jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris tengah menyiapkan perubahan aturan pendanaan partai politik, khususnya menyangkut warga Inggris yang tinggal di luar negeri. Langkah ini muncul di tengah pernyataan Reform UK terkait donasi besar yang diterimanya.
Robert Jenrick, juru bicara ekonomi Reform UK, mengatakan pihaknya meyakini donasi sebesar £72 juta yang diterima dari dua miliarder kripto “entirely in line with the law”. Menurutnya, partai tidak memperkirakan akan ada pengembalian dana dari Ben Delo dan Christopher Harborne, yang sama-sama berkewarganegaraan Inggris dan pernah tinggal di luar negeri.
Jenrick menjelaskan pandangannya dengan menekankan kesesuaian donasi terhadap aturan yang berlaku dan arah perubahan regulasi. Ia menyatakan, “These two donations are entirely in line with the law as it is and, as far as we know, the law as it’s going to be in the future.”
Dalam penampilan di program Sunday with Laura Kuenssberg, Jenrick menambahkan bahwa salah satu donor, Ben Delo, “has actually returned to the UK, in part so that he can comply with the changes to the law”. Ia juga menyebut kemungkinan pemerintah terus mengupayakan pengaturan yang lebih ketat agar menyulitkan Reform untuk menerima kontribusi.
Jenrick menegaskan respons terhadap rencana perubahan tersebut dengan nada skeptis: “It might be that [Housing Secretary] Angela Rayner or the government keep trying to change the law to make it even harder for people to donate to Reform, nothing would surprise me.” Namun, ia tetap menyatakan posisi partainya bahwa donasi yang sudah terjadi saat ini dianggap sesuai ketentuan.
Ia menilai dua donatur itu tidak memiliki motif transaksional. Menurut Jenrick, Delo dan Harborne “are not buying anything, they simply support our agenda”. Pernyataan ini muncul ketika donasi mereka dipandang sebagai kontribusi terbesar yang pernah diberikan kepada sebuah partai politik di Inggris.
Jenrick menyebut bahwa masing-masing donor memberikan £36 juta kepada Reform UK dalam dua hari. Setelah itu, sumbangan Delo dan Harborne kini berbagi rekor sebagai donasi terbesar dalam sejarah pemberian kepada partai politik Inggris.
Berita Terkait
Di sisi lain, rancangan pemerintah menargetkan batasan bagi warga Inggris yang menyumbang dari luar negeri. Pemerintah mengusulkan pembatasan besaran donasi dan juga menerapkan cap sebesar £100,000 yang diberlakukan secara retrospektif mulai 25 Maret.
Pemerintah juga mengajukan pembatasan tambahan bagi mereka yang kemudian pindah dan kembali ke Inggris. Rencana tersebut menetapkan batas kontribusi sampai £100,000 pada tahun setelah seseorang kembali.
Perubahan aturan ini dimasukkan ke dalam Representation of the People Bill setelah disetujui oleh anggota parlemen pada bulan ini. Meski demikian, rancangan undang-undang tersebut masih perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut di House of Lords sebelum menjadi kebijakan yang berlaku penuh.
Angela Rayner, yang juga hadir dalam program tersebut, menolak untuk memberi respons langsung apakah perubahan yang diusulkan bakal diterapkan pada Delo dan Harborne. Ia mengatakan, “I don’t know the individual circumstances of those donors.”
Rayner juga menjelaskan dasar kebijakan pemerintah melalui proses peninjauan. Ia menyatakan perubahan yang diajukan “were directly as a result” dari review yang dilakukan oleh Philip Rycroft, mantan pejabat sipil senior, yang diterbitkan pada 25 Maret.
Menurut Rayner, alasan sifat retrospektif kebijakan sudah diketahui publik pada saat rekomendasi tersebut diputuskan. Rayner menambahkan, “We said that because of the intention of the legislation and the recommendations, which we accepted, was known in the public domain that it would be retrospective to that date.”
Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan tetap berjalan bersamaan dengan langkah lanjutan untuk memastikan perlindungan terhadap demokrasi. Rayner mengatakan pemerintah telah menulis kepada Electoral Commission, lembaga independen, untuk menilai langkah tambahan apa yang masih perlu diambil.
Dengan Reform UK yang mempertahankan keyakinan bahwa donasi £72 juta “entirely in line with the law”, perdebatan kini bergeser pada penerapan aturan dan sejauh mana perubahan retrospektif itu akan memengaruhi donor tertentu. Sementara itu, proses politik di parlemen akan menjadi penentu apakah rancangan batas donasi dalam Representation of the People Bill akan berubah sebelum akhirnya dinilai di House of Lords.
