jurnalistik.co.id – Usai melakukan peninjauan penanganan karhutla di Kalimantan Barat, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kembali mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk bertolak menuju Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (22/8/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk membahas langkah penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.
Setibanya di Palangka Raya, Presiden Prabowo langsung memimpin rapat bersama jajaran terkait di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut. Dalam rapat yang berlangsung di posko itu, Mendagri Tito turut hadir bersama unsur pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menyampaikan perkembangan lapangan berbasis data. Ia melaporkan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 tercatat 19.992 titik panas atau hotspot.
Ahmad Toyib juga memaparkan bahwa dalam periode yang sama, terdapat 1.639 kejadian karhutla dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare (ha). Menurutnya, angka tersebut mengacu pada laporan harian dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah yang setiap hari dihimpun di Pusdalops Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah.
Selain mengandalkan laporan pemantauan di tingkat wilayah, rapat itu juga menyinggung analisis berbasis satelit dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Berdasarkan analisis satelit, luas karhutla di Kalimantan Tengah mencapai 7.634,46 ha dan menempatkan provinsi tersebut pada urutan kesembilan secara nasional.
Toyib menyebutkan bahwa sebanyak 13 kabupaten dan kota telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla. Penanganan di lapangan melibatkan sekitar 10.700 personel dari berbagai unsur, mulai dari BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga unsur masyarakat lain yang turut membantu upaya pemadaman.
Berita Terkait
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menggali kebutuhan tambahan yang diperlukan untuk memperkuat operasi pemadaman. Salah satu fokusnya adalah dukungan dari udara, termasuk penggunaan helikopter water bombing.
Menanggapi hal itu, Ahmad Toyib menyampaikan bahwa saat ini terdapat empat unit helikopter water bombing yang sudah beroperasi. Namun, ia menyampaikan perlunya penambahan armada dengan menyatakan, “Mohon izin penambahan kalau bisa dua sampai tiga unit lagi Bapak Presiden.”
Presiden juga menanyakan dukungan pemadaman dari darat, khususnya ketersediaan pompa air. Toyib menerangkan bahwa Kalimantan Tengah masih membutuhkan sekitar 100 hingga 200 unit tambahan untuk mendukung proses pemadaman.
Setelah mendengar paparan kebutuhan tersebut, Presiden Prabowo mengambil langkah tindak lanjut agar dukungan personel maupun peralatan dapat segera diperkuat. Proses tindak lanjut itu dilakukan termasuk melalui komunikasi menggunakan sambungan telepon di tengah rapat, dengan tujuan mempercepat pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.
Rapat yang dipimpin Presiden di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah itu menjadi ruang koordinasi untuk menyatukan informasi serta evaluasi di tingkat lapangan. Kehadiran Mendagri Tito bersama unsur pemerintah pusat maupun daerah memperlihatkan penguatan dukungan lintas instansi, sekaligus memastikan keputusan operasional dapat langsung diteruskan ke tim penanganan di berbagai wilayah.
Dalam paparan berbasis data, Ahmad Toyib menegaskan bahwa pengendalian tidak hanya bertumpu pada rangkuman lapangan, tetapi juga memanfaatkan pemetaan dari analisis satelit. Dengan penghitungan hotspot yang dihimpun sejak awal tahun hingga 22 Agustus 2026, rapat turut mengulas hubungan antara intensitas titik panas, jumlah kejadian karhutla, serta capaian luas penanganan yang telah dilaksanakan. Selain itu, rujukan satelit dari Kementerian Kehutanan menempatkan provinsi tersebut pada urutan kesembilan secara nasional, sehingga upaya pemadaman diarahkan dengan mempertimbangkan gambaran skala yang lebih luas.
Setelah mendengar kebutuhan penguatan operasi, Presiden Prabowo mendorong langkah tindak lanjut yang dapat mempercepat kesiapsiagaan personel maupun peralatan. Arahan itu mencakup dukungan dari udara melalui penambahan helikopter water bombing, dengan permintaan tambahan dua sampai tiga unit apabila memungkinkan, serta dukungan dari darat melalui peningkatan ketersediaan pompa air yang masih membutuhkan sekitar 100 hingga 200 unit tambahan. Untuk memastikan respons berjalan cepat, koordinasi tindak lanjut juga dilakukan secara langsung selama rapat melalui komunikasi telepon guna mempercepat pengendalian karhutla.
