jurnalistik.co.id – Wakil pemimpin Green Party, Mothin Ali, mendapat sorotan setelah keterkaitannya dengan kepemilikan rumah sewa di Leeds terungkap—meski partainya secara prinsip menentang praktik landlord swasta. Ali disebut terhubung dengan dua properti yang dipegang melalui sebuah perusahaan yang ia dirikan dan kendalikan.
Dua properti buy-to-let tersebut dibeli pada bulan Juni 2022 dan Maret 2025. Pembelian itu terjadi sebelum Green Party mengadopsi kebijakan untuk secara bertahap menghentikan kepemilikan properti sewaan oleh landlord privat yang ditetapkan pada Oktober 2025. Dalam temuan yang dilaporkan, Ali juga tidak tampak memperoleh keuntungan dari kepemilikan dua rumah sewa tersebut.
Keterkaitan lewat perusahaan dan data pengendali
Menurut informasi yang dirangkum, keterhubungan Ali dengan properti sewaan berlangsung melalui perusahaan real estat yang bernama MA Holdings. Perusahaan itu membeli kedua properti menggunakan skema buy-to-let dengan fasilitas hipotek. Adapun Companies House mencatat bahwa Ali berstatus direktur tunggal dari MA Holdings, perusahaan yang didirikan pada Desember 2021.
Dalam catatan perusahaan, Ali juga tercantum sebagai satu-satunya pemegang kendali yang memiliki pengaruh signifikan, dengan kepemilikan lebih dari 75% saham. Profil bisnis MA Holdings mencakup “buying and selling of own real estate”, “letting and operating of own or leased real estate”, serta “management of real estate on a fee or contract basis”.
Penjelasan Green Party dan permintaan kerahasiaan
BBC melaporkan bahwa mereka telah berbicara dengan pemilik sebelumnya dan penghuni properti kedua. Pihak tersebut menyatakan bahwa perusahaan Ali telah membeli properti itu dan mereka meyakini pembelian dilakukan dengan tujuan agar properti tersebut disewakan.
Ketika ditanya mengenai alasan MA Holdings memiliki rumah sewa tersebut, seorang juru bicara Green Party menyampaikan respons resmi: “We have provided deeply personal information to the BBC in confidence which shows that Councillor Ali has acted solely in the interests of vulnerable close family members for whom he has caring responsibilities”. Juru bicara tersebut menambahkan permintaan agar rincian tidak dibuka ke publik dengan alasan perlindungan keluarga.
Berita Terkait
BBC juga menyatakan bahwa informasi personal yang dibagikan atas permintaan Greens tidak dipublikasikan karena menyangkut urusan keluarga privat. Selain itu, laporan menegaskan hubungan Ali dengan dua properti sewa itu pertama kali dilaporkan oleh surat kabar The Times.
Kebijakan “Abolish landlords” dan dukungan terhadap arah regulasi
Di sisi lain, dalam konferensi tahunan Green Party tahun lalu, para delegasi menyetujui sebuah mosi berjudul “Abolish landlords”. Dalam dokumen mosi tersebut, sektor sewa privat dinilai “telah gagal”, digambarkan sebagai sarana pengambilan keuntungan, serta menyalurkan uang dari penyewa kepada kelas pemilik properti.
Mosi tersebut menyatakan bahwa penghapusan efektif private landlordism dan sektor sewa pribadi, yang disertai ekspansi besar perumahan milik dewan (council housing), menjadi satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis perumahan. Dengan demikian, kebijakan tersebut kini menjadi bagian dari kebijakan resmi Green Party of England and Wales.
Green Party menyatakan memiliki rencana untuk meningkatkan regulasi dan pajak bagi penyewaan privat agar semakin sulit bagi landlord untuk memperoleh keuntungan, sembari mendorong pembangunan rumah oleh pihak council. Rencana itu disebut akan memanfaatkan kebijakan yang telah ada, termasuk pengenaan rent controls, pengakhiran skema buy-to-let mortgages, serta pemberian hak kepada council untuk membeli properti sewaan ketika dijual dengan harga diskon.
Ketika ditanyakan apakah Ali sudah mengambil langkah apa pun setelah kebijakan tersebut disahkan berkaitan dengan rumah sewa yang dimiliki, seorang juru bicara Green Party mengatakan Ali sepenuhnya mendukung kebijakan itu. Juru bicara tersebut menekankan: “The policy does not literally seek to abolish landlords, but rather to put in more regulations and taxes on private rentals through measures such as rent controls and expanded social housing,” lalu menambahkan, “All of which Mothin Ali supports.”
Komentar anggota parlemen soal nama mosi
Dalam konteks kebijakan yang diperkenalkan, anggota parlemen Green Party Carla Denyer menyampaikan bahwa meskipun nama mosi konferensinya terdengar kuat, mosi tersebut sebenarnya tidak “menghapus” landlord secara harfiah. Denyer menyatakan: “It does, however, address the housing crisis, empowers tenants and improves their wellbeing,” serta menambahkan bahwa mosi itu memuat rangkaian kebijakan yang dari waktu ke waktu akan menurunkan proporsi pasar perumahan yang disewakan secara privat, sekaligus menaikkan proporsi rumah yang disewakan secara sosial.
Dengan dua pembelian properti yang dilakukan sebelum kebijakan Oktober 2025, kasus ini kemudian menjadi titik pertemuan antara prinsip politik Green Party yang menentang landlord privat dan fakta bahwa keterkaitan Ali terjadi melalui perusahaan yang ia dirikan serta pengendalian yang tercatat dalam dokumen resmi. Namun, pihak Green Party menegaskan bahwa arah kebijakan partai—mulai dari regulasi hingga perluasan perumahan sosial—tetap didukung.
