jurnalistik.co.id – Lord Jim O’Neill, ekonom yang selama ini menjadi penasihat perdana menteri, menyatakan tidak akan mengambil pekerjaan di pemerintahan Andy Burnham.
Menurut pemberitaan yang pertama kali mengutip Financial Times, O’Neill, yang berstatus crossbench dan pernah menjabat menteri di era Konservatif, menolak tawaran peran resmi meski sebelumnya sempat dikabarkan akan menjadi chief economic adviser Burnham.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan dalam jabatan pemerintahan membawa sejumlah batasan yang tidak ingin ia jalani. Salah satu kekhawatirannya adalah perlunya menyerahkan kendali atas kepentingan bisnisnya agar mematuhi aturan resmi.
Dalam penuturannya di BBC Radio 4 program Today, O’Neill mengatakan ia memiliki “lots of other things that I very much enjoy” yang sedang ia kerjakan, sehingga tidak ingin harus berhenti atau mengubah total aktivitasnya.
O’Neill juga menyinggung pengalaman pernah menjadi menteri sebagai alasan ia memahami sifat pekerjaan tersebut. Ia menyebut pekerjaan pemerintahan mencakup “all the constraints that understandably go with it,” termasuk mekanisme blind trust dan konsekuensi bahwa urusan jabatan menuntut ketersediaan setiap saat, “never mind the fact that it’s 24/7”.
Blind trust sendiri, menurut penjelasan O’Neill, membuat para menteri tidak mengetahui bagaimana investasi mereka ditangani. Hal itu dilakukan untuk mencegah kemungkinan konflik kepentingan.
Dengan mempertimbangkan batasan tersebut, ia menyatakan lebih memilih berperan sebagai suara yang bisa diajak berdiskusi, sekaligus “get on with the rest of the things in my life.” Ia menegaskan keputusan ini bukan karena perbedaan pandangan kebijakan, melainkan pertimbangan praktis mengenai bagaimana ia ingin menjalankan peran profesionalnya.
Di kesempatan lain, O’Neill menyampaikan kepada Financial Times bahwa penolakannya “not because of any policy disagreements.” Ia bahkan mengaku “a massive fan of the focus on devolution,” serta berharap Andy dan timnya berani mengambil langkah, tidak hanya pada aspek devolusi, tetapi juga bidang lain yang mereka dorong.
Berita Terkait
Dalam konteks devolusi, O’Neill menunjuk Greater Manchester sebagai contoh. Ia berpendapat bahwa jika keberhasilan serupa dapat direplikasi di wilayah-wilayah yang berpenduduk, maka performa ekonomi nasional bisa meningkat.
Pada pertanyaan BBC mengenai apakah pemerintahan baru akan membutuhkan kenaikan pajak dalam anggaran Oktober yang akan datang, O’Neill menilai hal itu merupakan pilihan perdana menteri dan timnya. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut perlu diselaraskan dengan prioritas yang ingin dilakukan pemerintah, dan ia menyebut belanja pertahanan sebagai pos yang paling mudah menarik perhatian.
Saat didesak mengenai kemungkinan pemerintah menempuh langkah seperti wealth taxes, O’Neill menyatakan ia tidak menyukai penambahan jenis pajak tersebut. Ia menekankan sikap khusus terkait pajak yang berhubungan dengan capital gains, terutama untuk aktivitas yang mencerminkan pengambilan risiko yang nyata, seperti venture capital.
Ia juga mengaitkan pembahasan pajak dengan pengeluaran pemerintah. Menurut O’Neill, Inggris telah meningkatkan belanja pemerintah “dramatically” dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menurutnya diperlukan pendekatan yang lebih masuk akal untuk belanja kesejahteraan di bawah reformasi kesejahteraan yang benar-benar terjadi.
O’Neill dikenal luas sebagai figur ekonomi dengan rekam jejak pemerintahan. Pada periode 2015 hingga 2016, ia menjabat commercial secretary to the Treasury di bawah kanselir ketika itu, George Osborne.
Ia tumbuh besar di Greater Manchester dan disebut sebagai tokoh kunci dalam mendorong agenda Northern Powerhouse dari kubu Konservatif. Agenda tersebut bertujuan meningkatkan ekonomi wilayah Inggris bagian utara.
Di luar perannya sebagai pejabat, O’Neill juga memiliki pengaruh dalam kajian ekonomi global. Ia dikenal sebagai ekonom yang mencetuskan istilah “Bric” pada tahun 2001 untuk menggambarkan negara berkembang atau negara industri baru yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan cepat, sehingga juga berpotensi menarik investasi.
Empat negara awal yang dirujuk dalam istilah tersebut—Brazil, Russia, India, dan China—kemudian berubah menjadi “Brics” setelah bergabungnya Afrika Selatan.
Dengan keputusan menolak jabatan di pemerintahan Burnham, O’Neill tetap menyampaikan pesan yang sama: meski tidak mengambil posisi resmi, ia berharap agenda devolusi dapat ditempuh secara berani dan memberi ruang bagi eksperimen kebijakan yang berorientasi pada perbaikan ekonomi wilayah.
