jurnalistik.co.id – Rhun ap Iorwerth, John Swinney, dan Michelle O’Neill dijadwalkan bertemu di Cardiff pada Senin untuk membahas rencana kerja sama politik yang lebih erat, termasuk sejumlah isu konstitusional.
Pertemuan tatap muka ini akan menjadi momentum penting bagi tiga pemimpin nasionalis Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara yang sama-sama menyatakan keinginan mengubah posisi mereka terhadap Kerajaan Bersatu.
Ap Iorwerth, yang menjabat sebagai pemimpin pertama Wales sejak Mei, akan menjadi tuan rumah pertemuan bersama Swinney dan O’Neill pada Senin pagi. Mary Lou McDonald, Presiden Sinn Féin, juga akan ikut hadir dalam agenda tersebut.
Setelah sesi pagi, ap Iorwerth akan melanjutkan pembicaraan dengan Swinney pada sore hari. Keduanya diperkirakan menandatangani kesepakatan tentang “future collaboration in areas of shared interest”.
Menurut pernyataan yang disampaikan juru bicara Plaid Cymru, pertemuan ap Iorwerth dengan Swinney, O’Neill, serta McDonald merupakan ruang bagi pemimpin Plaid Cymru, SNP, dan Sinn Féin untuk berdiskusi mengenai cara mereka dapat “bekerja lebih dekat” pada isu-isu yang dinilai penting bagi masyarakat di seluruh wilayah bangsa-bangsa yang mereka pimpin.
Dalam keterangan itu, mereka menilai bahwa setelah pemilihan Senedd yang bersejarah di Wales serta dinamika politik yang berubah di kepulauan ini, terdapat dasar kuat untuk kerja sama politik yang praktis. Fokusnya mencakup persoalan energi, ekonomi, dan hubungan dengan Eropa, selain pertanyaan politik dan konstitusional yang lebih luas, termasuk “right to self-determination”.
Keterangan tersebut sekaligus menyinggung bahwa perubahan lanskap politik belakangan ini membuka peluang baru untuk membangun pendekatan bersama lintas pemerintahan devolusi.
Di sisi lain, Swinney menyebut ada “undeniable” momentum menuju perubahan konstitusional. Ia menilai setiap bangsa di kepulauan ini berada pada “a moment of incredible constitutional opportunity”.
Menurutnya, semakin banyak kesepakatan bahwa sistem Westminster “simply is not fit for purpose and does not work for ordinary people”.
Swinney menyambungkan pandangan itu dengan pernyataan Perdana Menteri Andy Burnham, yang disebut telah menerima bahwa kondisi tersebut perlu dibaca ulang. Ia juga menegaskan, warga di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara telah menunjukkan sikap serupa melalui hasil pemungutan suara.
Beberapa hari sebelum pertemuan di Cardiff, isu kemerdekaan Skotlandia kembali mengemuka dalam pembahasan di parlemen. Pada sesi Perdana Menteri Menjawab Pertanyaan (Prime Minister’s Questions) pekan sebelumnya, Burnham dinilai mengisyaratkan bahwa referendum kedua di Skotlandia dapat digelar apabila terdapat dukungan publik yang jelas.
Dalam penjelasannya, Burnham membandingkan situasinya dengan syarat-syarat untuk border poll di Irlandia Utara. Ia menjelaskan bahwa Perjanjian Jumat Agung (Good Friday Agreement) menyatakan opsi pemungutan suara perbatasan akan “considered by the Northern Ireland Secretary when there is a clear consensus in the country, when public opinion has changed to the point where the call has to be considered”.
Burnham kemudian menyatakan, “I would say that it is exactly the same situation in Scotland”. Namun, setelah klarifikasi itu, ia menegaskan kembali bahwa referendum Skotlandia lainnya tetap “off limits”.
Meski demikian, nada yang tampak melunak lebih dulu disambut oleh Swinney sebelum Burnham meluruskan bahwa batas tersebut masih berlaku.
Berita Terkait
Rekap sejarah menunjukkan referendum kemerdekaan Skotlandia pada September 2014 berujung pada keputusan untuk tetap menjadi bagian dari Kerajaan Bersatu dengan selisih 55% berbanding 45%.
Rhun ap Iorwerth sendiri diangkat menjadi pemimpin pertama Wales yang berasal dari non-Labour setelah pemilihan Senedd pada Mei. Ia sebelumnya menyatakan menutup peluang mendorong referendum kemerdekaan Wales selama periode pertama pemerintahannya.
Namun, ia juga menyebut ingin memimpin “a national conversation” mengenai isu tersebut. Pemerintahnya berencana membentuk komisi nasional untuk “lay the foundations” bagi rencana-rencana masa depan terkait kemerdekaan Wales.
Dalam rentang kebijakan saat ini, menteri-menteri Wales juga tengah meminta tambahan kewenangan yang ditransfer ke Wales. Permintaan itu mencakup otoritas terkait kepolisian dan keadilan untuk anak muda.
Terkait kemungkinan pemindahan kewenangan itu, Burnham mengatakan dirinya “open” untuk gagasan tersebut. Ia juga akan menemui para pemimpin devolusi pada bulan depan, setelah agenda pertemuan di Cardiff.
Di Irlandia Utara, pemimpin pertama dan wakil pemimpin pertama memiliki wewenang serta tanggung jawab yang identik. Sementara itu, Emma Little-Pengelly dari Partai Demokrat Unionis (DUP) berperan sebagai wakil pemimpin pertama.
Little-Pengelly dari kubu unionis mengkritik O’Neill karena menghadiri pertemuan yang dijadwalkan pada Senin. Kritik ini menyoroti perbedaan pendekatan politik di antara kekuatan yang berbeda di pemerintahan devolusi Irlandia Utara.
Ruang pembahasan yang diperkirakan berlanjut
Sejumlah pihak memprediksi perbincangan di Cardiff kemungkinan juga menyentuh mekanisme pendanaan negara-negara devolusi oleh pemerintah Kerajaan Bersatu. Para menteri Wales selama ini kerap menginginkan formula pendanaan Barnett direformasi karena dianggap merugikan Wales.
Namun, terdapat pandangan berbeda yang menilai Skotlandia justru memperoleh manfaat dari rumus tersebut. Sebelum Burnham menjadi perdana menteri, ia pernah mengangkat argumentasi perubahan. Namun, dalam kunjungan terakhirnya ke Wales, ia dinilai meredakan prospek reformasi formula tersebut.
Pemerintah Kerajaan Bersatu menyatakan bahwa perdana menteri berkomitmen menghadirkan perubahan di semua empat negara. Pernyataan resmi itu menyebut, “The prime minister is committed to delivering change across all four nations of the United Kingdom and believes strongly in the union”.
Di kubu politik Wales, pemimpin Konservatif Darren Millar menyampaikan bahwa perhatian seharusnya tidak hanya terfokus pada tema kemerdekaan. Ia menyebut, “Instead of obsessing about independence, the first minister should be focused on dealing with the crisis engulfing the Welsh NHS and the declining standards in Welsh schools”.
Sementara itu, Reform UK Wales mengkritik Plaid Cymru dengan menyatakan partai tersebut “is showing its true colours by meeting with Sinn Féin and the Scottish separatists”.
Dalam konteks inilah, pertemuan para pemimpin devolusi di Cardiff dipandang menjadi ajang untuk merumuskan arah kerja sama yang lebih dekat sekaligus menegaskan posisi politik mereka atas isu konstitusional yang terus berkembang di kepulauan tersebut.
