jurnalistik.co.id – Partai sayap kanan ekstrem Alternative for Germany (AfD) menyatakan posisinya “sangat, sangat dekat” untuk mengambil alih kekuasaan, setelah kemenangan bersejarah di pemilihan untuk negara bagian timur Saxony-Anhalt.
Menurut hasil sementara yang diumumkan Minggu, AfD masih tertinggal tiga kursi untuk memperoleh mayoritas langsung. Dengan perolehan 43,8% suara, partai kini berupaya mencari dukungan dari partai lain maupun individu agar bisa membentuk pemerintahan.
Deputi pemimpin parlemen AfD menyampaikan kepada BBC bahwa “democracy demands” partai-partai bekerja sama dengan AfD setelah kemenangan tersebut. Pernyataan itu muncul di tengah penolakan mayoritas kekuatan politik Jerman untuk menjalin kerja sama dengan AfD.
Beatrix von Storch, yang menduduki posisi penting di AfD, menyerukan agar lawan-lawan politiknya tetap membuka ruang pembicaraan. Ia menegaskan: “You cannot say I do not accept the vote of the people”.
Ia juga memperingatkan bahwa penolakan dapat membawa konsekuensi serius. “then we might end up in severe chaos and maybe we have a new election,” katanya, seraya mengaitkan gagasan pembentukan pemerintahan dengan kebutuhan menjaga stabilitas.
Von Storch mengingatkan bahwa tak ada partai sayap kanan yang mengendalikan pemerintahan negara bagian di Jerman sejak Perang Dunia Kedua. Karena itu, pengelolaan pemerintahan tingkat negara bagian juga akan membawa konsekuensi kewenangan, termasuk urusan kepolisian dan pendidikan lokal.
Satu posisi yang disorot adalah peluang pembentukan pemerintahan minoritas. AfD, kata laporan, sedang mengarah ke 39 kursi di parlemen negara bagian yang beranggotakan 83 kursi, bukan 42 kursi yang dibutuhkan untuk mayoritas absolut.
Negosiasi berpotensi memakan waktu
Ulrich Siegmund, pemimpin AfD di Saxony-Anhalt, menyampaikan bahwa pembicaraan dengan pihak lain sudah dimulai pada Minggu malam. Ia mengatakan proses tersebut bisa memakan waktu hingga beberapa hari atau bahkan beberapa pekan sebelum ada keputusan.
“We reach out to everybody first, we will have consultations and then we’ll see whether [there are] individual parliamentary groups or MPs who would be willing to help us,” ujar Siegmund. Ia menolak menyejajarkan partainya dengan label yang ditetapkan intelijen domestik.
Berita Terkait
Intelijen dalam negeri menilai AfD di negara bagian tersebut sebagai “right-wing extremist”, klasifikasi yang ditolak Siegmund, 35. Dalam konteks itu, ia menekankan bahwa partainya memenangi pemilu dengan “clear mandate to govern”, sesuai yang disampaikan pada konferensi pers Senin.
Ukuran Saxony-Anhalt juga menjadi latar hitungan politik: negara bagian ini memiliki populasi sekitar 2,1 juta orang. Dengan struktur parlemen yang ketat, pergeseran kursi menjadi penentu apakah AfD dapat membentuk pemerintahan secara langsung atau hanya lewat koalisi terbatas.
Von Storch menyebut AfD sedang berbicara dengan individu di dalam kubu konservatif CDU. Alasannya, menurutnya, karena mereka “very, very unhappy with their own party”.
Dalam hasil sementara, CDU memperoleh 17,2% suara di Saxony-Anhalt. Setelah itu, muncul gagasan kemungkinan skema dukungan tidak langsung yang melibatkan partai kecil BSW.
BSW diproyeksikan meraih lima kursi. Partai populis kiri itu bersikap keras terhadap isu migrasi, sekaligus mendukung impor gas dari Rusia.
AfD menyatakan terbuka untuk berdiskusi dengan partai lain, tetapi kerja sama tidak mencakup semua pihak. Laporan menyebut, semua partai menolak berkooperasi dengan AfD, kecuali BSW.
Di tingkat nasional, AfD memimpin jajak pendapat, berada di depan konservatif yang saat ini berkuasa dan Partai Demokrat Sosial (Social Democrats). Namun kekuatan intinya disebut berada di negara-negara bagian timur, tempat dukungan politiknya lebih terkonsentrasi.
AfD sebelumnya juga memenangkan pemilu negara bagian di Thuringia pada 2024, meski gagal meraih kursi yang cukup untuk merebut kekuasaan. Kondisi Saxony-Anhalt kini dipandang sebagai momen yang lebih dekat pada kesempatan pertama merasakan kuasa di tingkat pemerintahan.
Salah satu kebijakan yang dikenal sebagai rencana kontroversial AfD adalah “remigration”. Secara luas istilah ini dipahami sebagai deportasi massal terhadap para migran, meski partai menyatakan maksudnya berbeda: deportasi terhadap kriminal dan mereka yang berada di Jerman secara ilegal.
Dengan jarak hanya tiga kursi dari mayoritas absolut, langkah berikutnya bergantung pada apakah ada kelompok parlemen atau anggota dewan yang bersedia memberi dukungan. Pada saat yang sama, penolakan dari banyak partai lain menjadi faktor yang membuat proses pembentukan pemerintahan berpotensi berjalan berlarut-larut.
