jurnalistik.co.id – Jakarta, Senin (9/11/2026): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu tidak menyasar pekerja kelas menengah.
Menurut Airlangga, program BSU diarahkan untuk pekerja dengan penghasilan atau batas gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Ia menyampaikan bahwa penetapan sasaran program mengikuti ambang penghasilan yang ditentukan pemerintah.
Airlangga menyampaikan hal tersebut saat ditemui di kantornya, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Ia juga menyoroti bahwa proses pendataan calon penerima BSU masih berjalan.
Ambang batas dan pendataan calon penerima
Dalam penjelasannya, Airlangga menyebut bahwa BSU diberikan untuk kelompok pekerja dengan penghasilan di bawah batas yang ditetapkan. Ia mengatakan, “Pokoknya BSU kan di bawah Rp3 juta pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU ya sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker,” kata Airlangga ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Airlangga menambahkan bahwa untuk data calon penerima BSU, pihaknya menjelaskan masih dalam proses pendataan serta persiapan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dengan demikian, tahap pengumpulan data disebut masih berlangsung.
Ia tidak menyampaikan perubahan skema, namun menegaskan bahwa penargetan BSU memiliki batas gaji tertentu. Dalam keterangannya, batas tersebut disebut sebagai maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Skema bantuan lain untuk pekerja kelas menengah
Airlangga juga menyampaikan bahwa untuk pekerja kelas menengah, pemerintah menyiapkan bantuan lain. Ia menyebut bantuan tersebut berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP).
Berita Terkait
Airlangga menyebut PPh 21 DTP itu diberikan untuk 7,54 juta pekerja. Ia menempatkan skema ini sebagai alternatif bagi kelompok yang tidak masuk dalam sasaran BSU.
Dengan penjelasan itu, Airlangga menegaskan adanya pemisahan sasaran antara BSU dan bantuan lain untuk kelas pekerja yang berbeda. Ia menyampaikan bahwa BSU ditujukan bagi pekerja dengan gaji di bawah ambang yang ditetapkan, sedangkan pekerja kelas menengah diarahkan pada skema PPh 21 DTP.
Penegasan sasaran BSU 2026
BSU 2026 disebut sebesar Rp900 ribu dalam keterangan Airlangga. Ia menegaskan kembali bahwa program tersebut tidak dimaksudkan untuk pekerja kelas menengah.
Airlangga menekankan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan proses pendataan calon penerima melalui Kemenaker. Ia juga menyatakan bahwa penentuan penerima mengikuti kategori penghasilan yang berada dalam batas maksimal yang disebutnya.
Melalui keterangan tersebut, Airlangga menempatkan BSU sebagai instrumen bantuan yang menyasar pekerja dengan tingkat penghasilan tertentu. Di saat yang sama, ia menyebut PPh 21 DTP sebagai dukungan bagi pekerja kelas menengah, dengan jumlah penerima yang ia sebut mencapai 7,54 juta pekerja.
Dalam paparan yang ia sampaikan, Airlangga kembali menekankan bahwa penetapan penerima BSU 2026 ditautkan langsung pada batas penghasilan pekerja yang ditentukan pemerintah. Ia menyebut ambang maksimal gaji bulanan sebagai rujukan agar bantuan tepat sasaran, termasuk penegasan bahwa penerima yang masuk kategori tersebut akan memperoleh BSU Rp900 ribu.
Selain soal ambang, Airlangga juga menyoroti bahwa tahap pendataan calon penerima masih berlangsung. Ia menyatakan proses pengumpulan dan penyiapan data untuk daftar penerima dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga sampai saat keterangan diberikan, mekanisme pencatatan masih berjalan dan belum seluruh informasi final.
Di sisi lain, Airlangga menjelaskan bahwa kelompok pekerja yang tidak terjangkau oleh skema BSU tidak diarahkan ke program yang sama. Ia menyebut pemerintah menyiapkan alternatif melalui PPh 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP), yang ditujukan bagi 7,54 juta pekerja, sebagai dukungan bagi pekerja kelas menengah.
Dengan demikian, Airlangga menempatkan adanya pemisahan sasaran antara BSU dan bantuan lain berdasarkan kategori penghasilan. Ia menggarisbawahi bahwa BSU 2026 diposisikan untuk pekerja dengan penghasilan di bawah ambang yang disebutkan, sementara pekerja kelas menengah diarahkan pada skema PPh 21 DTP, sembari proses pendataan calon penerima BSU terus dikerjakan.
