jurnalistik.co.id – Para anggota Dewan Lords dijadwalkan membahas perubahan aturan donasi partai politik pada Senin, menyusul gelombang donasi besar yang diterima Reform UK dalam waktu singkat.
Menurut pemberitaan, Reform UK memperoleh £72 juta dari dua miliarder dalam rentang 24 jam, sehingga dorongan untuk memperketat batasan donasi kian menguat di berbagai kalangan.
Dalam konteks itu, pemerintah berupaya mengubah ketentuan donasi kepada partai politik Inggris dari warga negara ekspatriat asal Inggris.
Rencana perubahan tersebut mencakup pemberlakuan batas donasi sebesar £100.000 yang di-retroaktifkan hingga 25 Maret, dengan tujuan menekan dampak “mega-donors” terhadap lanskap politik.
Langkah ini juga didorong oleh dukungan sejumlah pihak yang menilai pembatasan terhadap donasi individu perlu diterapkan secara lebih ketat.
Sharon Graham, Sekretaris Jenderal Unite the Union, menyampaikan bahwa pembatasan donasi individu dianggap diperlukan, seraya membedakan antara kelompok yang memberi dalam skala besar dan pekerja biasa.
Ia menegaskan perbedaan tersebut dengan mengatakan “billionaires splashing out millions” tidak sebanding dengan “everyday workers giving 10p a week to a political fund”.
Di sisi lain, pemerintah menilai perubahan aturan donasi partai juga perlu menyentuh aspek tempat tinggal, termasuk melalui ketentuan masa tinggal minimum.
Skema yang diajukan menyatakan bahwa batas donasi £100.000 akan tetap berlaku bagi mereka yang kembali ke Inggris, setidaknya untuk sisa tahun kalender berjalan dan tahun kalender berikutnya setelah seseorang berpindah kembali.
Angela Rayner, Menteri Perumahan, mengatakan aturan perubahan tersebut akan diterapkan secara retrospektif, dan menegaskan bahwa siapa pun yang tidak mematuhi ketentuan akan “to return that money”.
Rayner menambahkan ia tidak ingin menanggapi secara spesifik kondisi Delo dan Harborne karena mengaku tidak “understand” “their circumstances”.
Perdebatan pada Senin terjadi setelah rancangan undang-undang yang memperkenalkan batas donasi £100.000 bagi pemilih Inggris yang tinggal di luar negeri kembali dibahas di Dewan Lords.
Aturan ini sebelumnya diusulkan dalam sebuah kajian oleh mantan pejabat negeri sipil Philip Rycroft, yang berfokus pada upaya menanggulangi pengaruh asing dalam politik Inggris.
Dalam perkembangan terkait, Lord Wills—seorang rekan dari kubu Partai Buruh—menyatakan kepada Radio 4’s Westminster Hour bahwa ia berniat mengamendemen rancangan tersebut agar donasi dari mereka yang tinggal di Inggris juga dapat dibatasi.
Berita Terkait
Seruan pembatasan makin mengemuka setelah Donasi Reform UK mencetak rekor dari Ben Delo dan Christopher Harborne, yang keduanya disebut pernah tinggal di luar negeri.
Reform UK sebelumnya menghadapi kritik dan, dalam respons yang disampaikan, pihak Reform menuduh Buruh berupaya memanipulasi sistem.
Pernyataan yang dikutip antara lain berbunyi: “Labour and their union pals know they can’t win an election fairly so now they want to rig the system”.
Tuduhan serupa juga muncul dalam laporan bahwa Nigel Farage—melalui partainya—menyebut upaya Buruh sebagai tindakan “rig the system”.
Di tengah silang pendapat tersebut, Robert Jenrick, juru bicara ekonomi partai, menyatakan bahwa donasi yang diterima sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini dan juga dengan hukum yang diperkirakan akan berlaku di masa depan.
Jenrick mengatakan donasi tersebut “entirely in line with the law as it is, and as far as we know, the law as it’s going to be in the future”.
Pertanyaan yang tersisa kini berkaitan dengan kemampuan Reform untuk mempertahankan seluruh nilai dana sebesar £72 juta.
Laporan dari The Times pada bulan Juni menyebut Christopher Harborne—yang berbasis di Thailand—telah mendaftarkan diri untuk memilih di Inggris.
Sementara itu, untuk Ben Delo, pemberitaan menyebut ia mengatakan kepada The Telegraph pada April bahwa ia akan kembali dari Hong Kong.
BBC juga diberi informasi bahwa baik Delo maupun Harborne telah kembali ke Inggris.
Delo disebut telah kembali ke negara tersebut sejak tahun lalu, sehingga detail pergerakan tempat tinggal dan implikasi aturan masa tinggal menjadi bagian dari perdebatan yang akan mengemuka.
Di tingkat kebijakan, pemerintah sebelumnya menyatakan “determined to tackle” persoalan yang berkaitan dengan “mega-donors”, dan bahkan telah membentuk sebuah satuan tugas baru untuk menghadapi isu tersebut.
Dengan perubahan aturan donasi yang menargetkan kelompok pendonor tertentu serta pemberlakuan batas £100.000 secara mundur sejak 25 Maret, pembahasan di Dewan Lords pada Senin diperkirakan akan menjadi titik penentu bagi arah regulasi donasi partai ke depan.
Selain itu, rancangan yang dibawa ke parlemen juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana batasan akan diterapkan pada berbagai skenario perpindahan domisili, serta bagaimana mekanisme kepatuhan—termasuk potensi pengembalian dana—akan dijalankan.
Secara keseluruhan, besarnya “windfall” Reform UK dari dua miliarder dalam 24 jam terakhir mendorong diskusi mendesak di lintas partai, terutama karena perdebatan yang terjadi tidak hanya soal angka donasi, melainkan juga soal definisi kelayakan dan masa tinggal yang menentukan apakah batasan akan dikenakan.
