jurnalistik.co.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dipahami sebagai hak yang dapat dimiliki tanpa batas. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pidato pada peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).
Dalam pidatonya, AHY menempatkan kekuasaan sebagai amanah rakyat yang datang bersama waktu yang jelas. Ia juga mengingatkan perbedaan antara posisi atau jabatan dengan tanggung jawab yang langsung melekat pada masyarakat.
AHY menyampaikan, “Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY. Kalimat tersebut menjadi penegasan utama bahwa mandat politik bukanlah kepemilikan pribadi, melainkan mandat yang harus dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, AHY menguraikan bahwa setiap rangkaian peran publik memiliki awal dan akhir. Menurutnya, jabatan berjalan dalam periode tertentu, sementara kewajiban kepada rakyat tidak bisa diputus pada saat masa jabatan selesai.
Ia menegaskan melalui pernyataan, “Para pejuang Demokrat di seluruh tanah air, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” ujarnya. Penekanan ini sekaligus menjadi kerangka berpikir untuk menilai perjalanan politik yang berorientasi pada pengabdian.
AHY juga mengaitkan pesan tersebut dengan pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menyebut adanya pelajaran dari proses pergantian kekuasaan yang terjadi setelah dua periode kepemimpinan.
“Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode,” katanya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa transisi kekuasaan dapat berjalan tertib, sekaligus menjadi bagian dari praktik demokrasi yang patut dipahami oleh seluruh kader.
Berita Terkait
Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan pesan agar kader Partai Demokrat tidak hanya memandang perayaan sebagai penutup perjalanan 25 tahun. Ia mengajak seluruh pihak untuk menumbuhkan cara pandang yang lebih jauh, yakni memikirkan pekerjaan yang harus dikerjakan setelah peringatan berakhir.
AHY meminta agar upaya yang dilakukan tidak berhenti pada perayaan perjalanan partai, melainkan berlanjut pada tanggung jawab politik dan sosial yang membutuhkan konsistensi. Ia menekankan bahwa peringatan HUT seharusnya menjadi momentum refleksi sekaligus dorongan untuk merancang langkah ke depan.
Dengan demikian, gagasan “kekuasaan berbatas waktu” tidak berdiri sendiri sebagai slogan. Pesan itu, menurut AHY, harus diterjemahkan menjadi sikap dan perilaku kader dalam menjalankan amanah, menjaga keteladanan, serta memastikan perhatian pada rakyat tetap menjadi pusat orientasi.
AHY mengajak seluruh kader untuk melihat periode berikutnya sebagai kelanjutan dari tanggung jawab yang telah dipikul sejak masa-masa sebelumnya. Ajakan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perjalanan 25 tahun Partai Demokrat harus diikuti oleh komitmen pada 25 tahun berikutnya.
Pidato AHY di HUT ke-25 Partai Demokrat itu menjadi penanda bahwa arah organisasi harus terus ditautkan pada prinsip amanah rakyat. Ia juga menegaskan pentingnya memaknai jabatan sebagai ruang pengabdian yang terbatas, sementara tanggung jawab kepada masyarakat tidak mengenal jeda atau penghentian.
Di dalam pidato pada peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat yang digelar di DPP Partai Demokrat, Jakarta, AHY menekankan bahwa otoritas politik seharusnya dipahami sebagai amanah yang melekat pada rakyat, bukan sesuatu yang bisa diperlakukan sebagai milik pribadi. Menurutnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan justru terlihat dari kesanggupan memberi pertanggungjawaban, ketika periode jabatan sudah sampai pada batasnya.
AHY juga memperluas pesan tersebut dengan menyoroti arti pergantian kepemimpinan yang berjalan tertib setelah dua masa kepemimpinan. Baginya, pelajaran dari proses transisi yang damai dan demokratis itu bukan hanya catatan sejarah, melainkan pengingat agar kader mampu menjaga kualitas demokrasi dan tetap menempatkan nilai tanggung jawab sebagai rujukan utama dalam setiap pergantian.
Karena itu, ia mengingatkan agar perayaan 25 tahun tidak berhenti sebagai akhir dari perjalanan organisasi. Peringatan harus menjadi penguat arah dan dorongan untuk merumuskan kerja lanjutan yang lebih nyata, konsisten, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan begitu, prinsip amanah rakyat dapat terus menjadi pedoman, sekaligus menjadi komitmen menuju periode berikutnya.
