Bisnis & Ekonomi BPK: Penguatan tata kelola Kementerian Hukum perlu dilakukan, mulai dari aset, penerimaan, hingga pengadaan 19/08/2026
PP 30/2026: Tarif Naturalisasi WNA untuk Kepentingan Negara Dihapus, Prabowo Menandatangani Nasional19/07/2026