jurnalistik.co.id – Amerika Serikat ternyata memiliki bank yang dimiliki negara bagian dan sudah beroperasi sejak lebih dari seabad lalu. Kini, Bank of North Dakota justru mendapatkan dukungan luas dari Partai Republik.
Bank of North Dakota disebut menjadi satu-satunya bank milik negara bagian yang masih beroperasi di AS. Lembaga ini mengelola aset sekitar US$11 miliar atau setara Rp199,1 triliun.
Bank ini lahir pada 1919 setelah gerakan Nonpartisan League menguasai North Dakota. Dorongan gerakan itu mengarah pada kepemilikan publik atas sektor-sektor penting, termasuk perbankan.
Setelah lebih dari 100 tahun, Bank of North Dakota tetap bertahan di sebuah negara bagian yang dikenal konservatif. Keadaan politiknya juga memberi konteks, karena Donald Trump memenangkan North Dakota pada pemilihan presiden 2024 dengan selisih lebih dari 36 poin persentase.
Di tengah karakter politik yang cenderung konservatif, keberadaan bank milik negara bagian justru menjadi perhatian. Gubernur North Dakota dari Partai Republik, Kelly Armstrong, menyinggung keunikan itu saat mengakui keberadaan bank tersebut.
“Kita adalah salah satu negara bagian paling konservatif di Amerika Serikat, namun kita memiliki bank yang dikelola negara bagian,” kata Armstrong. Ia juga menyatakan rasa syukur karena bank itu masih beroperasi, meski ia meragukan apakah lembaga serupa akan mudah didirikan jika baru diusulkan saat ini.
Dukungan senada datang dari sejumlah tokoh Partai Republik. Senator AS Kevin Cramer dan John Hoeven juga menyatakan apresiasi, begitu pula mantan Gubernur North Dakota Doug Burgum yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri AS.
Cramer menuturkan bank tersebut dahulu kerap dicemooh sebagai eksperimen sosialisme. Namun, menurutnya, bank kini mulai dilirik oleh kelompok politik lain.
“Kita hidup di era populisme,” ujarnya. Pernyataan itu menggambarkan perubahan cara pandang terhadap kebijakan publik yang semula diperdebatkan.
Dalam praktiknya, Bank of North Dakota tidak beroperasi seperti bank ritel pada umumnya. Lembaga ini menyimpan dana pemerintah negara bagian dan bekerja sama dengan bank-bank komunitas untuk menyalurkan pembiayaan.
Pembiayaan yang difasilitasi mencakup pinjaman pertanian, properti komersial, pendidikan, hingga proyek pembangunan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh kemudian dapat dikembalikan ke kas negara bagian atau digunakan untuk mendukung program ekonomi.
Presiden sekaligus CEO Bank of North Dakota, Don Morgan, menggambarkan lembaganya sebagai instrumen keuangan yang berpotensi memberi manfaat besar bila dikelola dengan tepat. Ia menekankan bahwa konsep tersebut tidak otomatis berisiko jika berada dalam kendali yang benar.
“Jika digunakan dengan cara yang salah, konsep ini bisa menjadi agak berbahaya. Namun, jika digunakan dengan tepat, ini bisa menjadi instrumen keuangan yang sangat ampuh,” katanya. Morgan menambahkan bahwa salah satu prinsip pentingnya adalah bank tidak boleh bersaing langsung dengan lembaga keuangan lokal.
Berita Terkait
Peran Bank of North Dakota terlihat dalam situasi penyelamatan aset energi di wilayah tersebut. Salah satu contoh yang disebut adalah skema bantuan untuk Coal Creek Station, sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara di North Dakota.
Pada 2020, pemilik sebelumnya, Great River Energy, menyatakan pembangkit itu merugi dan berencana menutupnya. Pemerintah negara bagian kemudian mendorong pencarian pembeli agar fasilitas yang menopang lapangan kerja dan pasokan listrik dapat tetap berjalan.
Dalam proses tersebut, Bank of North Dakota ikut berperan melalui skema pembiayaan yang membantu penjualan pembangkit sekaligus jalur transmisinya. Upaya itu dilakukan melalui North Dakota Transmission Authority.
Melalui otoritas transmisi tersebut, obligasi senilai US$150 juta atau sekitar Rp2,715 triliun diterbitkan untuk mendukung pembelian jalur transmisi. Bank of North Dakota disebut menjadi pembeli obligasi tersebut.
CEO Rainbow Energy Center, Stacy Tschider, menyampaikan bahwa perusahaannya tidak akan bisa mewujudkan transaksi itu tanpa bantuan bank. Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana peran lembaga negara dapat menghubungkan kebutuhan pembiayaan dengan kebutuhan ekonomi lokal.
Keberhasilan model North Dakota kemudian memunculkan perhatian dari sejumlah politisi. Sejumlah usulan, terutama dari Partai Demokrat dan kelompok progresif, diarahkan pada pendirian bank publik di wilayah lain.
Negara bagian seperti New York, Washington, Massachusetts, New Mexico, dan California disebut pernah menjajaki kebijakan serupa. Para pendukung menilai bank publik bisa membantu pemerintah membiayai infrastruktur, perumahan, serta kebutuhan ekonomi lokal.
Meski demikian, gagasan tersebut tidak luput dari penolakan. Industri perbankan menilai bank publik berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan jika tata kelolanya tidak jelas.
American Bankers Association menilai bank publik berisiko membebani pembayar pajak. Organisasi itu juga mengkhawatirkan terbukanya ruang bagi campur tangan politik dalam keputusan pinjaman.
“Intervensi politik yang keliru hanya akan merugikan konsumen dan perekonomian,” kata Josh Britton, juru bicara asosiasi tersebut. Kritik itu menegaskan adanya kekhawatiran terhadap hubungan antara kebijakan publik dan keputusan kredit.
Di sisi lain, Morgan berpendapat model Bank of North Dakota bisa diterapkan di negara bagian lain. Ia menekankan syaratnya, yaitu tata kelola harus dirancang dengan baik dan kesehatan bank tetap menjadi prioritas.
“Bank Anda dapat melakukan apa pun yang diinginkan oleh negara bagian Anda, selama hal tersebut tidak mengganggu kesehatan bank itu sendiri,” ujarnya. Pernyataan itu menempatkan kesehatan bank sebagai batas yang tidak boleh dilampaui.
Bagi North Dakota, pengalaman lebih dari satu abad menunjukkan bahwa bank milik pemerintah dapat bertahan dalam sistem ekonomi yang didominasi sektor swasta. Syaratnya, mandat serta batas operasionalnya jelas sejak awal.
