jurnalistik.co.id – Amerika Serikat ternyata memiliki bank milik pemerintah yang berakar dari gerakan sosialis-populis lebih dari seabad lalu, tetapi kini justru mendapat dukungan luas dari politisi Partai Republik. Laporan CNBC International, Jumat (30/10/2026), menyebut lembaga itu adalah Bank of North Dakota—satu-satunya bank milik negara bagian yang masih beroperasi di AS.
Bank of North Dakota menanggung aset sekitar US$11 miliar atau setara Rp199,1 triliun. Keberadaannya bermula pada 1919, saat gerakan Nonpartisan League mengambil kendali di North Dakota dan mendorong kepemilikan publik atas sektor-sektor penting, termasuk perbankan.
Lebih dari 100 tahun kemudian, bank tersebut tetap bertahan di negara bagian yang dikenal konservatif. Pada pemilihan presiden 2024, North Dakota dimenangkan Donald Trump dengan selisih lebih dari 36 poin persentase, namun arah dukungan politik terhadap bank milik negara justru makin meluas.
Gubernur North Dakota dari Partai Republik, Kelly Armstrong, menggambarkan situasi itu sebagai keunikan. Ia mengakui bahwa memiliki bank yang dikelola negara bagian adalah hal yang jarang dijumpai di tengah karakter politik daerahnya: “Kita adalah salah satu negara bagian paling konservatif di Amerika Serikat, namun kita memiliki bank yang dikelola negara bagian,” katanya.
Armstrong juga menyampaikan rasa syukur karena bank itu masih beroperasi. Ia menambahkan keraguan bahwa lembaga serupa akan mudah didirikan jika gagasan tersebut baru diajukan pada masa sekarang.
Dukungan terhadap Bank of North Dakota datang dari sejumlah tokoh nasional. Senator AS Kevin Cramer dan John Hoeven disebut ikut mengakui keberadaannya, sementara mantan Gubernur North Dakota Doug Burgum—yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri AS—juga disebut berada di barisan yang sama.
Cramer menyatakan bank tersebut dulu kerap dicemooh sebagai eksperimen sosialisme. Namun, menurutnya, kini bank itu mulai dilirik kelompok politik lain: “Kita hidup di era populisme,” ujarnya.
Dalam praktiknya, Bank of North Dakota tidak berjalan seperti bank ritel pada umumnya. Lembaga ini menyimpan dana milik pemerintah negara bagian dan bekerja sama dengan bank-bank komunitas untuk menyalurkan pembiayaan, termasuk pinjaman pertanian, properti komersial, kebutuhan pendidikan, serta proyek pembangunan ekonomi.
Keuntungan yang diperoleh dari skema tersebut dapat dikembalikan ke kas negara bagian atau dipakai untuk mendukung program-program ekonomi. Presiden sekaligus CEO Bank of North Dakota, Don Morgan, menggambarkan bank sebagai instrumen keuangan yang dapat memberi manfaat besar bila dikelola dengan tepat.
Berita Terkait
Morgan menekankan adanya batas antara peluang dan risiko. Ia menyatakan, “Jika digunakan dengan cara yang salah, konsep ini bisa menjadi agak berbahaya. Namun, jika digunakan dengan tepat, ini bisa menjadi instrumen keuangan yang sangat ampuh,”
Salah satu prinsip yang disebutnya adalah bank tidak boleh bersaing langsung dengan lembaga keuangan lokal. Dengan pendekatan itu, mandat bank diupayakan tetap berada pada ruang pembiayaan yang selaras dengan kepentingan negara bagian.
Peran bank itu juga terlihat dalam upaya menyelamatkan Coal Creek Station, sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara di North Dakota. Pada 2020, pemilik sebelumnya, Great River Energy, menyatakan pembangkit mengalami kerugian dan berencana menutupnya.
Pemerintah negara bagian kemudian mendorong pencarian pembeli agar fasilitas yang menopang lapangan kerja dan pasokan listrik dapat tetap berjalan. Dalam proses tersebut, Bank of North Dakota masuk melalui skema pembiayaan yang membantu penjualan pembangkit sekaligus jalur transmisinya.
Melalui North Dakota Transmission Authority, obligasi senilai US$150 juta atau sekitar Rp2,715 triliun diterbitkan untuk mendukung pembelian jalur transmisi, dengan Bank of North Dakota menjadi pembeli obligasi tersebut. CEO Rainbow Energy Center, Stacy Tschider, mengatakan perusahaan tidak akan mampu mewujudkan transaksi tanpa bantuan bank.
Keberhasilan model North Dakota kemudian mendorong sejumlah politisi untuk mengusulkan pendirian bank publik di wilayah lain. Disebutkan, politisi dari Partai Demokrat serta kelompok progresif menjadi pihak yang paling sering mendorong ide tersebut, dan beberapa wilayah seperti New York, Washington, Massachusetts, New Mexico, serta California pernah menjajaki atau mengupayakan kebijakan serupa.
Pendukung skema ini menilai bank publik bisa membantu pemerintah membiayai infrastruktur, perumahan, hingga kebutuhan ekonomi di tingkat lokal. Di sisi lain, gagasan tersebut juga tidak lepas dari penolakan industri perbankan.
American Bankers Association menilai bank publik berisiko membebani pembayar pajak dan membuka ruang bagi campur tangan politik dalam keputusan pinjaman. Juru bicara asosiasi tersebut, Josh Britton, menegaskan, “Intervensi politik yang keliru hanya akan merugikan konsumen dan perekonomian.”
Don Morgan menanggapi kekhawatiran itu dengan pandangan bahwa model tersebut dapat diterapkan di negara bagian lain selama tata kelolanya dirancang dengan baik. Ia menegaskan prioritas pada kesehatan bank dan batasan yang jelas agar mandat tetap berjalan.
