jurnalistik.co.id – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menyampaikan bahwa India telah berulang kali menyampaikan gagasan kerja sama pengembangan Pelabuhan Sabang, Aceh, sebagai hub transshipment atau pusat alih muat barang. Penekanan itu tidak muncul sekali, melainkan kembali menguat dalam forum pertemuan tingkat kepala negara.
Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, menyebut permintaan tersebut bahkan sudah mengemuka sejak 2018. Menurutnya, momentum terbaru kembali muncul ketika India dan Indonesia bertemu pada level Presiden, seiring agenda pertemuan Narendra Modi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2026 lalu.
Iskandar menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menghasilkan joint statement. Ia menilai penyebutan Pelabuhan Sabang sebagai salah satu titik kerja sama juga menjadi bagian dari konsistensi pembahasan yang berulang dari sisi India.
Permintaan India yang disebut berulang sejak 2018
Dalam Forum Grup Diskusi (FGD) Media di Sabang, Aceh, Kamis (5/11/2026), Iskandar menegaskan: “Dari tahun 2018 India itu konsisten, pada saat pertemuan dengan di level Presiden yang terakhir kemarin waktu Perdana Menteri Modi datang bertemu dengan Presiden, lalu membuat joint statement —kali kelima India itu minta Pelabuhan Sabang menjadi Pelabuhan yang dikerjasamakan dengan mereka,” kata Iskandar.
Ucapan tersebut memosisikan permintaan India sebagai proses yang berjalan dari waktu ke waktu, bukan sekadar respons terhadap satu pertemuan tertentu. Dengan kata lain, BPKS menggambarkan adanya kesinambungan minat yang ditunjukkan India dalam bentuk pembahasan lintas pertemuan, termasuk yang melibatkan posisi eksekutif di tingkat negara.
Iskandar menambahkan bahwa India tidak berhenti pada wacana kerja sama, melainkan juga melakukan kajian untuk menilai kebutuhan investasi pengembangan Pelabuhan Sabang. Ia menyebut kajian itu diarahkan pada kebutuhan menjadikan Pelabuhan Sabang sebagai hub transshipment regional bagi aktivitas perdagangan negara tersebut.
Berita Terkait
Estimasi kebutuhan investasi mencapai US$104 juta
Berdasarkan keterangan BPKS, kajian yang dilakukan konsultan India berlangsung pada periode 2021 hingga 2023. Dari kajian tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi untuk pengembangan Pelabuhan Sabang sebagai hub transshipment mencapai US$104 juta.
Iskandar merinci nilai tersebut setara dengan Rp1,89 miliar dengan asumsi kurs Rp18.175/US$. Angka investasi yang disebut ini memberi gambaran bahwa diskusi kerja sama tidak hanya berada pada level gagasan, melainkan sudah melewati tahap penghitungan kebutuhan.
Secara substansi, penjelasan BPKS menempatkan Pelabuhan Sabang dalam konteks fungsi transshipment, yaitu peran sebagai titik alih muat yang membantu pergerakan barang melalui jalur tertentu. Dalam kerangka itu, pembahasan yang berulang dan adanya kajian investasi dapat dibaca sebagai upaya India membangun opsi kerja sama yang lebih terukur untuk kepentingan perdagangan mereka.
Meski begitu, BPKS tetap menyajikan informasi dalam bentuk pernyataan mengenai proses yang telah terjadi—yakni konsistensi permintaan, pembahasan pada pertemuan tingkat Presiden, serta adanya kajian investasi oleh konsultan India. Dengan demikian, fokus utama yang disampaikan adalah kronologi dan substansi dorongan kerja sama, bukan rincian teknis lain di luar data yang telah disebutkan.
Lebih jauh, penyampaian BPKS menunjukkan bahwa arah pembahasan mengenai Pelabuhan Sabang diproyeksikan sebagai bagian dari kebutuhan pengembangan regional. Ketika permintaan disampaikan sejak 2018 dan kembali disebut pada pertemuan Juli 2026 melalui joint statement, narasi yang muncul adalah adanya kelanjutan pembahasan yang berkelindan dengan dinamika hubungan kedua negara.
Dalam konteks forum media di Sabang, penekanan Iskandar terhadap “kali kelima” permintaan India memperlihatkan bahwa pembahasan itu berulang pada beberapa kesempatan. Bagi BPKS, konsistensi tersebut menjadi landasan penting untuk memahami arah diskusi kerja sama pelabuhan, sekaligus indikator bahwa gagasan transshipment yang diusulkan India telah berproses dalam rentang waktu yang cukup panjang.
Dengan memuat informasi tentang timeline sejak 2018, momen pertemuan Narendra Modi dan Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2026, serta estimasi kebutuhan investasi US$104 juta berdasarkan kajian konsultan India pada 2021–2023, BPKS menegaskan bahwa permintaan India terhadap Pelabuhan Sabang tidak bersifat sesaat. Dari sisi narasi yang disampaikan, Pelabuhan Sabang digambarkan sebagai opsi kerja sama yang terus dibahas dan dipertimbangkan untuk fungsi hub transshipment bagi kegiatan perdagangan.
