak gugur, pertanyaan mengenai disiplin dan penegakan aturan kembali menjadi fokus, terutama karena keputusan semacam ini dapat berdampak langsung pada komposisi tim dan strategi pertandingan di turnamen.
Kasus Quansah dan Balogun kini menjadi contoh nyata bagaimana kartu merah, meski bermula dari jenis pelanggaran yang dinilai sama, bisa berakhir dengan konsekuensi yang tidak sepenuhnya identik—dan bagaimana, menurut BBC, belum ada jawaban terbuka dari otoritas disiplin terkait tahapan pengambilan keputusan tersebut.
