jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan usulan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda Perubahan APBD) tahun 2026 kepada DPRD. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-100 pada Rabu, 12/8/2026.
Dalam agenda tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan Ranperda Perubahan APBD 2026 kepada Ketua DPRD Tomas Mopili. Proses penyerahan berlangsung di sidang paripurna yang menjadi tahapan resmi pembahasan di lembaga legislatif.
Gubernur Gusnar menjelaskan bahwa perubahan anggaran perlu dilakukan secara mendesak. Ia menyatakan penyesuaian tersebut ditujukan untuk merespons dinamika yang berkembang di masyarakat sekaligus memastikan pembiayaan dapat diarahkan lebih optimal pada program-program yang dianggap prioritas.
Menurut Gusnar, optimalisasi pembiayaan dapat dilihat dari beberapa sektor. Salah satunya adalah bidang Peternakan dan Perkebunan, yang menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Gubernur mencontohkan alokasi untuk inseminasi buatan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran. Ia mengaitkan langkah itu dengan aspirasi warga yang menginginkan mendapatkan ternak sapi, sementara harga sapi dinilai masih tinggi dan ruang anggaran pemerintah terbatas.
“Contoh yaitu menyangkut anggaran inseminasi buatan bertujuan mengganti aspirasi rakyat yang menginginkan mendapatkan ternak sapi. Karena harga sapi mahal dan anggaran pemerintah terbatas, maka pemerintah mengambil langkah untuk melakukan inseminasi buatan untuk menambah populasi sapi. Ini namanya optimalisasi,” kata Gubernur Gusnar saat memberikan sambutan.
Di sisi pertanian, Gusnar menyampaikan bahwa pemerintah provinsi berfokus pada pengadaan alat pengering jagung atau dryer. Pengadaan tersebut diarahkan agar jagung yang diusahakan petani benar-benar dalam kondisi kering sebelum dijual ke pengepul, sehingga harga yang diterima dapat lebih tinggi.
Pada bagian lain, Gusnar menegaskan bahwa Perubahan APBD 2026 juga akan diarahkan pada sektor infrastruktur. Ia menggarisbawahi bahwa fokus perubahan anggaran diarahkan pada infrastruktur strategis yang tengah berlangsung dan rencana pembangunan yang akan dikerjakan pada tahun 2027.
Gubernur menyebut sejumlah proyek yang menjadi perhatian dalam rencana tersebut. Di antaranya pembangunan apron Bandara Djalaluddin Tantu, kelanjutan Pembangunan Bendungan Bulango Ulu, serta program Sekolah Rakyat.
Berita Terkait
Gusnar menjelaskan bahwa Bendungan Bulango Ulu ditargetkan selesai dan digenangi air pada tahun ini. Ia menyebut proses penggenangan membutuhkan waktu yang ditentukan oleh kondisi musim.
“Untuk menggenangi Bulango Ulu itu membutuhkan dua kali musim hujan. Itu berarti kita mempunyai potensi air minum. Kementrian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kementrian PU berencana untuk membangun SPAM Regional, yang diminta ke kita untuk menyiapkan lahan. Ini yang perlu kita siapkan,” Imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa bendungan tersebut diharapkan menjadi sumber mata air baku yang baru untuk melayani warga di tiga kabupaten dan kota. Dengan demikian, perubahan anggaran juga diposisikan untuk menyiapkan kebutuhan lanjutan yang berkaitan dengan rencana penyediaan air.
Dalam program Sekolah Rakyat, Gusnar menyampaikan rencana penambahan satu unit di daerah Bone Bolango. Ia mengatakan pemerintah provinsi telah menawarkan tiga dari tujuh hektar lahan yang dibutuhkan untuk membangun sekolah tersebut bagi warga yang kurang mampu.
Gubernur menekankan bahwa penambahan lahan menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti. Ia memandang ketersediaan lahan sebagai prasyarat penting agar program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Di tengah pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026, Gusnar juga menyinggung aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan pemeliharaan jalan dinilai cukup tinggi sehingga pemerintah mengajukan langkah penyesuaian pembiayaan di bidang tersebut.
“Di tengah kita membahas ini, aspirasi masyarakat untuk perbaikan jalan sangat tinggi. Maka izinkan kami mengajukan pemeliharaan jalan,”tambah Gusnar.
Setelah proses penyerahan ranperda, tahap berikutnya memasuki pembahasan di DPRD. Gusnar menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPRD Gorontalo memberikan sikap menerima usulan Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Ia menyatakan terdapat delapan fraksi di DPRD Gorontalo yang semuanya menyatakan menerima usulan. Masing-masing fraksi juga menyertakan catatan-catatan yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan rancangan perubahan anggaran.
Dengan diterimanya ranperda untuk ditindaklanjuti, pemerintah provinsi dan DPRD diarahkan pada proses harmonisasi serta pendalaman substansi anggaran. Tahapan ini menjadi kunci agar perubahan APBD 2026 dapat selaras dengan kebutuhan prioritas daerah dan aspirasi yang disampaikan melalui fraksi-fraksi legislatif.
