jurnalistik.co.id – Amerika Serikat punya bank milik negara bagian yang bermula dari arus sosialis-populis lebih dari seabad lalu, tetapi kini justru mendapat dukungan luas dari Partai Republik. Bank itu adalah Bank of North Dakota, satu-satunya bank milik negara bagian yang masih beroperasi di AS.
Menurut laporan CNBC International, lembaga ini mengelola aset sekitar US$11 miliar atau setara Rp199,1 triliun. Keberadaannya tidak hanya soal sejarah, melainkan juga soal bagaimana model tata kelola bisa bertahan di tengah dinamika politik modern.
Bank of North Dakota didirikan pada 1919 setelah gerakan Nonpartisan League menguasai North Dakota. Gerakan itu mendorong kepemilikan publik atas sektor-sektor penting, termasuk perbankan, dengan tujuan memperkuat kendali negara terhadap kebutuhan ekonomi warga.
Lebih dari 100 tahun setelah berdiri, bank tersebut tetap hidup di negara bagian yang dikenal konservatif. Pada pemilihan presiden 2024, North Dakota dimenangkan Donald Trump dengan selisih lebih dari 36 poin persentase, sehingga posisi bank publik itu tampak “kontras” dengan kecenderungan politik yang dominan.
Di tengah karakter konservatif, bank milik negara tetap berjalan
Kelly Armstrong, gubernur North Dakota dari Partai Republik, menyebut keberadaan bank ini sebagai sesuatu yang unik. Ia mengatakan, “Kita adalah salah satu negara bagian paling konservatif di Amerika Serikat, namun kita memiliki bank yang dikelola negara bagian,” kata Armstrong.
Armstrong juga menyatakan rasa syukurnya karena bank masih beroperasi. Ia sekaligus meragukan lembaga serupa akan mudah didirikan jika gagasan itu diajukan pada periode saat ini.
Dukungan terhadap bank publik datang dari sejumlah tokoh politik, termasuk Senator AS Kevin Cramer dan John Hoeven. Selain itu, mantan Gubernur North Dakota Doug Burgum yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri AS juga ikut mengakui keberadaan institusi tersebut.
Cramer menjelaskan bahwa bank ini dulu kerap dicemooh sebagai eksperimen sosialisme. Namun menurutnya, kini mulai dilirik oleh kelompok politik lain, dengan kalimat, “Kita hidup di era populisme,” ujarnya.
Bukan bank ritel, melainkan instrumen keuangan negara bagian
Bank of North Dakota tidak menjalankan peran seperti bank ritel pada umumnya. Lembaga ini menyimpan dana pemerintah negara bagian dan bekerja sama dengan bank-bank komunitas untuk menyalurkan pembiayaan.
Skema pembiayaan itu mencakup pinjaman untuk sektor pertanian, properti komersial, pendidikan, serta proyek pembangunan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh bisa dikembalikan ke kas negara bagian atau diarahkan untuk mendukung program-program ekonomi yang dianggap prioritas.
Presiden sekaligus CEO Bank of North Dakota, Don Morgan, menggambarkan bank sebagai instrumen yang dapat memberi manfaat besar jika dikelola dengan tepat. Morgan menegaskan, “Jika digunakan dengan cara yang salah, konsep ini bisa menjadi agak berbahaya. Namun, jika digunakan dengan tepat, ini bisa menjadi instrumen keuangan yang sangat ampuh,” katanya.
Berita Terkait
Menurut Morgan, salah satu prinsip pentingnya adalah bank tidak boleh bersaing langsung dengan lembaga keuangan lokal. Pendekatan itu dipakai agar fungsi bank publik lebih fokus pada mandat negara bagian, bukan menggantikan ekosistem perbankan yang sudah ada di level komunitas.
Contoh peran: mendukung penyelamatan pembangkit listrik
Peran bank tersebut terlihat ketika membantu transaksi penyelamatan Coal Creek Station, sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara di North Dakota. Pada 2020, pemilik sebelumnya, Great River Energy, menyatakan pembangkit itu merugi dan berencana menutupnya.
Pemerintah negara bagian kemudian mendorong pencarian pembeli agar fasilitas yang menopang lapangan kerja dan pasokan listrik bisa dipertahankan. Dalam proses tersebut, Bank of North Dakota berkontribusi melalui skema pembiayaan yang membantu penjualan pembangkit sekaligus jalur transmisinya.
Melalui North Dakota Transmission Authority, obligasi senilai US$150 juta atau sekitar Rp2,715 triliun diterbitkan untuk mendukung pembelian jalur transmisi. Bank of North Dakota disebut menjadi pembeli obligasi tersebut dalam skema yang dirancang untuk memastikan kelangsungan infrastruktur.
CEO Rainbow Energy Center, Stacy Tschider, menyatakan bahwa perusahaan tidak akan bisa mewujudkan transaksi itu tanpa bantuan bank. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa fungsi bank publik tidak berhenti pada peran administratif, tetapi nyata dalam urusan pembiayaan proyek.
Model yang berhasil memancing dorongan kebijakan di wilayah lain
Keberhasilan model North Dakota mendorong sejumlah politisi, terutama dari Partai Demokrat dan kelompok progresif, untuk mengusulkan pendirian bank publik di wilayah lain. New York, Washington, Massachusetts, New Mexico, dan California termasuk daerah yang pernah mengupayakan atau menjajaki kebijakan serupa.
Para pendukung menilai bank publik dapat membantu pemerintah membiayai infrastruktur, perumahan, dan kebutuhan ekonomi lokal. Dengan kata lain, gagasan ini diposisikan sebagai alat untuk memperkuat kapasitas pembiayaan sektor publik di tengah kebutuhan yang sering tidak bisa dipenuhi sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
Meski demikian, gagasan tersebut juga menghadapi penolakan dari industri perbankan. American Bankers Association menilai bank publik berisiko membebani pembayar pajak sekaligus membuka ruang bagi campur tangan politik dalam keputusan pinjaman.
Juru bicara asosiasi, Josh Britton, menyampaikan kritik dengan kalimat, “Intervensi politik yang keliru hanya akan merugikan konsumen dan perekonomian,” kata Josh Britton. Kekhawatiran utamanya adalah agar keputusan kredit tidak berubah menjadi alat kepentingan politik.
Menanggapi penolakan tersebut, Morgan berpendapat model bank publik bisa diterapkan di negara bagian lain selama tata kelolanya dirancang dengan baik. Ia juga menekankan kesehatan bank tetap menjadi prioritas utama.
Dalam penjelasan Morgan, “Bank Anda dapat melakukan apa pun yang diinginkan oleh negara bagian Anda, selama hal tersebut tidak mengganggu kesehatan bank itu sendiri,” ujarnya. Dengan kalimat itu, mandat politik dibatasi oleh prinsip keberlanjutan lembaga keuangan.
Untuk North Dakota, pengalaman lebih dari satu abad menunjukkan bahwa bank milik pemerintah dapat bertahan dalam sistem ekonomi yang didominasi sektor swasta. Kuncinya, menurut narasi yang disampaikan di laporan tersebut, adalah mandat yang jelas serta batas operasional yang tegas agar institusi tidak kehilangan orientasi fungsionalnya.
